Sinyal Bahaya di Balik Angka: Ekonomi Indonesia Memburuk, Para Ahli Angkat Bicara

Inforiau – 25 Oktober 2026 | Kondisi ekonomi Indonesia memburuk menjadi sorotan utama setelah sejumlah indikator dan penilaian para ahli menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap bahwa mayoritas ekonom menilai situasi perekonomian nasional tengah melemah, mulai dari daya beli, iklim usaha, hingga penciptaan lapangan kerja. Sinyal bahwa ekonomi Indonesia memburuk ini pun diperkuat oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat.

Survei bertajuk LPEM Economic Expert Survey Semester II 2026 tersebut melibatkan 63 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, hingga institusi multinasional. Survei berlangsung pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform daring. Hasilnya, sebanyak 33 dari 63 ahli atau 52 persen menilai kondisi perekonomian saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Rinciannya, 29 ahli (46 persen) menjawab lebih buruk dan empat ahli (6 persen) menjawab jauh lebih buruk. Sementara itu, 25 ahli (40 persen) menilai tidak berubah dan hanya lima ahli (8 persen) yang melihat perbaikan.

Tekanan Inflasi dan Iklim Usaha yang Menegang

Selain soal pertumbuhan, tekanan inflasi juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 49 dari 63 ahli atau sekitar 78 persen menilai tekanan inflasi terhadap perekonomian saat ini tinggi, dengan 44 ahli (70 persen) menjawab tinggi dan lima ahli (8 persen) sangat tinggi. Hanya 13 ahli (21 persen) yang menilai netral dan satu ahli (2 persen) menilai rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan ekonomi Indonesia memburuk bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan juga menyangkut daya beli masyarakat yang tergerus.

Dunia usaha pun merasakan dampaknya. Sebanyak 56 persen responden atau 35 dari 63 ahli menilai lingkungan bisnis saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan lalu. Dari jumlah tersebut, 26 ahli (41 persen) menjawab lebih buruk dan sembilan ahli (14 persen) jauh lebih buruk. Sisanya, 24 ahli (38 persen) menilai tidak berubah dan empat ahli (6 persen) menilai membaik.

Penciptaan Lapangan Kerja di Titik Terendah

Persoalan paling mencolok muncul dari sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 73 persen responden atau 46 dari 63 ahli memberikan penilaian negatif terhadap penciptaan lapangan kerja dalam enam bulan terakhir. Rinciannya, 30 ahli (48 persen) menilai lebih rendah dan 16 ahli (25 persen) menilai jauh lebih rendah. Hanya 15 ahli (24 persen) yang menilai tidak berubah dan dua ahli (3 persen) yang menilai lebih tinggi.

Skor rata-rata penilaian terhadap kondisi pasar tenaga kerja turun dari minus 0,55 pada Semester I-2026 menjadi minus 0,95 pada Semester II-2026, dan perubahan ini signifikan secara statistik pada tingkat 1 persen. Prospek ke depan pun tak kunjung cerah. Sebanyak 38 dari 63 ahli atau 60 persen memperkirakan penciptaan lapangan kerja akan lebih rendah dalam enam bulan mendatang, dengan skor ekspektasi minus 0,71, lebih buruk dibandingkan minus 0,52 pada semester sebelumnya.

Yang lebih memprihatinkan, penilaian terhadap efektivitas kebijakan pemerintah di pasar tenaga kerja juga negatif. Sebanyak 31 ekonom menilai kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak, 18 ekonom menilai tidak efektif, dan 12 ekonom menilainya sangat tidak efektif. Hanya dua ekonom yang menilai kebijakan tersebut efektif, dan tidak ada satu pun responden yang menilai sangat efektif. Kombinasi ini memperkuat kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia memburuk tanpa disertai respons kebijakan yang dianggap memadai.

Rupiah Menembus Rp18 Ribu dan Faktor Global

Tekanan terhadap perekonomian kian lengkap dengan pelemahan rupiah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs rupiah pada 16 Oktober 2026 menembus Rp18.052 per dolar AS, sementara data Bloomberg per 23 Oktober 2026 mencatat penutupan di level Rp18.080 per dolar AS. Pelemahan ini berpotensi menaikkan biaya impor bahan baku, memicu kenaikan harga barang dan energi, serta membebani perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengurai empat faktor yang menekan kondisi sosial-ekonomi nasional, yakni perang di berbagai kawasan, bencana alam, korupsi, serta kualitas anggaran dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, konflik global dapat mengganggu pasokan minyak dan komoditas sehingga mendorong kenaikan harga dan menekan daya beli. Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang sistematis dan berbasis prioritas agar tidak menambah beban keuangan negara di masa depan.

Indikator Survei LPEM FEB UI	Hasil Penilaian Ahli
Kondisi ekonomi vs 3 bulan lalu	52% menilai memburuk
Tekanan inflasi	78% menilai tinggi
Penciptaan lapangan kerja	73% menilai lebih rendah
Lingkungan bisnis	56% menilai lebih buruk
Efektivitas kebijakan tenaga kerja	Hanya 2 dari 63 ahli menilai efektif

Harapan di Tengah Suramnya Proyeksi

Meski gambaran ekonomi Indonesia memburuk begitu kuat, sejumlah pihak menilai masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Bank Indonesia disebut dapat menggunakan intervensi valuta asing dan kebijakan suku bunga untuk meredam gejolak pasar, sementara eksportir berpotensi diuntungkan oleh pelemahan rupiah. Di sisi lain, sektor hiburan menunjukkan geliat positif, seperti keberhasilan konser internasional berskala besar yang menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan menarik puluhan ribu penonton, termasuk dari luar negeri.

Namun, tanpa perbaikan struktural yang nyata, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan kualitas kebijakan fiskal, kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia memburuk akan berlanjut ke semester berikutnya masih sangat terbuka. Para ahli menekankan pentingnya kehati-hatian dalam belanja negara, pengendalian inflasi, serta percepatan realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah dinilai perlu merespons sinyal-sinyal ini dengan langkah konkret agar tekanan global tidak semakin memperdalam pelemahan ekonomi domestik.

Sebagai penutup, rangkaian data survei, pelemahan rupiah, dan peringatan dari tokoh nasional menjadi pengingat bahwa persoalan ekonomi tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan koordinasi antara pemerintah, bank sentral, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas dan memulihkan kepercayaan. Selama fondasi ketenagakerjaan dan daya beli belum diperbaiki, narasi bahwa ekonomi Indonesia memburuk akan terus menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan yang terukur dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.