Kuasa Hukum Jadwalkan Laporan Dugaan Kekerasan Siswa SD Sinros Pekanbaru ke Polresta

Inforiau – 14 November 2026 | PEKANBARU — Agenda Lusa Dugaan Kekerasan Siswa SD Sinros Pekanbaru Dilaporkan ke Polresta disiapkan Kantor Pengacara Nata Hedy Nyo & Partner. Tim kuasa hukum menyatakan akan membawa dugaan kekerasan fisik terhadap dua siswa kelas IV SD Sinros Dharma Bakti ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru pada Senin, 16 November 2026.

Rencana pelaporan itu disampaikan Nata Hedy Nyo saat ditemui di salah satu kafe di Jalan Kulim, Sabtu, 14 November 2026. Menurutnya, langkah hukum ditempuh setelah kedua korban, yang disebut berinisial KL dan G, diduga menjadi sasaran kekerasan fisik oleh oknum guru di lingkungan sekolah. Informasi awal menyebut peristiwa terjadi pada Kamis, 12 November 2026.

Kronologi dan Dugaan Keterlibatan Dua Guru

Berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum, dugaan kekerasan itu melibatkan dua orang guru, yakni guru olahraga dan guru wali kelas korban. KL dan G disebut mengalami penjambakan rambut serta pemukulan pada bagian dada. Peristiwa tersebut meninggalkan dampak serius bagi kedua anak, termasuk trauma yang membuat mereka tidak lagi berkeinginan untuk bersekolah.

Tim kuasa hukum juga menyampaikan bahwa korban masih mengalami sesak napas dan kesulitan tidur setelah kejadian. Kondisi kesehatan dan psikologis itu menjadi salah satu perhatian utama dalam langkah hukum yang akan ditempuh. Menurut tim penasihat hukum, pendampingan korban tidak boleh berhenti pada proses pelaporan, tetapi juga mencakup pemulihan agar hak anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman tetap terpenuhi.

Kekerasan Tidak Bisa Dibenarkan dengan Dalih Disiplin

Nata Hedy Nyo menilai tindakan kekerasan fisik terhadap peserta didik tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk dalih mendisiplinkan anak. Lingkungan sekolah, menurut tim kuasa hukum, semestinya menjadi tempat yang aman untuk belajar, mendapatkan perlindungan, dan mengembangkan potensi diri. Karena itu, dugaan peristiwa ini perlu ditangani secara serius dan proporsional.

Dalam perspektif hukum, Nata menilai dugaan peristiwa tersebut perlu ditelaah berdasarkan sejumlah ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan itu menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

Pihak kuasa hukum juga menyoroti Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur larangan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, tim penasihat hukum memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Harapan agar Polresta Pekanbaru Menyelidiki Secara Menyeluruh

Melalui rencana pelaporan tersebut, Nata Hedy Nyo dan timnya berharap Polresta Pekanbaru dapat melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya mengungkap dugaan tindakan kekerasan, tetapi juga menelusuri kronologi kejadian, meminta keterangan saksi, serta memeriksa pihak-pihak terkait.

Tim kuasa hukum korban juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologis korban. Selain proses hukum, pihak sekolah diharapkan memberikan perlindungan serta mendukung pemulihan korban. Dukungan tersebut dinilai penting agar kedua siswa dapat kembali menjalani pendidikan tanpa rasa takut dan memperoleh lingkungan belajar yang aman.

Sejumlah langkah yang diharapkan berjalan paralel adalah:

Penyelidikan oleh kepolisian untuk mengungkap kronologi dan meminta keterangan saksi.
Pemeriksaan pihak-pihak terkait, termasuk guru yang disebut dalam keterangan kuasa hukum.
Pendampingan kesehatan dan psikologis bagi kedua korban.
Perlindungan dan dukungan pemulihan dari pihak sekolah.
Pemenuhan hak pendidikan korban dalam lingkungan yang aman.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan kekerasan tersebut masih bersumber dari keterangan pihak kuasa hukum korban. Dugaan keterlibatan kedua guru masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui proses hukum oleh aparat berwenang. Karena itu, publik diharapkan menunggu hasil pemeriksaan resmi tanpa menyimpulkan lebih jauh sebelum proses hukum berjalan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak di satuan pendidikan tidak cukup hanya tertulis dalam aturan. Sekolah, aparat penegak hukum, dan orang tua perlu memastikan setiap dugaan kekerasan ditangani dengan cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Proses hukum yang profesional diharapkan memberi kepastian, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola perlindungan siswa di lingkungan sekolah.