Kuba di Pusat Badai Diplomasi: Dari Desakan PBB Hingga Ancaman Trump
Inforiau – 29 Oktober 2026 | Isu Kuba kembali menjadi sorotan utama dalam panggung diplomasi internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengesahkan resolusi yang menuntut diakhirinya embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas besar negara anggota, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Israel secara tradisional menolak. Yang mengejutkan, beberapa negara Eropa Timur dan sekutu AS, termasuk Slovenia yang untuk pertama kalinya memberikan suara menentang resolusi, serta Ukraina, Argentina, Bosnia dan Herzegovina, Hongaria, Kolombia, Makedonia Utara, turut bergabung dalam barisan penolak. Sementara itu, negara-negara seperti Kroasia, Albania, Bulgaria, dan Estonia memilih abstain.
Setelah resolusi disahkan, delegasi Amerika Serikat melakukan protes dengan meninggalkan ruang sidang, sementara kursi delegasi Kuba langsung disambut tepuk tangan meriah. Perwakilan Uni Eropa yang hadir menegaskan bahwa embargo memiliki dampak negatif terhadap rakyat Kuba, terutama di tengah kondisi humaniter yang memburuk, pemadaman listrik yang kerap terjadi, serta kelangkaan pangan dan obat-obatan. Uni Eropa mendesak agar bantuan kemanusiaan terus disalurkan dan embargo segera dicabut untuk membuka perekonomian Kuba. Namun, UE juga menyinggung tanggung jawab pemerintah Kuba dalam mengatasi krisis melalui reformasi politik dan ekonomi yang diperlukan.
Ketegangan semakin memanas ketika Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, dalam pidatonya menampilkan foto-foto yang menyoroti gaya hidup mewah keluarga Castro, termasuk jam tangan Rolex senilai sekitar 40.000 dolar AS dan properti mewah di Varadero serta pulau pribadi Cayo Piedra. Ia menuduh kepemimpinan komunis Kuba gagal dan menolak klaim bahwa kesulitan Kuba semata-mata akibat embargo AS. Pidato tersebut memicu kemarahan delegasi Kuba yang mengetuk meja, dan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez Parrilla, maju ke podium untuk membantah tuduhan tersebut. Insiden pun tak terhindarkan, memaksa petugas keamanan PBB mengeluarkan seorang diplomat Kuba yang terlibat perselisihan dengan diplomat AS.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Kuba. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa AS akan menangani Kuba setelah perang Iran berakhir, dan mendesak Havana segera mengubah sistem pemerintahannya. Ia menugaskan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menyelesaikan perjanjian dengan Kuba. Rubio, yang memiliki keturunan Kuba, menyerukan agar Kuba beralih ke sistem kapitalis dan bekerja sama dengan CIA. Menurut laporan, CIA telah merekrut agen khusus dan menjalankan kampanye untuk menekan elite politik Kuba. Pemerintah Kuba menilai seruan kerja sama dengan CIA sebagai cerminan keputusasaan AS, dan Menlu Rodríguez Parrilla menolak keras ancaman Trump terhadap pulau tersebut.
Krisis di Kuba juga berdampak pada stabilitas kawasan, terutama di Afrika. Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila, menuduh bahwa rezim Kinshasa telah menggunakan isu Rwanda sebagai alat politik. Ia menyinggung keterlibatan kelompok bersenjata seperti FDLR yang diduga mendapat dukungan dari pemerintah saat ini. Kabila menekankan pentingnya menyelesaikan akar masalah historis, termasuk dampak Genosida 1994, untuk mencapai perdamaian di timur Kongo. Tudingan ini menambah kompleksitas dinamika geopolitik yang melibatkan Kuba, meskipun secara tidak langsung.
Di tengah gejolak politik global, Kuba tetap menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni AS. Berbagai tekanan ekonomi dan politik yang dialami Kuba justru memperkuat solidaritas sebagian negara berkembang. Namun, tantangan internal seperti krisis ekonomi dan kebutuhan reformasi tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Kuba. Dunia terus mencermati langkah selanjutnya dari Havana dan Washington, serta bagaimana masyarakat internasional merespons dinamika yang ada.
Dengan demikian, isu Kuba bukan sekadar persoalan bilateral antara AS dan Kuba, melainkan telah menjadi bagian dari pergulatan geopolitik yang lebih luas. Dukungan PBB terhadap pencabutan embargo mencerminkan keinginan komunitas global untuk mengakhiri penderitaan rakyat Kuba. Namun, ancaman intervensi dan tekanan politik dari AS menunjukkan bahwa jalan menuju normalisasi masih panjang dan berliku. Kuba berada di persimpangan antara bertahan dengan ideologi sosialisnya atau membuka diri terhadap perubahan yang dituntut oleh kekuatan eksternal.
About the Author
