APBD Kepulauan Meranti 2027 Disusun Realistis, Infrastruktur Ikut Kemampuan Kas

Inforiau – 12 November 2026 | Selatpanjang – Langkah Susun APBD 2027 Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Meranti Disesuaikan Isi Kantong Daerah menjadi penanda penting bahwa keterbatasan kas tidak bisa diabaikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD kini memasuki tahap perumusan anggaran tahun 2027. Berbeda dari sekadar daftar program, pembahasan kali ini menempatkan kemampuan riil keuangan daerah sebagai batu uji utama. Setiap usulan pembangunan diminta melewati penyaringan ketat agar tidak menjadi beban fiskal yang membelit di kemudian hari.

Proses tersebut terungkap dalam forum Ngopi Besame Forkopimda di Merbau Dikopi Cafe, Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, menyatakan bahwa legislatif dan eksekutif sedang menyusun APBD 2027 dengan sangat mempertimbangkan kapasitas kas daerah. Menurut dia, penentuan skala prioritas pembangunan bukan pilihan gaya, melainkan keharusan. Tanpa prioritas, daftar usulan yang panjang berpotensi tidak tuntas dan justru menyisakan persoalan baru.

Ardiansyah menjelaskan, tidak semua aspirasi fisik dapat dieksekusi dalam satu tahun anggaran berjalan. Pagu dana yang terbatas menuntut pemerintah daerah memilih program yang paling mendesak, berdampak luas, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat diajak memahami mekanisme perencanaan keuangan daerah, termasuk alasan mengapa suatu usulan masuk daftar prioritas sementara usulan lain harus menunggu tahap berikutnya.

Prioritas Berbasis Kebutuhan dan Dampak

Dalam kerangka APBD Kepulauan Meranti 2027, penyusunan prioritas tidak seharusnya berhenti pada besarnya nilai proyek. Yang lebih penting adalah sejauh mana sebuah kegiatan menyentuh pelayanan dasar, membuka konektivitas antarpulau, mendukung pendidikan dan kesehatan, serta menggerakkan ekonomi lokal. Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan infrastruktur yang tidak hanya terlihat megah, tetapi juga benar-benar menghubungkan warga dengan layanan publik.

Oleh sebab itu, rasionalisasi anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak jangka panjang. Pembangunan jalan, dermaga, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, dan ruang belajar menjadi contoh sektor yang kerap menjadi kebutuhan mendesak. Namun, semuanya tetap harus diukur dengan kemampuan fiskal. Pemerintah daerah tidak bisa menjanjikan seluruh usulan sekaligus jika sumber pendapatan belum mencukupi. Inilah makna penting dari penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan isi kantong daerah.

Mengedepankan layanan dasar yang langsung dirasakan warga.
Memilih kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial lebih luas.
Menghindari program seremonial yang minim manfaat jangka panjang.
Memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, keterbukaan menjadi kunci agar APBD tidak berputar di ruang tertutup. Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, meminta masyarakat dan instansi vertikal ikut mengawal aliran dana pembangunan. Ia membuka diri terhadap kritik dan saran, termasuk koreksi tajam bila ada kebijakan yang dinilai melenceng dari kebutuhan publik. Menurut Asmar, masukan terbaik harus disampaikan secara langsung agar dapat menjadi bahan perbaikan, bukan bahan saling menjatuhkan.

“Saya terbuka menerima kritik dan saran. Kalau memang ada yang salah, silakan sampaikan langsung kepada saya. Saya siap menerima masukan terbaik untuk kepentingan masyarakat. Mari kita bekerja sama membangun daerah ini dan jangan saling menjatuhkan,” ujar Asmar dalam forum yang sama.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa perencanaan anggaran bukan urusan elit semata. Warga, kelompok masyarakat, akademisi, dan instansi vertikal memiliki peran untuk memastikan program yang dibiayai benar-benar menjawab persoalan. Pengawasan publik juga dapat mencegah praktik belanja yang tidak efisien, memperkecil ruang penyimpangan, dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Dengan begitu, APBD tidak berhenti sebagai dokumen angka, tetapi menjadi kontrak sosial yang dijalankan bersama.

Kolaborasi Tanpa Saling Menjatuhkan

Forum Ngopi Besame Forkopimda diposisikan sebagai jembatan awal menyelaraskan arah kebijakan legislatif, eksekutif, dan penegak hukum. Sinergi ini penting karena pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, pemerintah daerah menjadi pelaksana, sementara aparat penegak hukum menjaga agar proses berjalan sesuai aturan. Jika ketiga pihak bekerja dalam satu arah, kebijakan yang diambil berpeluang lebih tepat sasaran.

Meski demikian, tantangan tetap nyata. Keterbatasan fiskal, kebutuhan masyarakat yang beragam, dan tekanan usulan dari berbagai pihak menuntut kejelasan kriteria. Pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar pemilihan program secara terbuka, termasuk kepada masyarakat yang usulannya belum dapat diakomodasi. Komunikasi yang baik akan mengurangi salah paham dan menjaga harapan publik agar tetap realistis.

Pada akhirnya, penyusunan APBD 2027 menjadi ujian bagi kepemimpinan daerah dalam menyeimbangkan aspirasi dan kemampuan. Pembangunan infrastruktur Kepulauan Meranti memang dibutuhkan, tetapi harus dijalankan dengan perhitungan matang. Prioritas yang jelas, transparansi, serta pengawasan bersama akan menentukan apakah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga. Jika seluruh pihak menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sesaat, keterbatasan kas bukan alasan untuk berhenti membangun, melainkan dorongan untuk membangun dengan lebih cermat dan terukur.

Editor: Ahmad Syafwan