Airlangga Hartarto Bongkar Skenario Asing dan Janji Bereskan Hambatan Ekspor RI

Inforiau – 20 Oktober 2026 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi sorotan dalam dua hari terakhir. Mulai dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, pernyataan soal tekanan asing terhadap industri teknologi nasional, hingga tanggapannya mengenai isu Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berpotensi menurunkan status pasar saham Indonesia. Semua disampaikan dalam rentang waktu yang berdekatan, menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Dalam rapat terbatas tersebut, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memacu ekspor dari seluruh sektor, termasuk manufaktur. Ia menyebut satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk sebelumnya akan menangani berbagai hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga segala hal yang berpotensi menekan kinerja ekspor bisa segera dicarikan jalan keluar.

“Kami membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor. Jadi, ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor termasuk manufaktur,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, forum debottlenecking yang mempertemukan pengusaha dan regulator akan terus dijalankan agar hambatan regulasi tidak lagi menjadi penghalang di lapangan.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah tengah mendorong produk unggulan desa menembus pasar internasional melalui program fasilitasi ekspor dan perluasan perjanjian dagang. Upaya tersebut juga diarahkan untuk membuka akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menjangkau pembeli global, sekaligus memperkuat kinerja perdagangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Soroti Tekanan Asing pada Industri Teknologi

Di forum terpisah, Airlangga Hartarto melontarkan kritik terhadap pihak asing yang dinilai kurang senang dengan kemajuan industri teknologi Indonesia. Ia menyinggung pengalaman pembangunan pesawat CN235 sebagai salah satu terobosan yang sempat menuai reaksi dunia, termasuk dari Dana Moneter Internasional (IMF).

“Waktu itu IMF mengatakan Indonesia enggak boleh punya industri pesawat terbang. Padahal kalau rencana itu berhasil, dampaknya besar bagi kemajuan industri dirgantara,” ujar Airlangga saat berbicara di Bappenas, Senin (19/10/2026). Ia menilai peluang itu kian terbuka karena pesanan pesawat dari pemain besar dunia seperti Airbus dan Boeing memiliki backlog yang bisa mencapai sepuluh tahun.

Selain sektor dirgantara, pemerintah juga menargetkan Indonesia menjadi pemain industri semikonduktor. Kerja sama dengan perusahaan desainer semikonduktor asal Inggris, Arm Ltd, tengah dijajaki sebagai bagian dari dorongan digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan artifisial.

Respons Santai soal Ancaman MSCI

Isu lain yang mencuat adalah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat turun di bawah level 5.000. Airlangga Hartarto menilai fluktuasi tersebut sebagai hal wajar ketika pasar dihadapkan pada sentimen negatif. Ia menyoroti kebijakan baru berupa batas Auto Rejection Bawah (ARB) asimetris sebesar 7 persen yang berlaku mulai 19 Oktober hingga 31 Desember 2026, yang dinilainya membuat pasar relatif terjaga.

Menanggapi peluang MSCI menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market, ia memilih merespons dengan ringan. “Kan masih bulan Juni tahun depan. Biasa dia ngancam-ngancam dikit kan,” imbuhnya.

Klaim Stabilitas Dua Tahun Pemerintahan

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto menilai situasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia relatif stabil. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan pidato mengenai pencapaian pemerintah di hadapan DPR pada Agustus 2026.

Ke depan, pemerintah disebut ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat semakin merata. Namun, dinamika politik turut mewarnai. Politikus Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, mengaitkan mundurnya Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar pada 2024 dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan pada era Presiden Joko Widodo, termasuk soal penerbitan surat perintah penyidikan yang menyeret namanya. Tudingan itu sendiri merupakan pernyataan politik yang belum terbukti secara hukum.

Rangkuman Fokus Pemerintah

Pemacuan ekspor di seluruh sektor, termasuk manufaktur, melalui satgas debottlenecking.
Perluasan akses pasar bagi UMKM dan produk unggulan desa.
Revitalisasi industri dirgantara serta pengembangan semikonduktor dan AI.
Penjagaan stabilitas pasar modal melalui kebijakan ARB asimetris.
Target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan pemerataan kesejahteraan.

Dengan sederet agenda tersebut, langkah Airlangga Hartarto akan menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam periode pemerintahan berikutnya. Publik kini menanti realisasi janji penanganan hambatan ekspor, penguatan industri strategis, serta kemampuan pemerintah menjaga pasar modal tetap stabil di tengah tekanan eksternal. Jika semua berjalan sesuai rencana, momentum dua tahun pemerintahan bisa menjadi pijakan kuat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Penulis: Sukri Mustakim
Editor: Alwira Fanzary