KPK Bergerak di Empat Front, dari Penggerak Integritas Telkom sampai Sita Rumah Staf DPR
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan kerja di empat front sekaligus pada November 2026: membina sumber daya manusia di badan usaha milik negara, mengawasi tata kelola anggaran daerah, menindak dugaan korupsi dana hibah, dan mendampingi desa percontohan antikorupsi. Rangkaian langkah itu menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi KPK tidak bertumpu pada penindakan semata, tetapi juga pada pembangunan sistem, pengawasan, dan kesadaran individu.
Di Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menggandeng KPK menyelenggarakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) pada 6–13 November 2026 di Telkom Corporate University. Pelatihan itu berlanjut ke pengembangan kompetensi menuju Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API). Sebanyak 49 peserta dari unsur culture booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan mengikuti program tersebut. Dari jumlah itu, 13 peserta disiapkan untuk menempuh sertifikasi API, sementara seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke sertifikasi PAKSI.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Dari pihak Telkom hadir Direktur Utama Nanang Hendarno dan Direktur Human Capital Management Willy Saelan, didampingi Senior General Manager Telkom CorpU M. Subhan Iswahyudi serta Ahli Utama Integritas Telkom Idodo Simangunsong.
Johanis menilai keterlibatan dunia usaha dalam membangun budaya antikorupsi merupakan bagian penting dari perluasan ekosistem integritas yang menuntut partisipasi aktif berbagai pihak. “Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu,” ujarnya. Ia berharap para peserta menjadi agen perubahan yang menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten di unit kerja masing-masing.
Papua Barat Daya Masih di Zona Rawan
Di Sorong, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis, 12 November 2026. Forum di Kantor Gubernur itu melibatkan pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat Daya, dan dihadiri Gubernur Elisa Kambu, Ketua DPRP Ortiz Sagrim, serta Pj Sekda Yakob Kareth. Hasilnya, KPK menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi menjadi celah tindak pidana korupsi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung menyebut pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah, hingga manajemen aparatur sipil negara menjadi perhatian utama. Temuan itu tercermin dari hasil Monitoring Center for Prevention 2025 dan Survei Penilaian Integritas. Berdasarkan Indeks Integritas Nasional, provinsi tersebut masih berada dalam kategori rentan korupsi.
“Kalau diuraikan dari hasil survei, mulai dari pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, manajemen ASN dan aspek lainnya, rata-rata masih berada di area rentan korupsi,” kata Maruli kepada awak media.
Ia menilai status Papua Barat Daya sebagai provinsi baru justru menjadi momentum membangun fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas sejak awal. KPK mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar APBD yang telah ditetapkan direncanakan dan dikelola sesuai ketentuan. Salah satu sorotan adalah pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, agar instrumen perencanaan pembangunan itu dipahami dan diterapkan secara tepat, baik dari sisi formal maupun material.
Dua Rumah Staf Anggota DPR Disita
Dari jalur penindakan, KPK menyita dua aset properti milik tersangka BW, yang merupakan staf anggota DPR RI berinisial AS. Penyitaan terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan aset yang diamankan meliputi satu unit rumah di Kota Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. “Hal itu dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery,” tegasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
BW resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026. Dalam konstruksi perkara, AS yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 memperoleh alokasi jatah dana hibah jumbo setiap tahun:
- 2019: Rp48,9 miliar
- 2020: Rp27,6 miliar
- 2021: Rp121,3 miliar
- 2022: Rp83,7 miliar
Akumulasi alokasi selama empat tahun mencapai Rp291,5 miliar. Penyitaan rumah itu menjadi bagian dari komitmen lembaga antirasuah memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Desa Bumijaya Diminta Tak Terlena
Di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, KPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan indikator desa antikorupsi di Kantor Desa Bumi Jaya pada Kamis, 5 November 2026. Penilaian langsung menyasar implementasi standar pelayanan publik dan pengawasan anggaran. Desa tersebut ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kunto Ariawan menegaskan peninjauan ulang berkala wajib dilakukan agar predikat percontohan tidak berhenti pada penilaian awal. “Tahapan sekarang ya sampai dengan memastikan itu masih dilaksanakan,” katanya. Menurut dia, jangan sampai desa terlihat baik saat dinilai, lalu melemah setelah penilaian berlalu.
Ia menjelaskan, kerumitan birokrasi dan administrasi dalam tata kelola dana desa merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pencegahan kecurangan untuk menutup ruang kesempatan korupsi. “Kejahatan korupsi maupun kejahatan dengan kekerasan itu sama. Itu pasti karena niat dan yang kedua karena kesempatan,” tuturnya. Dari 33 desa percontohan antikorupsi bentukan KPK di seluruh Indonesia, Bumi Jaya menjadi satu-satunya di Kalimantan Selatan yang dibentuk langsung oleh lembaga antirasuah.
Empat langkah dalam dua pekan itu memperlihatkan pola yang konsisten: KPK mendorong penguatan sistem di sektor swasta dan pemerintahan desa, membongkar celah tata kelola anggaran di daerah, sekaligus mengejar pemulihan aset di kasus yang sudah masuk penyidikan. Kombinasi pencegahan dan penindakan itu menjadi ujian tersendiri bagi daerah otonomi khusus dan provinsi baru, yang fondasi pemerintahannya masih dibangun sambil berjalan.
