Verrell Bramasta Dorong Kerja Sama Pendidikan hingga Perlindungan WNI di Forum Diplomasi Parlemen Dunia
Inforiau – 21 November 2026 | Anggota Komisi I DPR RI, Verrell Bramasta, kembali menegaskan posisinya sebagai legislator yang getol bersuara di panggung internasional. Melalui Komisi I DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Verrell Bramasta aktif suarakan pendidikan hingga perlindungan WNI di berbagai forum diplomasi parlemen dunia, mulai dari penguatan kerja sama pendidikan lintas negara, tata kelola kecerdasan buatan, sampai advokasi bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.
Kiprah tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi parlemen bukan sekadar pelengkap diplomasi pemerintah. Jalur ini memberi ruang bagi anggota dewan untuk membangun jaringan langsung dengan parlemen negara lain, menukar pengalaman soal regulasi, sekaligus menitipkan kepentingan warga negara yang sering luput dari perhatian forum resmi antarpemerintah.
Dari Senayan ke Forum Parlemen Dunia
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi, Verrell memiliki akses langsung terhadap isu-isu strategis. Perannya di BKSAP membuat ia rutin terlibat dalam pertemuan antardelegasi parlemen, baik bilateral maupun multilateral. Dalam sejumlah kesempatan, ia menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi tumbuh cepat untuk ikut menentukan arah kebijakan global, bukan hanya menjadi penonton.
Pesan yang ia bawa relatif konsisten: kerja sama internasional harus memberi manfaat konkret bagi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, isu pendidikan selalu menjadi pembuka dalam hampir setiap dialog yang ia jalani dengan mitra parlemen dari berbagai kawasan.
Membangun Jembatan Kerja Sama Pendidikan
Dalam forum-forum tersebut, Verrell mendorong terbukanya peluang beasiswa, pertukaran pelajar dan mahasiswa, serta pengakuan kualifikasi pendidikan antarnegara. Menurutnya, kerja sama pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dampaknya jauh melampaui masa jabatan seorang legislator.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar Indonesia tidak tertinggal dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Kolaborasi antaruniversitas, program magang lintas negara, hingga pelatihan keterampilan menjadi beberapa usulan yang ia angkat dalam pertemuan dengan delegasi asing.
Tata Kelola Kecerdasan Buatan dan Kedaulatan Data
Selain pendidikan, Verrell menyoroti perkembangan teknologi yang bergerak cepat, khususnya kecerdasan buatan. Ia menilai negara-negara perlu menyusun kerangka etika dan regulasi bersama agar teknologi ini tidak menjadi alat penindasan atau sumber ketimpangan baru.
Dalam pandangannya, tata kelola kecerdasan buatan harus berjalan seiring dengan perlindungan data pribadi dan kedaulatan digital. Parlemen dinilai punya peran kunci untuk memastikan regulasi tidak tertinggal dari laju inovasi, sekaligus tetap memberi ruang bagi pertumbuhan industri dalam negeri.
Perlindungan WNI Jadi Prioritas
Isu perlindungan warga negara Indonesia menjadi bagian yang tak pernah ia tinggalkan. Verrell kerap menekankan bahwa perlindungan WNI bukan hanya soal bantuan konsuler saat terjadi musibah, tetapi juga mencakup pencegahan perdagangan orang, penanganan pekerja migran bermasalah, hingga pendampingan hukum bagi WNI yang tersandung kasus di negara lain.
Beberapa poin yang ia dorong dalam forum diplomasi parlemen antara lain:
- Penguatan jalur komunikasi antarparlemen untuk mempercepat penanganan kasus WNI di luar negeri.
- Pencegahan perdagangan orang melalui kampanye bersama dan pertukaran informasi antaregulator.
- Perlindungan pekerja migran, termasuk jaminan hak dan akses keadilan di negara penempatan.
- Diplomasi kemanusiaan yang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Diplomasi Parlemen dan Tantangan ke Depan
Langkah yang ditempuh Verrell sejalan dengan tren global yang menempatkan parlemen sebagai aktor diplomasi. Forum-forum seperti pertemuan parlemen internasional menjadi wadah bagi legislator untuk membahas isu lintas batas, dari perubahan iklim hingga keamanan siber, tanpa terikat Protokol yang mengikat pemerintah.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Publik menuntut hasil yang terasa, bukan sekadar foto bersama dan pernyataan sikap. Karena itu, transparansi soal apa yang dibahas dan apa yang dihasilkan dari setiap kunjungan menjadi penting agar diplomasi parlemen tidak dinilai sebagai perjalanan tanpa dampak.
Verrell sendiri tampak berupaya menjembatani dua hal itu: memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sekaligus memastikan isu-isu domestik, seperti pendidikan dan perlindungan warga negara, ikut terangkat dalam pergaulan internasional.
Dengan rekam jejak yang terus dibangun di Komisi I dan BKSAP, kiprah Verrell Bramasta menunjukkan bahwa ruang diplomasi parlemen dapat dimanfaatkan secara substantif. Pendidikan, tata kelola teknologi, dan perlindungan WNI adalah tiga isu yang saling terkait dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Jika dirawat dengan konsistensi dan diiringi hasil yang terukur, langkah semacam ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia di forum global sekaligus memberi manfaat nyata bagi warga di dalam dan luar negeri.
Editor: Ahmad Syafwan
