Kasus Penyadapan Prabowo Subianto: Kapolri Beberkan Peran Empat Jenderal dan Daftar Sasaran di DPR

JAKARTA – Perkembangan kasus penyadapan Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat jenderal polisi yang menjadi tersangka, sekaligus daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Paparan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Empat Tersangka, Empat Peran

Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Tiga nama pertama ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November, sedangkan Slamet Uliandi menyusul belakangan.

Menurut Suyudi, masing-masing tersangka diduga punya peran berbeda. Listyo, yang saat itu menjabat Kapolri, diduga memberi perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhirnya.

Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga diduga meneruskan laporan harian dan laporan analisis hasil penyadapan kepada Listyo.

Sementara itu, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring, diduga menerima perintah lalu meneruskannya kepada operator. Penyadapan itu dilakukan tanpa adanya permohonan resmi dari penyidik. Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan langsung kepada Listyo dan memerintahkan penghapusan data.

Terbongkar dari Grup WhatsApp

Suyudi menjelaskan, dugaan penyadapan ini berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, ketika Listyo masih memimpin Polri. Perintah penyadapan disampaikan secara lisan dan melalui sebuah grup WhatsApp.

Ironisnya, upaya menghilangkan jejak justru membuat kasus ini terbongkar. Pada Oktober 2026, Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp tersebut sekaligus penghapusan data hasil penyadapan di sistem LIMS dan FriendLinks-X. Perintah itu menimbulkan kecurigaan yang kemudian berujung pada pengusutan.

Para tersangka diduga melanggar tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Sasaran Meluas hingga Mahasiswa

Dalam rapat itu, Suyudi menegaskan Presiden Prabowo bukan satu-satunya sasaran. Berdasarkan hasil penyidikan, penyadapan diduga juga menyasar lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, dan tokoh politik.

Daftar itu masih berlanjut ke gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Meski begitu, Suyudi menegaskan daftar sasaran tersebut merupakan materi penyidikan dan tidak bisa diartikan sebagai keterlibatan pihak-pihak itu dalam tindak pidana. Hingga rapat berlangsung, nama-nama spesifik dalam daftar sasaran belum diumumkan.

28 Saksi dan Puluhan Barang Bukti

Penyidik sudah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Barang bukti yang disita meliputi 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan. Kepolisian juga telah menggeledah rumah Listyo.

Selain proses pidana, Mabes Polri memastikan keempat perwira tinggi itu akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri.

Desakan Usut Aktor Intelektual

Hingga kini, motif di balik penyadapan belum diungkap. Pihak Istana juga menyatakan belum mengetahui siapa dalang dan apa tujuan penyadapan tersebut. DPR mendesak agar aktor intelektual di balik kasus ini dibongkar.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bahkan meminta kasus ini diusut hingga ke pasal makar. Polri sendiri dikabarkan tengah menyelidiki dugaan tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena posisi Listyo yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Setelah digantikan Suyudi sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, Listyo dilantik Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada hari yang sama. Prabowo kemudian mencopotnya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menyatakan sangat prihatin atas kasus yang menyasar dirinya.

Kesimpulan

Paparan Kapolri di DPR menunjukkan kasus penyadapan Prabowo Subianto jauh lebih luas dari dugaan awal. Penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga lembaga negara, penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Rantai perintah sudah dipetakan dan bukti mulai dikumpulkan. Namun, pertanyaan terbesar masih belum terjawab, yaitu apa motif di balik penyadapan ini dan apakah ada pihak lain yang ikut memerintahkannya. Seluruh tersangka masih berstatus terduga sampai ada putusan pengadilan.

Editor: Islami