DPRD Riau Desak Evaluasi Agrinas, Soroti Lahan Sitaan dan Konflik Warga
Inforiau – 20 November 2026 | Evaluasi Agrinas di Riau Komisi III DPRD Soroti Pengelolaan Lahan Sitaan dan Potensi Konflik dengan Masyarakat menjadi perhatian publik setelah Komisi III DPRD Riau meminta pengelolaan lahan sitaan dievaluasi menyeluruh. Permintaan itu muncul karena penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Provinsi Riau dinilai perlu memastikan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah, bukan sekadar perubahan pengelola.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, SH, MSi, mengatakan evaluasi penting agar penertiban kawasan hutan tidak berhenti pada pengambilalihan pengelolaan lahan. Menurutnya, hasil penertiban harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Komisi III menyoroti sejumlah persoalan utama:
- evaluasi perizinan perusahaan yang masih beroperasi;
- kejelasan proses pengelolaan lahan yang izinnya telah dicabut;
- sejauh mana hasil pengelolaan aset sitaan berkontribusi terhadap perekonomian daerah;
- dampak aktivitas Agrinas terhadap kegiatan ekonomi warga setempat.
DPRD Riau juga mengingatkan agar aktivitas Agrinas tidak menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat, terutama warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Komisi III akan mengundang Agrinas untuk menjelaskan kebijakan dan langkah yang dijalankan.
“Komisi III akan mengundang Agrinas agar jangan sampai kebijakan yang dijalani Agrinas justru menimbulkan kegaduhan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Edi pada Kamis (19/11/2026).
Sorotan lain menyangkut hasil pengelolaan lahan sitaan yang disebut belum sebanding dengan luas kawasan yang telah ditertibkan. Muncul informasi bahwa nilai hasil yang diperoleh baru mencapai ratusan miliar rupiah se-Indonesia dari jutaan hektare lahan yang menjadi objek penertiban. Kondisi itu, menurut politisi Gerindra tersebut, perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk mekanisme penghitungan hasil, pengelolaan aset, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
DPRD Riau menegaskan masyarakat lokal harus mendapatkan ruang sebagai mitra dalam pengelolaan lahan sitaan. Agrinas diminta tidak hanya menggandeng badan usaha sebagai mitra kerja sama operasional atau KSO, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat, koperasi, dan badan hukum lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau.
“Agrinas kita minta tidak hanya menggandeng badan usaha sebagai mitra KSO, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat, koperasi, dan badan hukum lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau,” ujarnya.
Persoalan KSO juga menjadi perhatian. DPRD menerima catatan mengenai pola kerja sejumlah KSO yang dinilai terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugas di lapangan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam struktur maupun pelaksanaan KSO disebut masih minim. Situasi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu munculnya konflik di lapangan.
Karena itu, evaluasi terhadap Agrinas dan mitra KSO dinilai mendesak. Transparansi pengelolaan, profesionalitas pelaksana, serta keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama. Penertiban kawasan hutan melalui Satgas PKH pada dasarnya bertujuan mengembalikan penguasaan kawasan hutan yang digunakan secara tidak sah atau ilegal. Namun, setelah penertiban dilakukan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
DPRD Riau menilai evaluasi tidak cukup bersifat administratif. Evaluasi harus menjadi instrumen untuk memastikan Agrinas bekerja secara terbuka, melibatkan warga, dan mencegah potensi konflik. Jika pengelolaan lahan sitaan hanya berpindah tangan tanpa memberi manfaat langsung, tujuan penertiban kawasan hutan akan kehilangan makna bagi masyarakat Riau.
“Jangan sampai penertiban kawasan hutan hanya mengubah siapa yang mengelola lahan, sementara masyarakat Riau justru menjadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
Dengan begitu, evaluasi Agrinas di Riau bukan sekadar agenda rapat DPRD. Hasilnya akan menentukan apakah pengelolaan lahan sitaan mampu mendorong perekonomian daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menutup celah konflik. Komisi III DPRD Riau pun diminta konsisten mengawal proses ini agar kepentingan warga tidak terabaikan.
Editor: Sukri Mustakim
