Pemkab Meranti Matangkan Kerja Sama SBT dengan Malaysia, Percepat Perlindungan PMI Perbatasan
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA — Pemkab Meranti Terus Matangkan Kerja Sama SBT dengan Malaysia Percepat Perlindungan PMI di Wilayah Perbatasan melalui langkah lanjutan yang menargetkan kepastian hukum bagi warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan bahwa upaya ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Setelah menerima rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, bergerak mematangkan persiapan kerja sama dengan pihak Malaysia. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, S.H., M.H., di kantor kementerian tersebut di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada pendalaman rancangan perjanjian kerja sama terkait penerapan skema Special Border Treatment (SBT). Rancangan tersebut nantinya menjadi dasar pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah Malaysia. Pemkab Kepulauan Meranti ingin memastikan setiap butir kerja sama memiliki dasar jelas, terukur, dan dapat dijalankan di lapangan.
Skema SBT dipandang relevan karena karakteristik masyarakat perbatasan berbeda dengan pekerja migran dari wilayah lain. Banyak warga kepulauan dan kawasan perbatasan telah lama menggantungkan penghidupan dengan bekerja di Malaysia. Namun, tidak semua proses bekerja berjalan melalui jalur yang tertata. Karena itu, kehadiran mekanisme SBT diharapkan memberi akses kerja legal, kepastian pekerjaan, serta perlindungan hukum yang lebih jelas.
Langkah Pemkab Kepulauan Meranti ini juga menyangkut kepentingan Kabupaten Karimun. Kedua daerah perbatasan disebut membutuhkan payung kerja sama serupa agar perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak berhenti pada tingkat wacana. Dengan rancangan perjanjian yang semakin matang, proses pembahasan lintas negara diharapkan berjalan lebih cepat dan menghasilkan kesepakatan yang konkret.
- Penyusunan dan pematangan draf perjanjian kerja sama SBT.
- Koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
- Penyiapan pembahasan lanjutan dengan pemerintah Malaysia.
- Penguatan perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi PMI perbatasan.
Wakil Bupati Muzamil menyatakan bahwa urusan internal dalam negeri ditargetkan tuntas hingga akhir 2026. Setelah itu, pada 2027, fokus akan diarahkan pada koordinasi dengan pihak Malaysia. Pembagian tahapan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin membangun fondasi administrasi dan regulasi yang rapi sebelum membawa rancangan ke meja perundingan lintas negara.
Sehari sebelumnya, Wabup Muzamil juga bertemu dengan Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan dukungan kebijakan bagi perlindungan PMI di kawasan perbatasan.
Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, isu PMI bukan sekadar persoalan administrasi. Banyak keluarga bergantung pada remitansi dan penghasilan dari anggota keluarga yang bekerja di Malaysia. Ketika pekerjaan dilakukan tanpa dokumen lengkap atau tanpa perlindungan memadai, risiko yang muncul pun lebih besar, mulai dari masalah keimigrasian hingga kerentanan terhadap perlakuan tidak adil.
Karena itu, penguatan skema SBT perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang. Negara tidak hanya hadir saat terjadi masalah, tetapi juga menyiapkan jalur kerja yang sah, transparan, dan mudah diakses. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat perbatasan yang mobilitasnya tinggi dan telah terhubung secara sosial-ekonomi dengan wilayah Malaysia.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap agar rancangan perjanjian yang sedang dimatangkan dapat segera ditindaklanjuti. Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, pembahasan dengan pemerintah Malaysia dapat dilakukan pada 2027. Dukungan dari kementerian, lembaga kepresidenan, serta pemerintah daerah mitra menjadi kunci agar proses ini tidak berhenti di tengah jalan.
Dengan demikian, kerja sama SBT tidak hanya menjadi dokumen resmi antara dua negara. Lebih dari itu, skema ini diharapkan menjadi mekanisme yang memberi manfaat nyata bagi warga perbatasan: bekerja secara legal, mendapat kepastian, dan memperoleh perlindungan ketika berada di luar negeri.
Editor: Alwira Fanzary
