Di Balik Dapur MBG yang Mengeluh: BGN Bongkar Tiga Penyebab Dana Tak Cair, dari Laporan Hingga Disiplin Anggaran
Inforiau – 27 Oktober 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara soal keluhan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum bisa melayani penerima manfaat karena dana operasional tak kunjung masuk ke virtual account. Juru Bicara BGN Tysa Novenny membeberkan tiga faktor utama yang membuat pencairan dana operasional tersendat, dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (27/10/2026).
Faktor pertama, kata Tysa, adalah SPPG tidak melaporkan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Pelaporan itu dinilai krusial sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan.
“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” ujar Tysa.
Faktor kedua berkaitan dengan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang dilayani SPPG dengan data SPS-2, yakni Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2 yang telah ditetapkan. Menurut Badan Gizi Nasional, kesesuaian data ini diperlukan agar penyaluran MBG tepat sasaran dan penggunaan anggaran tetap mengikuti perencanaan yang telah disusun.
“SPPG yang bersangkutan melayani penerima manfaat MBG yang tidak sesuai dengan data SPS-2,” jelasnya.
Adapun faktor ketiga, dana operasional bisa tidak tersedia karena SPPG kehabisan anggaran. Kondisi ini dapat terjadi ketika pengelola tidak disiplin menggunakan dana sesuai ketentuan dan perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Bisa saja SPPG yang bersangkutan itu juga mengalami kehabisan dana karena tidak disiplin dalam penggunaan dana sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sebelumnya,” ungkap Tysa.
Efisiensi Insentif, Hemat Hampir Rp3 Triliun
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional tengah merapikan skema insentif bagi setiap dapur SPPG. Kepala BGN Sudaryono memperkirakan penghapusan skema insentif Rp6 juta per hari per dapur dapat menghemat anggaran negara hingga hampir Rp3 triliun sampai akhir Desember 2026.
Insentif kini disesuaikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dilayani, berlaku sejak 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap dapur menerima Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah porsi.
“Saya sudah hitung dari mulai tanggal 5 Oktober kemarin kita berlakukan dari Rp6 juta flat seluruh dapur menjadi Rp2.000 per porsi, saya telah menyelamatkan, mengurangi, dan menghemat anggaran negara kurang lebih Rp3 triliun sampai dengan akhir Desember,” kata Sudaryono dalam Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Ia menjelaskan, skema lama mengacu pada perhitungan ideal 3.000 porsi dikali Rp2.000. Namun nilai yang sama tetap diberikan kepada dapur yang hanya melayani 1.000 hingga 2.500 porsi per hari. Dengan skema baru, besaran insentif mengikuti jumlah porsi yang benar-benar dilayani.
Rantai Pasok Menggerakkan Ekonomi Lokal
Meski persoalan tata kelola masih muncul, program MBG tercatat melibatkan rantai pasok yang luas. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program ini di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM, disusul 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, MBG juga diarahkan memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan produsen pangan di daerah. “Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” katanya, Minggu (25/10).
Data tersebut menunjukkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG membuka peluang bagi usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke SPPG.
Prabowo Minta Bersih-Bersih Total
Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki banyak kekurangan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, ia mengungkapkan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 353 orang diberhentikan secara tidak hormat, dan 2.600 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional.
“MBG strategis. MBG vital. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui. Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita,” tegas Prabowo.
Instruksi tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi pelaksanaan program secara menyeluruh tanpa mengabaikan tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak.
Dengan demikian, persoalan pencairan dana di tingkat dapur SPPG, efisiensi insentif, dan penataan rantai pasok menjadi tiga pilar yang menentukan keberhasilan program. Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya pelaporan di SIPGN, kesesuaian data penerima manfaat, serta kedisiplinan pengelolaan anggaran agar dana operasional lancar dan layanan gizi tetap berjalan tepat sasaran. Evaluasi dan penindakan terhadap pelanggaran diharapkan membuat MBG semakin kredibel, efisien, dan berdampak nyata bagi anak-anak Indonesia sekaligus ekonomi lokal.
Editor: Sukri Mustakim
About the Author
