Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Polri Terapkan Aturan Baru Sidang Daring
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan sidang etik Listyo Sigit Prabowo akan digelar pekan depan. Agenda tersebut menyusul sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap terduga pelanggar berinisial EHS yang berlangsung Selasa, 17 November 2026, di Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan jadwal sidang bagi mantan Kapolri yang akrab disapa LSP itu masih dalam tahap penyusunan. Kepastian harinya akan disampaikan kepada awak media begitu agenda rampung.
“Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS. Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ujar Isir.
Sidang Digelar Bertahap, EHS Lebih Dulu
Polri memilih memecah rangkaian sidang etik perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi beberapa tahap. Sidang untuk EHS digelar lebih dulu, sementara berkas etik bagi LSP baru masuk jadwal pekan berikutnya. Pendekatan bertahap ini disebut agar majelis punya ruang memeriksa setiap terduga pelanggar secara mendalam.
Isir menegaskan penegakan etik merupakan bagian dari komitmen Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk membenahi tubuh institusi. Ia pun membuka bahwa publik memberi tekanan positif terhadap jalannya pemeriksaan.
“Yang pertama tentu kami berterima kasih kepada kawan-kawan dan seluruh masyarakat Indonesia karena memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa menindak secara konsisten, karena ini menjadi komitmen dari Bapak Kapolri, kita harus bersih ke dalam,” kata dia.
Soal posisi LSP, Isir merujuk penjelasan Kapolri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI. Menurut keterangan itu, LSP disebut sebagai pengguna akhir atau end user dari aktivitas penyadapan yang kini diusut penyidik.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri, yaitu Bapak LSP ini. Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” ujarnya.
Aturan Baru: Sidang KKEP Boleh Digelar Daring
Sehari sebelum sidang EHS berlangsung, Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi anyar itu ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Perubahan paling menonjol ada pada Pasal 59 ayat (2). Aturan lama mewajibkan terduga pelanggar hadir secara langsung di ruang sidang. Kini, sidang dapat diikuti melalui media elektronik atas persetujuan ketua KKEP.
Meski begitu, mekanisme pemanggilan tetap ketat. Terduga pelanggar wajib dipanggil dua kali secara sah. Apabila tetap tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan tanpa kehadirannya. Opsi daring ini dinilai memberi kelonggaran teknis tanpa mengurangi bobot putusan majelis.
Empat Tersangka, Ancaman Hingga 10 Tahun Penjara
Perkara ini berawal dari dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik dan akses tidak sah. Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka.
- Mantan Kapolri yang juga Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso
- Mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi
Para tersangka dijerat tiga pasal sekaligus. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa ancaman penjara 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengancam enam tahun penjara. Sementara Pasal 32 ayat (1) UU ITE menyediakan ancaman delapan tahun penjara.
Mutasi 25 Perwira di Tengah Penyidikan
Beberapa hari sebelum sidang etik bergulir, Polri merotasi 25 perwira tinggi dan perwira menengah. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026, mencakup jabatan strategis di Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror, serta Lemdiklat Polri.
Dua perwira berpangkat Komisaris Jenderal, yakni Komjen Pol. Syahardiantono dan Komjen Pol. Yuda Gustawan, mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri. Di lingkungan Bareskrim, Brigjen Pol. Moh. Irhamni diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II, sementara posisinya diisi Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas,” kata Isir di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Polri Perkuat Sinergi Lawan Disinformasi
Di sisi lain, Polri meneken kerja sama dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI untuk menangkal disinformasi, misinformasi, dan narasi negatif di ruang publik. Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan dengan Kapolri di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.
Syahganda menyebut ada dua tantangan yang dihadapi, yakni dinamika di jejaring media sosial dan memastikan program pemerintah sampai ke masyarakat. “Kami sepakat dan juga berkomitmen untuk terus menguatkan apa yang menjadi program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara utuh,” ujar Suyudi.
Kapolri juga berjanji membantu memitigasi penyebaran berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan informasi tidak benar agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Blue Policing dan Arah Baru Institusi
Agenda pembenahan internal berjalan beriringan dengan perluasan program. Pada 26 November 2026, Polri dijadwalkan meluncurkan Blue Policing, pendekatan kepolisian yang menyasar perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, menyebut program itu berdiri di atas enam pilar: Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif,” kata Pitoyo.
Bagi publik, rangkaian peristiwa ini menjadi ujian nyata atas janji “bersih ke dalam”. Sidang etik Listyo Sigit pekan depan akan diperhatikan bukan hanya karena nama besarnya, tetapi karena menjadi penanda sejauh mana Polri konsisten menuntaskan perkara yang menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi.
