Tepi Barat Karantina: Netanyahu Perintahkan Lockdown Total, 1.300 Pos Militer Isolasi Warga Palestina
Inforiau – 25 Oktober 2026 | Ketegangan di wilayah pendudukan Palestina memanas dengan cepat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pengepungan dan lockdown menyeluruh di Tepi Barat, yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “Yudea dan Samaria”, menyusul insiden penembakan yang melukai lima warga Israel di kawasan Persimpangan Yudea atau Farsh al-Hawa, dekat kota Hebron. Perintah itu menjadikan situasi Tepi Barat karantina sebagai salah satu krisis kemanusiaan paling serius dalam beberapa tahun terakhir, dengan ribuan warga terjebak di kota dan desa yang saling terputus.
Netanyahu menyatakan pasukannya berhasil menggagalkan serangan yang berpotensi berskala besar karena pelaku diduga membawa amunisi dalam jumlah banyak di dalam kendaraan mereka. Ia memuji keberanian prajuritnya dan menyerukan pembatalan seluruh acara politik pada Jumat (23/10). “Saya telah menginstruksikan IDF dan pasukan keamanan untuk segera melakukan pengepungan di kota Hebron dan bersiap untuk memberlakukan lockdown sepenuhnya di seluruh wilayah Yudea dan Samaria mulai hari ini,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.
Militer Israel kemudian mengumumkan bahwa tentaranya menembak mati dua pria bersenjata asal Palestina yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Insiden di dekat Hebron itu diwarnai baku tembak yang berlangsung cukup lama. Eskalasi ini terjadi menjelang pemilu legislatif Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober, saat Netanyahu menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan masa jabatannya sebagai perdana menteri.
Lebih dari 1.300 Pos Pemeriksaan Mengurung Warga
Di tengah perintah lockdown tersebut, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menuding Israel telah mengubah wilayah pendudukan menjadi penjara-penjara yang terfragmentasi. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 1.300 pos pemeriksaan militer, yang sebagian besar ditutup, kini mengisolasi antarkota dan desa. Kondisi Tepi Barat karantina ini melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan warga secara parah.
“Pendudukan Israel menggunakan geng-geng teror pendudukan sebagai ujung tombak untuk perluasan permukiman,” kata Barghouti, Kamis (22/10/2026), seperti dilansir Anadolu Agency. Menurutnya, penggerebekan yang terus dilancarkan di seluruh kegubernuran disertai penangkapan massal, penindasan berkelanjutan, hingga penghancuran rumah tinggal milik warga.
Barghouti menyoroti bahwa sekitar 750 ribu pemukim tinggal di 194 permukiman dan 400 pos terdepan di wilayah pendudukan. Rangkaian kekerasan yang terus terjadi, katanya, telah mengubah wilayah itu menjadi “medan tempur di mana teror tidak pernah berhenti”. Ia menyebut tujuan dari perang teror oleh pemukim adalah untuk mengusir warga Palestina dari sebagian besar tanah mereka, guna mencapai mimpi ekspansionis zionis berupa aneksasi, yahudisasi, dan pemindahan paksa.
Situasi kian memburuk bertepatan dengan musim panen zaitun. Sebagian besar petani Palestina dicegah oleh pasukan militer Israel untuk mencapai lahan mereka guna memanen zaitun, sumber penghidupan utama banyak keluarga. Dalam konteks Tepi Barat karantina, pembatasan akses jalan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
Ketabahan Warga dan Seruan Sanksi Internasional
Meski tekanan terus meningkat, Barghouti menegaskan bahwa ketabahan warga bersama komite-komite populer yang menghadapi pemukim merupakan satu-satunya faktor yang mencegah pelaksanaan rencana Israel. Ia mendesak masyarakat internasional agar berhenti menutup mata terhadap kejahatan Israel dan memberikan dukungan konkret terhadap keteguhan rakyat Palestina.
Seruan itu mencakup penerapan sanksi tegas serta pemboikotan menyeluruh terhadap seluruh sistem pendudukan dan permukiman, termasuk terhadap jajaran pemerintah Israel. Menurut Barghouti, tanpa tekanan internasional yang nyata, kebijakan Tepi Barat karantina akan terus diperluas dan memperparah penderitaan warga sipil.
Pengamat menilai kombinasi antara perintah lockdown total, penutupan pos pemeriksaan, dan eskalasi kekerasan pemukim menciptakan lingkaran krisis yang sulit diputus. Akses terhadap pangan, obat-obatan, dan pendidikan menjadi taruhan, sementara ruang gerak warga semakin menyempit dari hari ke hari.
Dunia internasional kini dituntut untuk mengambil sikap tegas. Tanpa intervensi, situasi Tepi Barat karantina berpotensi menjadi krisis kemanusiaan berkepanjangan yang tidak hanya menghancurkan kehidupan warga Palestina, tetapi juga menutup peluang perdamaian di kawasan. Ketabahan warga di tengah pengepungan menjadi saksi bisu bahwa penjara besar yang terfragmentasi ini tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa perlawanan dan perhatian global.
About the Author
