Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Diperiksa KPK, Skandal Korupsi Bea Cukai Kian Meluas
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA — Terseret pusaran korupsi Bea Cukai Kepala Kantor Tanjung Emas diperiksa penyidik KPK di Jakarta pada Kamis (19/11/2026). Pejabat berinisial KH itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang kini berfokus pada tersangka Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain KH, penyidik lembaga antirasuah turut memanggil dua saksi lainnya, yakni aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial S dan seorang pihak swasta berinisial LPP. Ketiganya dimintai keterangan guna melengkapi berkas penyidikan perkara yang menjerat GHH.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama KH, S, dan LPP,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta.
Budi menegaskan, materi spesifik yang didalami penyidik dari ketiga saksi tersebut belum dapat disampaikan ke publik karena masih dalam tahap pengumpulan alat bukti. Meski demikian, pemanggilan KH menambah panjang daftar saksi dari unsur internal instansi kepabeanan maupun kalangan swasta yang diperiksa penyidik sepanjang pekan ini dalam mengusut praktik rasuah di sektor penerimaan negara tersebut.
Rangkaian Pemeriksaan Maraton Sejak Awal Pekan
Sebelum memanggil KH, penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain secara maraton. Pada Senin (16/11/2026), penyidik memeriksa saksi berinisial UK yang pernah menjabat Kepala Seksi Penindakan Cukai I Ditjen Bea Cukai pada 2025.
Sehari berselang, Selasa (17/11/2026), giliran pihak swasta berinisial SP yang dimintai keterangan di Jakarta. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami dugaan aliran dana atau pemberian uang dari SP kepada tersangka GHH.
Pemeriksaan terus berlanjut pada Rabu (18/11/2026) dengan memanggil Direktur PT Inti Gria Pramudya berinisial ANP. Sama seperti saksi sebelumnya, ANP diperiksa guna mengurai konstruksi perkara yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kediri tersebut.
Bermula dari Operasi Tangkap Tangan
Pengusutan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan Ditjen Bea Cukai pada Februari 2026. Dari operasi senyap itu, penyidik menetapkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta sebagai tersangka.
Penyidikan kian meluas setelah KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada 21 Juli 2026. Hingga September 2026, daftar tersangka bertambah dari kalangan pejabat struktural maupun fungsional. Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain:
- Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal
- Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono
- Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai, Orlando Hamonangan
- Kepala Seksi Intelijen Cukai, Budiman Bayu Prasojo
- Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH
- Pejabat fungsional Bea Cukai madya berinisial AD
Sementara dari pihak swasta, penyidik menjerat pemilik Blueray Cargo, John Field; Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan; serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, Andri.
Penggeledahan di Kudus hingga Semarang
Dalam pengembangan terpisah, KPK kembali menerbitkan satu sprindik umum pada 28 Oktober 2026 untuk membongkar dugaan korupsi di sektor cukai. Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, lalu menyasar enam perusahaan terafiliasi PT Djarum pada 29 Oktober 2026.
Sehari setelahnya, tim penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggeledahan maraton itu dilakukan untuk mengamankan bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang ditaksir mencapai triliunan rupiah, termasuk mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah oknum di Bea Cukai.
Langkah penyidik memeriksa kepala kantor di berbagai daerah menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada satu titik. Pola pemeriksaan yang menyasar pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga pelaku usaha memperlihatkan dugaan adanya jaringan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan oknum pengawas kepabeanan serta cukai.
Pengamat kebijakan fiskal menilai pengusutan menyeluruh menjadi ujian bagi komitmen pemerintah memberantas korupsi di sektor penerimaan negara. Pasalnya, celah pada tata kelola kepabeanan dan cukai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi importir dan pengusaha yang taat aturan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci hasil pemeriksaan terhadap KH, S, dan LPP. Penyidik disebut masih akan memanggil sejumlah saksi lain dalam waktu dekat untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat GHH. Publik pun menanti apakah rangkaian pemeriksaan ini akan mengarah pada penetapan tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat di kantor pengawasan yang selama ini dianggap strategis.
Yang paling dinanti tentu transparansi hasil penyidikan. Sebab, kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem kepabeanan hanya bisa pulih jika setiap pelanggaran diusut tuntas dan setiap pelaku, dari pejabat hingga pengusaha, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Editor: Sukri Mustakim
