DPRD Pekanbaru Minta Elevasi dan Kedalaman Drainase Jalan Soebrantas Dikaji Usai Warga Keluhkan Genangan
Inforiau – 20 November 2026 | DPRD Soroti Drainase Proyek Pelebaran Jalan Soebrantas Minta Elevasi dan Kedalaman Saluran Dikaji menjadi perhatian publik Pekanbaru setelah warga Perumahan RRI mengeluhkan genangan air yang masuk ke rumah. Persoalan ini mencuat di tengah pekerjaan pelebaran Jalan HR Soebrantas di kawasan Panam yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Riau. DPRD Kota Pekanbaru menilai pembangunan jalan perlu dibarengi dengan perencanaan drainase yang matang agar tidak menimbulkan masalah baru bagi permukiman di sekitarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfahmi, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau memperlebar jalan. Namun, ia mengingatkan agar pekerjaan drainase tidak hanya mengejar penyelesaian fisik. Menurutnya, saluran air harus dirancang dengan mempertimbangkan elevasi, kemiringan, dan arah aliran di lapangan. Jika tidak, air berpotensi tertahan dan justru mengalir ke kawasan warga.
Zulfahmi menegaskan pembangunan saluran tidak seharusnya menggunakan ukuran kedalaman yang seragam di semua titik. Pada bagian yang konturnya lebih tinggi atau sedikit mendaki, kedalaman saluran perlu ditambah agar air tetap mengalir menuju saluran pembuangan. Ia mencontohkan kedalaman 50 sentimeter tidak selalu memadai. Di titik tertentu, kedalaman bisa perlu mencapai 80 sentimeter hingga satu meter.
“Pelaksanaan drainase itu harus mengikuti elevasi dan kemiringannya. Harus ada kajian ke mana air itu dialirkan, sehingga tidak berdampak kepada masyarakat,” ujar Zulfahmi kepada GoRiau, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya kajian aliran air secara menyeluruh. Menurutnya, drainase bukan sekadar urusan ukuran fisik saluran. Yang tak kalah penting adalah memastikan air memiliki jalur pembuangan yang tepat. Tanpa perencanaan elevasi dan kemiringan yang sesuai, pembangunan drainase berisiko membuat air tertahan, meluap, dan menggenangi permukiman.
DPRD pun mendorong Pemerintah Provinsi Riau menyelesaikan drainase sebelum atau bersamaan dengan pelebaran jalan. Langkah itu dinilai lebih efisien. Jika jalan lebih dulu dirampungkan, lalu drainase diperbaiki belakangan, pemerintah berpotensi membongkar kembali bagian jalan yang sudah selesai. Hal itu tentu membuang anggaran dan mengganggu pengguna jalan.
“Harapan kita, sebelum melakukan perbaikan jalan yang besar, lebih bagus drainasenya diselesaikan dulu. Jadi permasalahan banjir ini harus dituntaskan, airnya harus jelas ke mana dialirkan sesuai elevasinya dan tentu ada kajian dari pemerintah,” katanya.
“Kalau jalannya dulu, nanti drainasenya belakangan, bongkar-bongkar lagi jalannya kan sangat disayangkan,” tambah Zulfahmi.
Sorotan ini muncul setelah hujan deras mengguyur Pekanbaru sejak Rabu (18/11/2026) malam hingga Kamis (19/11/2026) pagi. Warga Perumahan RRI mengeluhkan saluran air yang diduga tertutup sehingga air dari kawasan permukiman tidak bisa mengalir keluar. Akibatnya, air masuk ke rumah warga. Salah seorang warga menyebut persoalan itu telah berlangsung sekitar satu bulan dan berharap pemerintah segera melakukan pembenahan karena November dan Desember masih musim penghujan.
Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah memperlebar Jalan HR Soebrantas di dua titik. Pertama, kawasan pemancar RRI sepanjang kurang lebih 300 meter. Kedua, kawasan Universitas Riau sepanjang 505 meter. Setelah pekerjaan selesai, lebar jalan di lokasi tersebut ditargetkan mencapai 16 meter pada satu sisi jalan. Proyek yang ditujukan mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Panam itu ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, mengatakan akan meminta jajaran teknis memeriksa kembali kondisi drainase di kawasan proyek. Hal itu disampaikannya melalui pesan WhatsApp pribadi. “Waalaikum salam. Nanti biar dicek lagi sama Kabid, Kasi dan PPTK-nya bang,” tulisnya.
Dengan nama yang sama, dua pejabat berbeda ini — Zulfahmi di DPRD Pekanbaru dan Zulfahmi di PUPR-PKPP Riau — sama-sama disorot publik dalam persoalan drainase Jalan Soebrantas. DPRD menekankan agar pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas jalan. Infrastruktur pendukung, terutama drainase, harus dipastikan berfungsi sebagaimana mestinya. Kawasan Panam memiliki aktivitas permukiman dan lalu lintas yang padat, sehingga sistem drainase menjadi bagian penting dalam mencegah genangan.
Masyarakat berharap evaluasi saluran drainase dilakukan sebelum pekerjaan pelebaran jalan rampung. Dengan begitu, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah tidak hanya memperlancar lalu lintas, tetapi juga melindungi lingkungan dan permukiman warga dari ancaman banjir. Jika elevasi dan kedalaman saluran dikaji secara tepat, aliran air dapat diarahkan ke pembuangan yang jelas dan dampak genangan terhadap warga bisa diminimalkan.
Editor: Ahmad Syafwan
