PM Singapura Lawrence Wong Buka Suara Soal Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia, Singapura Siap Ambil Langkah Tegas

Inforiau – 25 Oktober 2026 | Perdana menteri Singapura, Lawrence Wong, akhirnya angkat bicara terkait keputusan Indonesia yang secara resmi memangkas pasokan ekspor gas alam ke Negeri Singa mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Dalam pidatonya pada konvensi Partai Tindakan Rakyat (PAP) di Singapura, Minggu (25/10), ia menegaskan bahwa Singapura menghormati kontrak komersial yang telah disepakati dan berharap seluruh pihak yang terlibat memenuhi komitmen mereka masing-masing.

“Pasokan gas diatur dalam kontrak komersial. Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” ujar perdana menteri Singapura tersebut, yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal PAP.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Indonesia mengurangi ekspor gas alamnya ke Singapura. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan memprioritaskan pasokan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut bahwa pengurangan dilakukan sebesar 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra, sehingga totalnya mencapai 31 BBTUD. Ia juga menegaskan bahwa Singapura menjadi satu-satunya negara yang terdampak pengurangan ekspor tersebut.

Meski demikian, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menilai dampak pengurangan itu relatif kecil. Pasokan gas yang berkurang sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari tersebut mencakup kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura. Namun, angka itu tetap signifikan mengingat sekitar 95 persen listrik di Singapura dihasilkan dari gas alam, dan sebagian besar pasokannya selama ini diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia.

Perdana menteri Singapura itu juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah mengantisipasi risiko semacam ini melalui investasi pada terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Langkah tersebut memungkinkan Singapura mengimpor gas dari berbagai negara, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan.

“Kita tidak seharusnya mengesampingkan suatu pilihan hanya karena sulit atau kontroversial. Kita harus menilai risiko dan manfaatnya dengan hati-hati, berkonsultasi dengan masyarakat Singapura, dan akhirnya membuat keputusan yang tepat untuk menjaga masa depan energi kita,” kata perdana menteri Singapura tersebut.

Pernyataan ini menegaskan posisi Singapura yang tetap mengedepankan pendekatan berbasis kontrak dalam menghadapi dinamika pasokan energi regional. Di sisi lain, keputusan Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengamankan kebutuhan energi domestik, terutama bagi pembangkit listrik nasional.

Pengamat energi menilai langkah Indonesia dan respons Singapura akan menjadi ujian bagi hubungan dagang kedua negara di sektor energi. Diversifikasi sumber gas melalui terminal LNG dinilai menjadi kunci bagi Singapura untuk menjaga ketahanan energinya, sementara Indonesia dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan konsumsi dalam negeri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pertemuan lanjutan antara kedua negara untuk membahas persoalan tersebut. Namun, pernyataan tegas dari perdana menteri Singapura menunjukkan bahwa Negeri Singa tidak akan tinggal diam bila hak-hak kontraktualnya terancam.

Dengan sekitar 95 persen listrik yang bergantung pada gas alam, isu ini menjadi perhatian serius bagi Singapura. Respons cepat dari perdana menteri Singapura mencerminkan betapa vitalnya pasokan energi bagi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat Negeri Singa. Ke depan, kedua negara diharapkan dapat menemukan titik temu yang menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing.