Prabowo Akan Bertemu Partai Koalisi untuk Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran

JAKARTA – Rencana Prabowo bertemu koalisi partai pengusungnya di Pilpres 2024 menjadi langkah berikutnya setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari kursi Wakil Presiden. Pertemuan itu akan membahas dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hingga Kamis (12/11/2026) malam, jadwal pertemuan tersebut belum ditetapkan.

Sinyal dari Istana

Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurut Yusril, Prabowo sempat menyampaikan bahwa ia mungkin perlu berbicara dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan pilihan.

Yusril menegaskan bahwa penentuan dua nama calon wapres sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Meski begitu, Prabowo tetap bisa berunding dengan partai koalisi karena Undang-Undang MD3 juga mengatur perlunya komunikasi dengan partai pengusung.

Ia menambahkan, tidak perlu dibentuk tim khusus untuk menyeleksi calon pengganti Gibran. Soal kapan pertemuan dengan para ketua umum partai akan digelar, Yusril mengaku belum mengetahuinya karena hal itu sepenuhnya bergantung pada Presiden.

Aturan Main Pengisian Kursi Wapres

Aturan yang berlaku membatasi siapa saja yang bisa diajukan. Calon wapres pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Karena itulah, partai-partai koalisi memegang peran penting dalam proses ini.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wakil presiden resmi kosong sejak hari ini, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen. Dalam penyerahan itu, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya.

Menurut Muzani, MPR punya waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sementara itu, Presiden diberi waktu 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon. Proses pengisian jabatan ini diperkirakan rampung pada Desember.

Pada hari yang sama, Muzani juga menemui Prabowo di Istana untuk berkonsultasi soal jadwal proses penggantian wakil presiden. Prabowo juga bertemu pimpinan DPR dan MPR untuk membahas mundurnya Gibran.

Partai Koalisi Punya Peluang Sama

Dengan mekanisme tersebut, partai-partai pengusung Prabowo-Gibran, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, dinilai punya peluang yang sama untuk menempatkan kadernya. Pengamat politik Yusak menilai, selain kader Gerindra, ketua umum Golkar, Demokrat, dan PAN sama-sama berpeluang masuk daftar usulan. Dua nama yang diajukan juga bisa merupakan kombinasi dari Gerindra dan partai koalisi lainnya.

Dorongan dari internal partai pun mulai bermunculan. Kader muda Golkar, Safrin Yusuf, menilai Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia layak diajukan. Ia beralasan Golkar merupakan kekuatan politik terbesar dalam koalisi pemerintahan, dan pencalonan Bahlil juga mencerminkan keterwakilan wilayah Indonesia Timur.

Mengulang Pola 2023

Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai koalisi bukan hal baru. Pada Oktober 2023, nama Gibran juga diumumkan sebagai calon wakil presiden setelah Prabowo bertemu para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat itu, seluruh partai koalisi menyatakan menerima Gibran sebagai pendamping Prabowo.

Kini, tiga tahun kemudian, pola serupa kemungkinan akan terulang, tetapi untuk mencari sosok pengganti Gibran.

Rangkaian peristiwa ini bermula pada 10 November lalu, saat Gibran menemui Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur.

Kesimpulan

Rencana Prabowo bertemu koalisi menandai dimulainya proses politik untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Meski konstitusi memberi Presiden kewenangan penuh untuk menentukan dua nama, konsultasi dengan partai pengusung menjadi kunci untuk menjaga soliditas koalisi dan stabilitas pemerintahan. Publik kini menunggu kapan pertemuan itu digelar dan siapa dua nama yang akhirnya dibawa ke MPR, dengan tenggat yang sudah ditetapkan dalam aturan.

Editor: Alwira Fanzary