Mahasiswa Rokan Hulu Desak Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Sekretariat DPRD
Inforiau – 18 November 2026 | Mahasiswa Rokan Hulu Unjuk Rasa di Kejati Riau Desak Penyelidikan Dugaan Korupsi Sekretariat DPRD berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 14.22 WIB. Sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi Rokan Hulu (FMAK-RH) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Aksi yang dikoordinasi Ariyan Wiranata itu membawa sejumlah poster dan pengeras suara untuk menyuarakan tuntutan agar penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Kejati Riau menerbitkan surat perintah penyelidikan. Mereka menyoroti sejumlah dugaan penyalahgunaan anggaran, antara lain fasilitas ganda kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, penggelembungan anggaran makan dan minum rapat, serta penyimpangan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif. Isu Korupsi Sekretariat DPRD dinilai perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan terukur, bukan sekadar klarifikasi administratif.
Kelompok mahasiswa meminta tim penyidik memeriksa dokumen keuangan Sekretariat DPRD Rokan Hulu untuk tahun anggaran 2024 hingga 2026. Pemeriksaan yang diminta mencakup rincian bukti perjalanan dinas, tiket transportasi, akomodasi hotel, daftar hadir, konsumsi rapat, hingga rencana dan realisasi anggaran bimbingan teknis atau bimtek di Jakarta pada tahun anggaran 2026. Menurut pengunjuk rasa, dokumen tersebut harus ditelusuri secara berlapis agar potensi penyimpangan tidak berhenti pada temuan permukaan.
Massa aksi juga mendesak Kejati Riau memanggil pimpinan DPRD Rokan Hulu, sekretaris dewan, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta pihak lain yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan. Apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup, penegak hukum diminta meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Tuntutan ini menjadi penegasan bahwa persoalan anggaran lembaga legislatif daerah membutuhkan pemeriksaan menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.
- Menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD Rokan Hulu.
- Memeriksa dokumen keuangan tahun anggaran 2024 sampai 2026 secara rinci.
- Memanggil pimpinan DPRD, sekretaris dewan, bendahara pengeluaran, PPK, dan pihak terkait.
- Meningkatkan status perkara ke penyidikan bila dua alat bukti cukup.
Selain menyasar kejaksaan, FMAK-RH meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan audit investigatif dengan tujuan tertentu terhadap anggaran operasional serta perjalanan dinas DPRD Rokan Hulu. Audit itu diharapkan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis guna menghitung potensi kerugian keuangan negara. Bagi mahasiswa, audit bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk menguji apakah penggunaan uang publik telah sesuai peruntukan.
Kepada pimpinan DPRD Rokan Hulu, pengunjuk rasa menuntut penjelasan terbuka sekaligus keterbukaan data penggunaan anggaran perjalanan dinas kepada masyarakat. Mereka menilai publik berhak mengetahui rincian belanja yang dibiayai APBD, terutama karena anggaran perjalanan dinas dan rapat kerap menjadi pos yang rawan disalahgunakan. Keterbukaan itu juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan warga terhadap lembaga legislatif.
Aksi berlangsung tertib. Pada pukul 14.35 WIB, berkas tuntutan mahasiswa diterima oleh Kepala Urusan Keamanan Dalam atau Kaurkamdal Kejati Riau, Victorwood. Setelah diterima, massa membubarkan diri dengan tertib pada pukul 14.40 WIB. Meski singkat, aksi tersebut meninggalkan pesan jelas bahwa dugaan Korupsi Sekretariat DPRD Rokan Hulu menuntut respons konkret dari aparat penegak hukum dan pengawasan eksternal.
Dalam konteks pengawasan publik, tuntutan mahasiswa ini menyentuh dua hal penting: akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kepastian hukum. Jika dokumen keuangan benar-benar menunjukkan penyimpangan, proses penyelidikan hingga penyidikan harus berjalan tanpa hambatan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti cukup, publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Sikap itu diperlukan agar isu Korupsi Sekretariat DPRD tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan semua pihak.
Aksi di depan Kejati Riau menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengambil peran sebagai penjaga isu antikorupsi. Namun, gelombang tuntutan hanya akan bermakna bila diikuti oleh pengawasan berkelanjutan, keterbukaan informasi, dan profesionalisme aparat. Penegakan hukum yang berbasis bukti menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap terjaga.
Editor: Abuzar Samad
