Nama Riza Chalid Muncul di Korupsi KSO Migas Bekasi-Pertamina EP Rp2 Triliun
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Nama Riza Chalid kembali mencuat di ruang penyidikan. Buronan Kejaksaan Agung tersebut terseret dalam penelusuran perkara dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP yang nilainya disebut mencapai Rp2 triliun. Penyidik menemukan indikasi keterkaitan sejumlah perusahaan dalam perkara itu dengan entitas yang memiliki hubungan investasi dengan Riza Chalid.
Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Pengambilalihan itu menandai naiknya bobot penanganan kasus, seiring luasnya pihak yang harus ditelusuri, mulai dari badan usaha milik daerah, anak usaha Pertamina, hingga perusahaan penanaman modal asing yang namanya baru muncul dalam dokumen kerja sama.
Irisan dengan Perusahaan yang Diinvestasikan Riza Chalid
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan adanya indikasi hubungan antara perusahaan yang ditelusuri penyidik dan perusahaan yang terkait investasi Riza Chalid. “Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh MRC. Ada irisannya,” kata Anang di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Salah satu perusahaan yang didalami adalah Foster Oil & Energy Pte Ltd. Penyidik masih menelusuri keberadaan perusahaan itu serta hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam KSO Migas Bekasi–Pertamina EP. “Nanti kita lihat bukti, sedang didalami. Kalau tidak salah namanya Foster, ya. Foster (Foster Oil & Energy Pte Ltd), bagian dari Virgin Island,” ujar Anang.
Hingga kini, penanganan perkara masih berkutat pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Penyidik belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus ini. Pendalaman menyasar dokumen, peta hubungan antarperusahaan, dan keterangan pihak yang mengetahui pelaksanaan kerja sama.
MAKI Sebut Bisnis Minyak Masih Jalan
Isu ini bergerak ke arah lain ketika Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan Riza Chalid diduga masih menjalankan bisnis pengeboran minyak di Indonesia meski berstatus buron. “Salah satunya PT PPL yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatera,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Boyamin, Riza Chalid terdeteksi masuk ke Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 dengan pesawat maskapai Malaysia untuk kunjungan sekitar dua hari. Ia menilai buron itu leluasa masuk karena tak lagi memakai paspor Indonesia. “MRC leluasa masuk RI dikarenakan sudah tidak memakai Paspor RI. MRC diduga telah memiliki dua paspor negara asing dengan berganti nama Abdul Kareem,” ujarnya.
Boyamin meminta Pertamina memutus rantai kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Riza Chalid. “Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ucapnya.
Nama PPL dan Dua Entitas yang Sering Tertukar
Penyebutan inisial PPL memunculkan pertanyaan tersendiri karena di lingkungan Pertamina terdapat PT Pertamina Port and Logistics. Perusahaan itu bergerak di jasa kepelabuhanan dan logistik energi, serta menyediakan shorebase atau pangkalan logistik untuk menopang operasi pengeboran.
PPL merupakan anak usaha PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang berada di bawah Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina. Berdasarkan laporan tahunan PTK 2023, sebanyak 99,753 persen saham PPL dipegang PTK, sedangkan 0,247 persen sisanya dimiliki PT Pertamina Marine Solutions.
Perusahaan itu berdiri 10 Februari 1986 dengan nama PT Peteka Karya Samudera, sebelum memperluas bisnis dari bongkar muat ke layanan kepelabuhanan dan logistik. Pada 2011, PPL memperoleh izin Badan Usaha Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, lalu berganti nama menjadi PT Pertamina Port and Logistics pada 8 Juni 2022. Kegiatan usahanya meliputi bongkar muat, pengangkutan, pergudangan, pengelolaan pelabuhan, hingga penyediaan shorebase, dan pada 2023 perusahaan ini menjalin kerja sama dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.
Karena itu, tudingan soal “PT PPL” yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatera belum bisa langsung dialamatkan ke Pertamina Port and Logistics. Persoalannya berada pada ranah verifikasi: penyidik dan Pertamina perlu memastikan entitas mana yang dimaksud dalam dokumen kontrak.
Kuala Lumpur, DPO, dan Kerugian Rp285 Triliun
Kasus Riza Chalid yang lebih besar berada di ranah tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Dalam perkara itu, ia ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp285 triliun. Riza diketahui sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak.
Ketika status tersangka dijatuhkan, Riza berada di luar Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas negara tempat buron itu diperkirakan berada. “Dari hasil analisis kami kalau tidak salah yang bersangkutan ada di Kuala lumpur. Ini yang kami sedangkan koordinasi. Namun otoritas ada di sana, kami tunggu. Tapi komunikasi (dengan pemerintah Malaysia) tetap kami jaga,” katanya di Cikarang, Jawa Barat.
Kejaksaan Agung berencana memasukkan Riza ke daftar pencarian orang (DPO) dan memproses red notice Interpol. Malaysia menyatakan tidak akan melindunginya dan siap membiarkan proses hukum berjalan. Informasi soal keberadaan buron itu disebut telah dikomunikasikan ke aparat penegak hukum hingga pemerintah pusat.
Jejak Lama di Pusaran Kasus Besar
Riza bukan nama baru. Ia dikenal luas dalam skandal “Papa Minta Saham” pada 2015–2016 yang melibatkan Ketua DPR saat itu, Setya Novanto. Kasus tersebut berujung pada pengunduran diri Novanto dari jabatannya.
Di sisi penegakan hukum, dorongan agar kasusnya segera disidangkan menguat. MAKI meminta Kejaksaan Agung menyeret Riza ke meja hijau secara in absentia, sekaligus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Organisasi itu mengaku telah mengirim somasi kepada Kejaksaan Agung pada Selasa lalu dan menyiapkan langkah praperadilan bila permintaan tak direspons.
Yang belum terjawab: apakah temuan soal irisan perusahaan dalam KSO Rp2 triliun di Bekasi akan berujung pada penetapan tersangka baru, dan seberapa jauh keterkaitan itu menyentuh rantai pasok energi Pertamina. Penyidik menyebut semuanya masih berjalan. Bagi publik, dua perkara yang berbeda nilai dan cakupannya itu kini bertemu pada satu nama yang sama-sama belum bisa dihadirkan di ruang sidang.
