Orlando Hamonangan Wajib Bayar Rp5,56 Miliar dalam Kasus Suap Impor Bea Cukai

Inforiau – 14 November 2026 | Putusan yang menyatakan Terbukti Terima Suap Impor Rp78 81 Miliar Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Wajib Bayar Rp5 56 Miliar menjadi penanda penting bagi upaya pemulihan aset negara. Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait kelancaran impor PT Blueray Cargo. Dalam perkara suap impor Bea Cukai ini, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana badan, tetapi juga membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada terpidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas putusan tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kewajiban membayar uang pengganti bertujuan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada negara. Menurutnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati para pelaku.

Dalam amar putusan, Orlando Hamonangan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Selain pidana badan, ia diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara serta uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515 subsider satu tahun penjara. Kewajiban itu menjadi bagian dari pemulihan aset negara di sektor kepabeanan, yang berkaitan langsung dengan pengawasan keluar masuknya barang impor.

Rincian Putusan

Pidana penjara: enam tahun.
Denda: Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.
Uang pengganti: Rp5.566.221.515 subsider satu tahun penjara.

Majelis Hakim menilai Orlando terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp78,81 miliar dari pihak PT Blueray Cargo.

Pemberian uang tersebut bertujuan mempercepat proses pengeluaran barang impor milik PT Blueray Cargo. Melalui suap itu, barang impor perusahaan dapat melewati pengawasan kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Praktik tersebut menunjukkan risiko korupsi di sektor kepabeanan karena menyangkut kewenangan strategis dalam mengawasi arus barang dan menentukan kelancaran proses impor.

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan berjalannya pemulihan aset negara. Karena itu, putusan yang membebankan uang pengganti dinilai penting untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun, proses hukum masih memiliki tahapan lanjutan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut.

Tim JPU KPK akan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis amar putusan serta pertimbangan Majelis Hakim. Analisis tersebut nantinya dibandingkan dengan fakta-fakta hukum selama persidangan dan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya. Hasil analisis itu menjadi dasar bagi JPU KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, perkara ini memperlihatkan bahwa penindakan di sektor kepabeanan tidak berhenti pada penghukuman individu. Ada dimensi pengembalian hak keuangan negara yang harus dijaga. Kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar menjadi salah satu instrumen agar hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku. KPK juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati para pelaku.

Selain itu, kasus suap impor Bea Cukai ini menjadi pengingat bagi instansi pengawasan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi. Pengawasan keluar masuknya barang impor memerlukan integritas aparat serta sistem yang mampu menutup celah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola kepabeanan secara lebih luas.

Bagi publik, putusan ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor pelayanan publik memiliki konsekuensi hukum yang berat. Orlando Hamonangan harus menjalani pidana penjara, membayar denda, dan memenuhi kewajiban uang pengganti. Sementara itu, langkah JPU KPK dalam tujuh hari ke depan akan menentukan arah akhir penanganan perkara, termasuk kemungkinan upaya hukum yang diambil atas putusan pengadilan.

Dengan seluruh rangkaian proses tersebut, perkara ini menegaskan bahwa pemulihan aset negara bukan pelengkap, melainkan bagian penting dari penegakan hukum tindak pidana korupsi. Putusan terhadap eks pejabat Bea Cukai itu diharapkan memperkuat pesan bahwa suap dan gratifikasi di sektor impor tidak dapat ditolelir. Pada akhirnya, keberhasilan penanganan perkara akan diukur tidak hanya dari lamanya hukuman, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang dapat dipulihkan.

Editor: Sukri Mustakim