KPK Dalami Peran Tiga Pejabat ATR/BPN soal HGB dan HGU, Telusuri Aliran Rp106,3 Miliar
Inforiau – 20 November 2026 | Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam kewenangan dan peran tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Upaya KPK Dalami Peran Tiga Pejabat Kementerian ATR BPN Terkait Penerbitan HGB dan HGU itu terlihat dari pemeriksaan ketiganya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Ketiga pejabat yang diperiksa adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muh Rizal; serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya. Pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, dalam penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.
Kewenangan dan Proses Penerbitan HGB HGU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami kewenangan dan proses penerbitan HGB dan HGU dari masing-masing saksi. Asnaedi, yang berstatus aparatur sipil negara, diperiksa terkait kewenangan dan proses penerbitan hak atas tanah serta perannya sebagai Dirjen. Muh Rizal dimintai keterangan mengenai kewenangan dan proses serupa serta perannya sebagai Direktur. Adapun Virgo Eresta Jaya didalami fungsi dan tugasnya sebagai Dirjen, terutama kaitannya dengan penerbitan HGU dan HGB.
Selain tiga pejabat itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta, R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, yang bersangkutan tidak hadir sehingga pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. KPK menegaskan pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya merangkai peran masing-masing pihak dalam proses penerbitan hak atas tanah yang diduga mengandung kepentingan tidak sah.
Dari Operasi Tangkap Tangan ke Penetapan Tersangka
Pengusutan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026, di wilayah Jabodetabek. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang dan menyita barang bukti elektronik serta uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Uang tunai ditemukan di beberapa lokasi, antara lain di kediaman Arif dalam sejumlah koper merah.
| Lokasi | Rincian Uang Tunai |
|---|---|
| Kediaman Arif | Rp31,86 miliar; 2.611.500 dolar Amerika Serikat; 1.974.500 dolar Singapura; 910 riyal Arab Saudi; 981 ringgit Malaysia |
| Rumah Rizal Pahlevi | Rp896 juta |
| Rumah Zimamanun | Rp8 juta |
| Rumah Sontang | Rp49,5 juta |
Setelah mengantongi kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan tersangka dan menahan mereka di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak Selasa, 15 September 2026. Kedelapan tersangka adalah Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi; serta lima pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
Konstruksi Perkara di Lahan Summarecon
Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian lahan tersebut diduga masih bersengketa dengan pemilik atau ahli waris sebelumnya yang memegang SHM. Sengketa itu bahkan berujung pada gugatan ke PTUN Bandung atas sembilan SHGB Summarecon.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sempat mengundang ahli waris untuk mediasi. Proses itu berujung pada pencabutan gugatan di PTUN Bandung dan pengajuan blokir atas SHGB Summarecon. Namun, dalam perkembangannya, Sontang diduga enggan membuka blokir dan memecah HGB tanpa arahan atasan. Kondisi itu membuat perantara Summarecon, Yaser, bersama Rizal mendekati Erwin untuk memuluskan komunikasi dengan Sontang.
Awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta imbalan dengan kode ‘dua’ senilai Rp2 miliar. Pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Uang Rp1,5 miliar itu diduga diserahkan Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal kepada Erwin pada Kamis, 27 Agustus 2026. Erwin kemudian diduga meneruskan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.
Dugaan Gratifikasi dan Aliran Uang Lain
Selain perkara Summarecon, KPK menemukan dugaan gratifikasi terkait mutasi dan promosi jabatan serta layanan pertanahan lainnya. Penyidik mendalami dugaan pemberian uang pengurusan HGB oleh PT Bela Parahiyangan Investindo kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp1,8 miliar diduga disetorkan kepada Arif.
Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan Rp8 miliar oleh Lampri bersama Arif dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri. Selain itu, terdapat setoran tunai Rp10 miliar pada mutasi rekening Arif pada Senin, 7 September 2026. KPK masih mendalami asal-usul maupun peruntukan dana tersebut.
Penyidikan Berlanjut
Hingga kini, KPK terus menelusuri keterkaitan antara kewenangan pejabat, proses penerbitan HGB dan HGU, serta aliran uang yang ditemukan. Pemeriksaan tiga pejabat ATR/BPN menjadi penting untuk memetakan apakah prosedur yang berlaku dijalankan atau justru disimpangi untuk kepentingan pihak tertentu. KPK juga akan menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi swasta yang tidak hadir.
Dalam perkara ini, para tersangka belum diminta memberikan pembelaan di depan persidangan. Publik perlu mengikuti perkembangan penyidikan secara berimbang, termasuk menghormati asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KPK menegaskan komitmennya memberantas korupsi di sektor pertanahan yang selama ini menjadi salah satu ruang rawan penyalahgunaan kewenangan.
Editor: Ahmad Syafwan
