Jawa Barat Catat 508 Ribu Anak Tidak Sekolah, Terbanyak di Indonesia, Pemprov Kejar Target Nol pada 2029

BANDUNG – Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Hingga 8 Oktober 2026, tercatat 508.615 anak di provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia itu belum mengenyam pendidikan. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah (ATS) terbanyak di Indonesia.

Turun, tetapi Masih Ratusan Ribu

Data dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan jumlah ATS di Jawa Barat sebenarnya sudah berkurang. Dari angka awal 647.604 anak, jumlahnya turun 138.989 anak atau sekitar 21,46 persen menjadi 508.615 anak.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyebut penurunan itu bahkan melampaui target penanganan yang ditetapkan untuk 2025. Meski begitu, ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.

Anak-anak yang belum bersekolah ini tersebar di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Kategorinya pun beragam, yaitu anak yang belum pernah sekolah, anak yang putus sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Persoalan paling terasa ada di kelompok usia remaja. Sekitar 24,20 persen penduduk usia 16 hingga 18 tahun di Jawa Barat tidak tercatat sedang bersekolah. Artinya, hampir satu dari empat remaja seusia SMA berada di luar sistem pendidikan.

Perbedaan Data Jadi Tantangan

Angka ATS di Jawa Barat juga berbeda-beda tergantung sumber datanya. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat sekitar 508 ribu anak, sedangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat sekitar 420 ribu anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak bersekolah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui angka putus sekolah di wilayahnya memang masih tinggi. Namun, ia meminta data tersebut dibaca dengan cermat. Menurutnya, sebagian anak yang tidak tercatat di sekolah formal ternyata melanjutkan pendidikan di jalur lain. Ia mencontohkan lulusan SMP yang tidak terdata melanjutkan ke SMA di Jawa Barat, padahal sebenarnya sedang belajar di pesantren di Jawa Tengah.

Pendataan hingga Tingkat RT

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Jawa Barat mengandalkan aplikasi Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Lewat sistem ini, data ATS bisa ditelusuri berdasarkan nama dan alamat hingga tingkat RT, RW, dan desa.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan penanganan ATS tidak bisa hanya mengandalkan pendataan administratif dan tidak boleh dibebankan kepada Dinas Pendidikan saja. Pemprov berencana membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di tingkat desa dan mengundang seluruh camat untuk terlibat langsung.

Anak-anak yang sudah terdata akan diarahkan kembali ke sekolah formal, SMA Terbuka, atau program pendidikan kesetaraan, sesuai kebutuhan masing-masing.

Tanpa Pungutan, Daerah Lamban Dievaluasi

Herman juga menekankan bahwa biaya tidak boleh menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan, termasuk melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia meminta warga melapor langsung jika ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani orang tua dalam proses ini.

Pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota juga diperketat. Herman menegaskan, daerah yang angka ATS-nya tidak bergerak turun akan dievaluasi, termasuk kinerja kepala dinas pendidikannya.

Pemprov menargetkan tidak ada lagi anak tidak sekolah di Jawa Barat pada 2029. “Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman di Bandung, Selasa (10/11/2026).

Kesimpulan

Dengan 508.615 anak yang masih belum bersekolah, Jawa Barat menghadapi tantangan pendidikan terbesar di Indonesia. Penurunan lebih dari 21 persen menunjukkan upaya pemerintah mulai membuahkan hasil, tetapi target nol ATS pada 2029 masih membutuhkan kerja keras. Kunci keberhasilannya terletak pada akurasi data, keterlibatan aparat hingga tingkat desa, jaminan pendidikan tanpa biaya, serta perhatian khusus pada remaja usia SMA yang paling rentan putus sekolah.

Editor: Abuzar Samad