Krisis Poland Constitutional Tribunal Memanas: Polisi Kepung Gedung, Presiden Nawrocki Putar Balik Pesawat dari Senegal

Inforiau – 01 November 2026 | Ketegangan politik di Polandia kembali memuncak setelah aparat kepolisian memasuki dan mengepung gedung Mahkamah Konstitusi atau poland constitutional tribunal di Warsawa pada Jumat malam, 30 Oktober 2026. Peristiwa dramatis ini memicu bentrokan antara demonstran dan petugas keamanan, memaksa Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Senegal, serta menyeret Perdana Menteri Donald Tusk ke pusat perdebatan nasional mengenai siapa yang sebenarnya berhak mengendalikan lembaga peradilan tertinggi negara itu.

Penangguhan Pimpinan Mahkamah Konstitusi

Krisis bermula ketika hakim senior Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan bahwa dirinya secara sementara mengambil alih kepemimpinan poland constitutional tribunal. Melalui pengumuman yang disiarkan di situs resmi lembaga tersebut, Korwin-Piotrowska menyatakan bahwa Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski beserta wakilnya, Bartłomiej Sochański, ditangguhkan dari tugasnya selama satu bulan. Keputusan itu juga melarang keduanya memasuki gedung pengadilan, sementara para hakim lain diwajibkan menyepakati terlebih dahulu jadwal dan syarat akses ke gedung tersebut.

Langkah tersebut langsung menuai penolakan keras dari kubu kepemimpinan lama. Akun resmi poland constitutional tribunal di media sosial menyebut keputusan itu tidak sah dan bahkan menggunakan istilah kudeta untuk menggambarkan upaya pengambilalihan pimpinan pengadilan. Święczkowski sendiri dilaporkan sempat mencoba memasuki gedung pada malam demonstrasi, namun gagal karena akses telah ditutup.

Polisi Dikerahkan, Demonstran Bentrok dengan Aparat

Sejak Jumat sore waktu setempat, ratusan personel polisi antihuru-hara dikerahkan untuk menjaga kompleks poland constitutional tribunal. Kepolisian beralasan tindakan itu dilakukan untuk merespons laporan adanya potensi ancaman terhadap hakim dan staf pengadilan serta risiko gangguan keamanan. Namun, keputusan tersebut justru memicu kemarahan publik.

Ratusan demonstran, termasuk pendukung partai oposisi Hukum dan Keadilan (PiS), berkumpul di depan gedung dan menuduh pemerintahan Tusk berupaya merebut kendali pengadilan. Ketua PiS Jaroslaw Kaczynski dan mantan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki turut hadir di tengah massa. Bentrokan pun tak terhindarkan. Polisi menahan tiga demonstran yang nekat memasuki area pengadilan, sementara sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka. Beberapa peserta aksi disebut melemparkan benda ke arah petugas, dan gedung pengadilan sempat ditutup dengan rantai serta dikelilingi aparat.

Nawrocki Putar Balik Pesawat dan Datangi Gedung Tengah Malam

Presiden Karol Nawrocki, yang dikenal sebagai sekutu partai PiS, mengambil langkah dramatis dengan menghentikan penerbangannya menuju Senegal, tempat ia seharusnya menghadiri Olimpiade Pemuda Dakar. Melalui akun media sosial X, ia menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini seorang presiden harus berada di Polandia.

Pesawat kepresidenan mendarat di Warsawa sekitar pukul 21.50, dan tak lama kemudian Nawrocki menuju markas poland constitutional tribunal pada dini hari. Ia menilai telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusi dan pengambilalihan secara paksa sebuah lembaga negara. Nawrocki memfasilitasi masuknya Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi Bartłomiej Sochański yang dianggapnya masih sah menjabat, serta menyerukan konsultasi darurat dengan kekuatan parlemen. Kepada Korwin-Piotrowska dan dua hakim lainnya, ia menegaskan, “Anda bukan hakim Tribunal.”

Tusk: Pemulihan Supremasi Hukum adalah Tugas Saya

Di sisi lain, Perdana Menteri Donald Tusk menyajikan langkah pemerintahannya sebagai upaya memulihkan supremasi hukum. Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia menyatakan keyakinannya bahwa poland constitutional tribunal akan berfungsi sebagaimana mestinya, secara independen dan sesuai konstitusi. Menurutnya, tugas cabang eksekutif adalah memastikan keamanan dan kondisi kerja lembaga tersebut.

Kepolisian menegaskan bertindak sesuai kewajiban keamanan hukum, sementara Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Waldemar Żurek mengirimkan lima permintaan pencabutan imunitas hakim, empat di antaranya terkait Święczkowski. Perselisihan ini berakar pada sengketa selama berbulan-bulan terkait pengangkatan hakim. Parlemen yang dikuasai koalisi Tusk telah memilih delapan hakim baru tahun ini, namun Nawrocki hanya menerima sumpah tiga di antaranya, sehingga lima hakim lainnya tak diakui statusnya dan terhambat menjalankan tugas.

Seruan Gereja dan Desakan Investigasi

Presidium Konferensi Episkopal Polandia melalui pernyataan yang ditandatangani Uskup Agung Gdansk Tadeusz Wojda, Uskup Agung Wrocław Józef Kupny, dan Sekretaris Jenderal Marek Marczak menyerukan agar konflik tidak dieskalasi dan diselesaikan melalui dialog konstruktif. Gereja menegaskan tidak berwenang menentukan penyebab konflik maupun tanggung jawab, namun mengajak semua pihak mendukung rekonsiliasi nasional. Uskup Sosnowiec Artur Ważny menyebut krisis institusional ini sebagai ujian hati nurani.

Lembaga hukum Katolik Ordo Iuris mengecam peristiwa itu sebagai pengambilalihan paksa secara malam hari terhadap markas lembaga konstitusional dan mempertanyakan legalitas perintah yang menyingkirkan pimpinan tribunal. Mereka mendesak reaksi mendesak dari Komisi Venesia, Uni Eropa, Dewan Eropa, dan OSCE, serta meluncurkan petisi yang menuntut penarikan polisi dan penyelidikan menyeluruh atas fakta-fakta yang terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar gedung poland constitutional tribunal masih tegang dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Krisis ini menjadi ujian berat bagi stabilitas demokrasi Polandia, mempertemukan dua visi berbeda tentang supremasi hukum, dan berpotensi mengguncang keseimbangan politik di Eropa. Publik menanti langkah konkret kedua kubu untuk menurunkan tensi dan mengembalikan kepercayaan terhadap lembaga peradilan tertinggi negara.