Febrie Adriansyah Sebut Penyadapan Ilegal Oknum Polisi Terhadap Kejaksaan Berat, Singgung Cipete
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menilai penyadapan ilegal yang dilakukan sejumlah perwira Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lembaga negara, termasuk Kejaksaan, sebagai tindakan yang mencederai kerja sama penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan Febrie di sela persidangan dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Febrie mengaku menyayangkan sikap oknum aparat yang justru menyadap rekannya sendiri. Menurut dia, Polri dan Kejaksaan seharusnya saling mendukung dalam upaya memberantas korupsi, bukan saling mengawasi dengan cara ilegal. “Kita sayangkan sekali, kalau seandainya memang kita saling bahu-membahu untuk ya membereskan negara ini menjadi agar lebih baik, tentu lebih baik,” kata Febrie.
Ia lantas menyinggung posisi Polri yang selama ini menjadi mitra Kejaksaan dalam penanganan perkara. Namun, di balik kerja sama tersebut, ada pihak yang membawa alat sadap dan menyadap Kejaksaan dari belakang. “Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu,” ujarnya.
Merasa Diikuti Sejak 2024
Ketika ditanya apakah dirinya termasuk pihak yang disadap, Febrie tidak memberikan jawaban pasti. Ia meminta wartawan menanyakan hal itu kepada pihak yang berwenang. Meski demikian, ia menduga dirinya telah diikuti sejak 2024, tepat ketika Kejaksaan gencar melakukan penindakan terhadap sejumlah perkara korupsi besar.
Febrie mengungkit peristiwa di Cipete, Jakarta, pada Agustus 2024. Saat itu, anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri disebut tertangkap oleh petugas pengamanan internal Kejaksaan ketika jajarannya sedang menjalankan tugas. “Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya,” ucapnya.
Ia juga menyinggung penanganan perkara kepemilikan emas dan aset di Sentul yang menurutnya sudah diperiksa. Menurut Febrie, momentum penindakan yang sedang gencar justru diwarnai dugaan penyadapan. “Saya tidak bisa jawab. Coba tanya ke sana saja. Ya. Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?” kata dia.
Kapolri Sebut Kejaksaan Ikut Disadap
Dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya diungkap Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Ia menyatakan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Kejaksaan dan sejumlah lembaga lain. Kasus ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Menurut Kapolri, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 24 saksi merupakan personel internal Polri, tiga saksi berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Adapun enam ahli terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli hukum pidana.
Hasil penyidikan menyebut dugaan sasaran penyadapan mencakup Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kepala kepolisian daerah. Dalam konteks inilah Febrie menilai penyadapan terhadap Kejaksaan sebagai pukulan bagi soliditas aparat penegak hukum.
Rp1,3 Miliar untuk DR Law Firm
Pada persidangan yang sama, mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel Rachman Hidayat mengungkap pembayaran Rp1,3 miliar kepada DR Law Firm. Dana itu dikeluarkan untuk jasa pendampingan hukum dalam perkara dugaan korupsi proyek Blast Furnace Complex (BFC) di Kejaksaan Agung. Kontrak tersebut mencakup pendampingan pada tahap penyidikan.
Kantor hukum DR Law Firm didirikan Febrie Adriansyah bersama Don Ritto, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Kejaksaan menduga pembayaran itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan Febrie saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus. Uang tersebut diberikan seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum.
Rachman mengaku tidak mengetahui secara detail mekanisme pembayaran. Menurut dia, pemeriksaan tagihan atau invoice dilakukan oleh staf di bawah koordinasinya, sedangkan verifikasi hingga pembayaran menjadi kewenangan bagian keuangan perusahaan. Pembayaran tidak memerlukan persetujuan langsung darinya karena mengikuti prosedur internal Krakatau Steel. “Pembayaran itu berdasarkan kontrak,” ujarnya.
Harapan pada Kepemimpinan Baru
Febrie berharap pergantian pimpinan di tubuh Polri membawa perubahan positif. Ia yakin pola pikir dan cara kerja baru dapat membuat Polri dan Kejaksaan lebih solid dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurutnya, kolaborasi yang lebih baik akan membantu kedua lembaga membereskan berbagai persoalan bangsa.
Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan setiap lembaga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden, Kejaksaan, dan lembaga lain perlu diusut tuntas agar tidak menjadi preseden buruk bagi kerja sama aparat penegak hukum.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi transparansi penyidikan di tubuh Polri. Publik menantikan apakah penyidikan terhadap mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi akan berjalan tanpa tebang pilih, sekaligus bagaimana Kejaksaan menjaga independensi saat menangani perkara yang melibatkan mantan pejabatnya sendiri.
