Guncangan Mabes Polri: Listyo Sigit dan Tiga Jenderal Diduga Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Inforiau – 03 November 2026 | Kabar mengejutkan mengguncang institusi kepolisian Indonesia. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dilaporkan diamankan bersama tiga perwira polri tinggi dalam operasi internal yang dilakukan divisi Propam Mabes Polri pada Selasa, 3 November 2026. Pemeriksaan yang dilakukan secara senyap ini diduga terkait dengan kasus penyadapan terhadap lingkungan Istana Negara dan Presiden Prabowo Subianto.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Listyo Sigit dan ketiga perwira lainnya tertangkap setelah diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Selain Listyo Sigit, tiga nama yang disebut terlibat dalam insiden ini adalah Irjen Pol Ahrie Sonta yang menjabat Kepala Divisi Kum Mabes Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, serta Kombes Pol Ferly Hediyat. Sumber dari kalangan senator menyebutkan bahwa keempat jenderal ini tertangkap oleh divisi Propam Mabes Polri.

Operasi pemeriksaan internal yang rahasia ini berlangsung kurang lebih satu bulan setelah Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Sejak hari pertama memegang tongkat komando, Jenderal Suyudi telah menegaskan bahwa langkah awalnya adalah menggelar konsolidasi internal secara menyeluruh guna menakar kesinambungan program korps. Beliau menekankan orientasi Korps Bhayangkara untuk memulihkan kepercayaan publik melalui pendekatan humanis dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Isu yang mencuat di masyarakat menunjukkan adanya indikasi penyadapan yang dilakukan melalui jaringan mantan perwira tinggi dan personel di Mabes Polri. Dugaan ini mengaitkan nama Listyo Sigit sebagai sosok yang diduga memberikan perintah penyadapan terhadap lingkungan Istana Negara. Beberapa sumber bahkan menuding adanya mantan penguasa yang masih memiliki ambisi mempertahankan pengaruh dan kekuasaan, sehingga diduga memerintahkan jaringan mantan perwira untuk melakukan aksi penyadapan tersebut.

Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Mabes Polri mengenai penangkapan, dugaan penyadapan, maupun keterlibatan nama-nama tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengaku bahwa pihaknya masih mendalami informasi yang beredar. “Jadi sedang kami cek saat ini,” ujar Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa, 3 November 2026. Isir belum mengungkap identitas maupun jumlah perwira yang dikabarkan menjalani pemeriksaan, dan ketika didesak mengenai kebenaran informasi tersebut, ia hanya menyatakan bahwa perkembangan akan disampaikan kemudian.

Sebelum kabar penangkapan ini beredar, Listyo Sigit masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari Minggu, 1 November 2026, beliau menghadiri Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Periode 2026-2031 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Listyo Sigit mengapresiasi kontribusi perguruan pencak silat dalam membangun karakter dan mengembangkan prestasi generasi muda Indonesia. Beliau menekankan pentingnya membentuk generasi yang berjiwa patriot, cinta tanah air, berintegritas, dan unggul.

Pada Senin, 2 November 2026, Listyo Sigit juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam sidak tersebut, Listyo mengecek ketersediaan sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari gerai obat, tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi, hingga bahan kebutuhan pokok.

Insiden ini menunjukkan adanya ketegangan internal di lingkungan kepolisian yang perlu mendapat perhatian serius. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menjadi krusial, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh melalui konsolidasi internal dan penerapan penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih.

Masyarakat Indonesia menunggu klarifikasi resmi dari Mabes Polri terkait kabar penangkapan dan dugaan penyadapan yang melibatkan nama-nama besar di institusi kepolisian. Transparansi dan kejelasan informasi dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas institusi keamanan negara. Proses hukum yang adil dan profesional diharapkan dapat diterapkan dalam menangani kasus sensitif ini demi menjaga integritas Korps Bhayangkara dan kepentingan nasional.