BSP Gandeng Kejari Siak Perkuat Benteng Hukum dan Tata Kelola Perusahaan, Komitmen GCG Diperkokoh

Inforiau – 21 Oktober 2026 | Langkah strategis kembali diambil oleh PT Bumi Siak Pusako (BSP) dalam upaya memperkokoh fondasi tata kelola perusahaan. Melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, BSP Gandeng Kejari Siak Perkuat Benteng Hukum dan Tata Kelola Perusahaan sebagai wujud nyata komitmen terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Kerja sama yang diteken pada Rabu (14/10/2026) tersebut membuka ruang bagi perusahaan untuk memperoleh bantuan, pertimbangan, serta pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kolaborasi ini diarahkan agar BSP mampu mengambil keputusan bisnis secara lebih terukur, memperkuat akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan. Direktur PT BSP, Robi Junipa, menyebut bahwa sinergi dengan Kejari Siak merupakan bagian dari pembenahan tata kelola dan upaya menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan di tengah dinamika usaha yang semakin kompleks.

Empat Ruang Lingkup Kerja Sama

Kesepakatan yang dijalin mencakup empat ruang lingkup utama yang menjadi pijakan pelaksanaan di lapangan. Pertama, pembinaan dan bantuan hukum untuk menangani persoalan perdata maupun tata usaha negara, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya, BSP perlu mengajukan permohonan yang kemudian ditelaah oleh Kejari Siak. Apabila penanganan perkara membutuhkan perwakilan hukum, prosesnya dapat dilanjutkan menggunakan surat kuasa khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, kejaksaan dapat memberikan pendapat hukum atau Legal Opinion dan pendampingan hukum atau Legal Assistance berdasarkan permintaan perusahaan. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen saat mengevaluasi kebijakan, tindakan korporasi, maupun rencana strategis ke depan.

Ketiga, kerja sama memungkinkan adanya tindakan hukum lain, termasuk fasilitasi atau mediasi dalam penyelesaian sengketa antara BSP dengan lembaga negara, instansi pemerintah, atau pihak lain, sepanjang sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Keempat, kedua pihak dapat memperkuat koordinasi dan pemahaman hukum melalui pertukaran informasi, pembahasan persoalan, serta pelibatan narasumber yang relevan jika dibutuhkan.

Dukungan tersebut akan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejari Siak sesuai penugasan. Setiap proses tetap memperhatikan kelengkapan dokumen, kebutuhan penanganan, serta batas kewenangan masing-masing institusi.

Apresiasi dan Harapan Manajemen BSP

Robi menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejari Siak. Ia berharap kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi komunikasi dan pendampingan yang konkret, bukan sekadar seremoni penandatanganan dokumen. Menurutnya, langkah BSP Gandeng Kejari Siak Perkuat Benteng Hukum dan Tata Kelola Perusahaan ini harus berdampak nyata pada kualitas pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan Kejaksaan Negeri Siak. Kami berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui komunikasi, koordinasi, dan pendampingan yang konkret sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Robi.

Peringatan Agar MoU Tidak Sekadar Dokumen

Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Heri Yulianto, S.H., M.H., mengingatkan agar kesepakatan tersebut tidak berakhir sebagai dokumen formal tanpa pelaksanaan. Ia berharap kerja sama itu aktif digunakan untuk mendukung kebutuhan hukum perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

Heri juga menekankan bahwa pelaksanaan kerja sama harus berpijak pada amanah, integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap norma hukum. Komunikasi antarpihak perlu dijaga agar potensi persoalan dapat dikenali sejak dini dan ditangani melalui mekanisme yang tepat.

“Kami berharap kesepakatan ini benar-benar berjalan secara aktif dan konkret. Kejaksaan Negeri Siak berkomitmen menjalankan peran sesuai kewenangan untuk mendukung BSP agar dapat menjalankan tugas dan kebijakannya pada koridor hukum yang benar. Pada akhirnya, kita ingin BSP terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah,” ujar Heri.

Ia berharap BSP semakin matang dalam menerapkan tata kelola perusahaan, meningkatkan kinerja, dan memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.

Sinergi yang Selaras dengan Semangat Perusahaan

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri Heri Yulianto bersama Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Dewi Anggraini, S.H., M.H.; Kasi Intelijen Frederick C. Simamora, S.H., M.H.; Kasi Tindak Pidana Umum Andrio Putra, S.H., M.H.; serta Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Rendi Panallsa. Dari pihak BSP hadir Corporate Secretary Ardian Ardi, Chief Legal Lina, S.H., M.H., dan jajaran manajemen perusahaan.

Kesimpulan

Langkah BSP Gandeng Kejari Siak Perkuat Benteng Hukum dan Tata Kelola Perusahaan menjadi penanda penting bahwa aspek hukum kini ditempatkan sebagai fondasi, bukan pelengkap, dalam pengelolaan perusahaan. Dengan empat ruang lingkup kerja sama yang jelas, mulai dari bantuan hukum, legal opinion, mediasi sengketa, hingga pertukaran informasi, BSP memiliki kerangka yang lebih tertata untuk mengelola risiko hukum secara lebih terencana tanpa mengabaikan independensi dan batas kewenangan kejaksaan.

Keberhasilan kolaborasi ini pada akhirnya tidak diukur dari seremoni penandatanganan, melainkan dari konsistensi pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan yang konsisten akan menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana kesepakatan ini mampu mendukung keberlangsungan usaha dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Siak.