Fahd Arafiq Sebut KPK Salah Tangkap, Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah menangkap dirinya. Alasannya, uang senilai Rp70 miliar yang menjadi sorotan penyidik disebutnya murni mengalir untuk kepentingan Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk memperkaya diri sendiri.
Pernyataan itu disampaikan pria bernama lengkap Fahd El Fouz tersebut seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam. Kepada awak media, politikus Partai Golkar ini dengan tegas membantah keterlibatannya dalam perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd di depan wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, putra mendiang penyanyi legendaris A. Rafiq itu juga menyebut nominal lain, yakni 3,9 juta dolar Amerika Serikat, sebagai bentuk dukungannya kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, pemberian itu dilakukan secara sadar untuk keperluan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi.
Bermula dari Permintaan Rp100 Miliar
Pengakuan Fahd bukan kali pertama. Pada pemeriksaan Selasa (10/11/2026), ia membeberkan kronologi permintaan uang yang mengarah ke nama mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama.
Fahd mengaku dimintai Rp100 miliar oleh Arif. Permintaan itu, katanya, disampaikan lewat sambungan telepon sejak 25 Agustus 2026. Ia sempat menolak pada dua hari pertama, sebelum akhirnya bersedia menyerahkan dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd.
Ia menyebut ada nama seorang petinggi yang dicatut Arif dalam komunikasi itu, namun menolak menyebutkan identitasnya karena menilai tidak etis. Fahd juga menegaskan bahwa uang tersebut berstatus pinjaman, bukan pemberian atau gratifikasi.
PBNU Menepis Klaim
Klaim Fahd langsung ditepis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.
“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Gus Ipul meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan seseorang tanpa disertai bukti tidak semestinya menyeret nama NU, karena berpotensi merugikan nama baik organisasi.
Jejak Kasus dari Operasi Tangkap Tangan
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14 September 2026. Penindakan itu terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Kedelapan tersangka tersebut adalah:
- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
- I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Adrianto Pitoyo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk;
- Rizal Pahlevi, pihak yang diduga menjadi perantara Summarecon;
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen;
- Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar;
- Erwin, pihak swasta;
- Muhammad Fakhry, pihak swasta.
Penyidik KPK juga menggeledah sejumlah kantor kementerian serta lokasi perusahaan swasta untuk mendalami aliran uang dan peran masing-masing pihak.
Yang Perlu Dipahami dari Klaim Salah Tangkap
Dalam praktik hukum, bantahan seorang tersangka tidak serta-merta menggugurkan statusnya. Penetapan tersangka berdiri di atas minimal dua alat bukti, dan pengadilanlah yang nantinya menilai apakah konstruksi perkara penyidik terbukti atau tidak. Karena itu, klaim bahwa uang Rp70 miliar murni untuk NU tetap harus diuji, antara lain lewat penelusuran aliran dana, keterangan saksi, dan dokumen penerimaan.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah posisi NU sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia. Nama besar NU mudah dipakai untuk mencari pembenaran, sehingga pernyataan seorang tersangka pun berisiko menyeret institusi yang tidak terlibat. PBNU tampaknya sadar betul akan risiko itu dan memilih bersikap tegas sejak awal.
Bagi publik, perkembangan kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan: ke mana uang Rp70 miliar itu sebenarnya mengalir, siapa petinggi yang disebut Fahd, dan sejauh mana keterkaitan dana tersebut dengan penyelenggaraan Muktamar NU. Jawabannya akan bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian di persidangan.
Yang jelas, perkara dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor ini kini berlapis-lapis: dari dugaan suap, permintaan dana, hingga klaim sumbangan untuk organisasi keagamaan. Seiring proses hukum berjalan, publik menanti apakah klaim Fahd Arafiq mampu dibuktikan atau justru menjadi bagian dari strategi pembelaan di ruang pemeriksaan.
