Pengangguran Turun ke 4,75 Persen, BPS Soroti Dominasi Pekerja Informal
Inforiau – 06 November 2026 | Kabar pengangguran turun mewarnai rilis data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026. Jumlah penganggur tercatat 7,38 juta orang, turun sekitar 77 ribu dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 7,46 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ikut menyusut menjadi 4,75 persen, lebih rendah 0,09 poin persentase dari sebelumnya 4,84 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menyampaikan angka itu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Angkatan kerja tercatat 155,37 juta orang, naik 1,37 juta, sedangkan penduduk bekerja bertambah 1,44 juta menjadi 147,99 juta orang. Dengan demikian, sekitar lima dari setiap 100 orang di angkatan kerja belum memiliki pekerjaan.
| Indikator Agustus 2026 | Angka | Perubahan |
|---|---|---|
| Penganggur | 7,38 juta | Turun 77 ribu |
| TPT | 4,75 persen | Turun 0,09 poin |
| Penduduk bekerja | 147,99 juta | Naik 1,44 juta |
Meski pengangguran turun, BPS menyoroti masih besarnya porsi pekerja informal, yakni 57,93 persen pada Agustus 2026 dari 57,80 persen setahun sebelumnya. Pekerja formal turun tipis dari 42,20 persen menjadi 42,07 persen. Edy menilai kondisi ini menjadi sinyal agar penciptaan lapangan kerja formal diperkuat. Gelombang PHK disebut ikut mendorong peralihan ke sektor informal, tetapi tidak semua korban PHK masuk kategori pengangguran karena standar ICLS/ILO: bekerja minimal satu jam seminggu tetap dihitung bekerja.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pengangguran turun seiring pengurangan penduduk miskin 430 ribu orang menjadi 8,07 persen. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, lalu 5,61 persen pada triwulan I-2026 dan 5,29 persen pada triwulan II-2026. Di Bali, BPS provinsi mencatat 38.890 penganggur, turun dari 40.990 orang, dengan TPT 1,42 persen; namun penduduk bekerja berkurang 1.730 orang dan TPAK melemah menjadi 76,66 persen. Polda Bali pun memfasilitasi 64 pencari kerja melalui perusahaan penyalur tenaga kerja.
Secara keseluruhan, capaian pengangguran turun memberi ruang optimisme, tetapi kualitas kerja tetap menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja formal yang layak, bukan sekadar menambah aktivitas informal, agar perbaikan kesejahteraan pekerja lebih merata dan berkelanjutan.
Editor: Apriyanto
