Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Perpol Baru Izinkan Perwira Bintang Dua Pimpin Majelis
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Sidang etik Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan bergulir pekan depan dan akan tercatat sebagai yang pertama di tubuh Polri: seorang jenderal polisi berpangkat bintang empat duduk sebagai terduga pelanggar. Kepastian jadwal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11/2026), sehari setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menandatangani Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Beleid yang diteken pada 16 November 2026 itu merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan paling banyak dibicarakan menyangkut susunan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Aturan lama mewajibkan ketua majelis berpangkat dan berjabatan lebih tinggi, atau setidaknya setara, dengan anggota yang diperiksa. Ketentuan itu membuat pilihan pemimpin sidang untuk memeriksa jenderal bintang empat sangat sempit. Perpol baru membuka jalan bagi perwira berpangkat lebih rendah untuk memimpin persidangan.
Batas maksimal dua tingkat
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penyusunan majelis akan mengacu pada Pasal 42 peraturan anyar tersebut. “Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” katanya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pada Pasal 42 ayat (3) diatur bahwa keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar. Dengan begitu, majelis yang memeriksa jenderal bintang empat dapat diisi perwira berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) atau Brigadir Jenderal (bintang satu), sepanjang selisihnya tidak melewati dua tingkat. “Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujar Trunoyudo. Susunan majelis sendiri belum diumumkan dan masih dalam tahap penyiapan.
Di lingkungan Polri, Perpol 4/2026 tidak lahir di ruang hampa. Divisi Humas Polri membenarkan bahwa rencana persidangan terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan tersebut. Ihwal itu disampaikan Isir bersamaan dengan pengumuman jadwal sidang.
Perkara yang menjerat mantan Kapolri
Listyo Sigit berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dengan inisial LSP, AS, EHS, dan SU; kasusnya mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dua perwira tinggi yang disebut dalam perkara itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Posisi Listyo berbeda karena pangkatnya. Ia mantan pucuk pimpinan kepolisian yang masih menyandang empat bintang, sehingga pemeriksaannya menuntut majelis yang secara protokol tidak berada jauh di bawahnya. Di sinilah Perpol 4/2026 mengambil peran: ia melonggarkan batas hierarki tanpa menghapus prinsip bahwa atasan tetap punya tempat dalam penegakan etik.
Empat bintang, simbol dan penyalahannya
Pangkat jenderal bintang empat bukan sekadar hiasan di pundak. Bagi banyak orang, empat bintang adalah penanda puncak karier, dan di masa lalu tanda itu pernah diberikan sebagai penghormatan istimewa. Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan saat itu langsung mengenakan empat bintang, menggelar syukuran di rumahnya, dan masih tampil dengan seragam formal Angkatan Darat berlencana bintang empat sejak menghadiri Rapim TNI-Polri di Markas Besar Polri, Cilangkap, Jakarta Timur.
Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, hadir dalam syukuran itu. “Selamat kepada Mas Bowo yang telah mendapatkan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Alhamdulillah. You deserve it General,” tulisnya di Instagram kala itu.
Di sisi lain, empat bintang juga pernah dipakai untuk hal yang jauh dari penghormatan. Pada 3 November 2026, seorang anggota TNI berpangkat Kopral Satu berinisial MT menjadi perbincangan setelah terlihat mengenakan seragam dengan tanda pangkat empat bintang di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia hendak terbang ke Palembang untuk menemui istri dan anaknya. Personel pengamanan bandara mencurigai atribut yang tidak sesuai pangkat dan satuannya, lalu mengamankannya.
Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Arh Muhammad Ansyari menegaskan bahwa MT bukan perwira tinggi. “Yang jelas pangkat yang bersangkutan Koptu, bukan jenderal,” katanya di Makodim 0816 Sidoarjo. MT kemudian dijemput Pasi Intel Kodim 0816/Sidoarjo Kapten Wahyu untuk diperiksa, sebelum dikembalikan kepada keluarganya. Ia tercatat berpindah dari Yonzikon 12 Kodam II Sriwijaya di Palembang ke Korem 084 Bhaskara Jaya, Surabaya, pada 2023.
Ujian bagi akuntabilitas
Terlepas dari riuhnya polemik di sekitar Perpol 4/2026, sidang Listyo Sigit akan menjadi tolok ukur sederhana: apakah aturan etik benar-benar berlaku bagi siapa pun yang memakai tanda pangkat tertinggi, atau justru dilunakkan tepat saat orang paling berpangkat harus diperiksa. Publik akan menakar jawabannya bukan dari bunyi pasal, melainkan dari komposisi majelis, jalan pemeriksaan, dan amar putusan yang dibacakan pekan depan.
