Rudy Susmanto Buka Suara Soal Pemeriksaan KPK: Bukan Hanya Staf, Bupati Bogor pun Diperiksa

Inforiau – 01 November 2026 | Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya angkat bicara secara terbuka mengenai pemeriksaan yang dijalaninya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut berlangsung di Polres Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/10/2026), dan menjadi sorotan karena tidak tercantum dalam agenda harian resmi KPK. Kepada awak media di Cibinong, Rudy Susmanto menegaskan bahwa dirinya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait pengusutan dugaan penyimpangan di sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu ini, memang ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, saya juga ikut dimintai keterangan. Nah, hal ini harus kita sampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Rudy Susmanto.

Pimpinan Daerah Ikut Diperiksa

Rudy menegaskan bahwa proses pemeriksaan tidak hanya menyasar jajaran staf atau pejabat teknis, tetapi juga menyentuh tingkat pimpinan tertinggi di Kabupaten Bogor. Menurutnya, keterbukaan soal status pemeriksaan ini penting agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Jangan sampai muncul pertanyaan kenapa Bupati tidak dimintai keterangan. Saya tegaskan, Bupati Bogor pun dimintai keterangan. Jadi yang dimintai keterangan itu bukan hanya tingkatan staf atau beberapa pihak terkait saja, tetapi pimpinan daerah pun ikut dimintai keterangan, termasuk saya sebagai Bupati Bogor,” kata dia.

Adapun keterangan yang digali penyidik KPK mencakup tata kelola anggaran dan pelaksanaan proyek di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bogor. Rudy menyebut sejumlah isu yang belakangan mencuat, mulai dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan, beberapa OPD lainnya, hingga sejumlah program yang sedang berjalan di Kabupaten Bogor.

Komitmen Buka Data dan Dukung Proses Hukum

Meski diperiksa, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor siap memberikan seluruh data dan keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.

“Kita, Pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya mendukung dan memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Namun, Rudy enggan mengungkapkan substansi materi pemeriksaan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan KPK untuk menyampaikannya kepada publik. Ia memastikan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta data selengkap-lengkapnya untuk membantu penyidik menangani perkara tersebut, sembari meminta seluruh pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sejarah Baru dalam Penegakan Hukum di Bogor

Pemeriksaan kepala daerah di Mapolres Bogor menuai perhatian berbagai kalangan. Ketua FATRA, H. Yudi Sucipta, menilai langkah tersebut sebagai sejarah baru dalam penegakan hukum di Kabupaten Bogor. Sepanjang berdirinya Kabupaten Bogor, baru kali ini seorang bupati diperiksa KPK di Polres Bogor.

“KPK periksa kepala daerah di Polres Bogor ini sejarah. Sepanjang Kabupaten Bogor berdiri, baru kali ini Bupati Bogor diperiksa KPK di Polres Bogor. Ini bukan hal biasa, ini sinyal serius,” ujar Yudi Sucipta.

Ia menduga pemilihan Polres Bogor sebagai lokasi pemeriksaan menyimpan pertimbangan khusus dari penyidik, baik dari sisi keamanan, efisiensi, maupun strategi penyidikan. FATRA pun mendesak KPK untuk transparan kepada publik terkait status pemeriksaan Rudy Susmanto, apakah sebagai saksi atau dalam kapasitas lain, agar tidak menimbulkan spekulasi.

Agenda Pembangunan Tetap Berjalan

Di tengah sorotan proses hukum, Rudy Susmanto tetap menjalankan agenda pemerintahan. Pada Sabtu (31/10/2026), ia menghadiri Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-48 tingkat Kabupaten Bogor yang diikuti 40 kecamatan, dimulai dari Stadion Pakansari hingga Alun-Alun Kabupaten Bogor.

Rudy memaknai pawai tersebut sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang di bidang agama. Menurutnya, percepatan pembangunan SDM menjadi hal utama di era kepemimpinannya, selain infrastruktur, demi mencetak generasi emas Kabupaten Bogor pada 2045 mendatang.

“Banyak santri hingga qori hebat yang ada di Kabupaten Bogor, maka kita tidak boleh lupa bahwa percepatan pembangunan SDM juga harus dijalankan,” katanya.

Selain itu, Rudy Susmanto juga menyinggung nasib pembangunan RSUD Parung yang belum tuntas. Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut belum pernah dioperasikan sebagai rumah sakit karena masih terkendala proses hukum. Untuk menghindari bangunan yang tidak termanfaatkan, Pemkab Bogor mengoperasikannya sebagai Klinik Parung sejak tahun lalu sembari menunggu kepastian hukum.

“Untuk pembangunan RSUD Parung, memang belum selesai. Bahkan, belum pernah dioperasikan. Maka, tahun kemarin kami operasikan menjadi Klinik Parung,” jelas Rudy.

Dengan berbagai dinamika yang ada, sosok Rudy Susmanto kini berada di pusat perhatian publik Kabupaten Bogor. Di satu sisi ia menghadapi proses hukum yang menuntut keterbukaan, di sisi lain ia dituntut tetap menjaga roda pemerintahan dan pembangunan daerah agar berjalan optimal. Kooperatifnya pemerintah daerah dalam memberikan data kepada KPK diharapkan mampu mempercepat penyelesaian perkara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor.

Editor: Sukri Mustakim