Aspirasi Tak Didengar, Ratusan Mahasiswa UNRI Kembali Kepung DPRD Riau Desak Copot Menhut

Inforiau – 27 Oktober 2026 | Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Pekanbaru. Bertajuk Aspirasi Tidak di Dengar Ratusan Mahasiswa UNRI Kembali Unjuk Rasa di DPRD Riau, aksi yang berlangsung pada Senin (26/10) siang ini menjadi bukti bahwa tuntutan yang disuarakan beberapa bulan lalu belum menemukan jawaban konkret dari pemerintah daerah. Ratusan mahasiswa dari delapan fakultas di Universitas Riau (UNRI) tumpah ruah di depan kantor DPRD Riau untuk menagih janji dan mendesak penyelesaian persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun.

Massa mahasiswa datang dengan membawa berbagai atribut dan spanduk yang menuntut perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Koordinator lapangan dalam orasinya menegaskan bahwa kembalinya mereka ke jalan bukan tanpa alasan. Kegelisahan yang sama masih terpendam karena aspirasi yang sebelumnya disampaikan tak kunjung direspons secara memadai. “Kita turun kembali ke jalan, karena aspirasi kita tidak didengar!” seru koordinator lapangan di hadapan massa yang bergema di sepanjang jalan menuju kantor wakil rakyat tersebut.

Isu karhutla menjadi titik utama kemarahan mahasiswa. Mereka menilai bencana asap yang silih berganti melanda Riau merupakan persoalan struktural yang tak pernah tuntas. Dalam aksi yang penuh semangat itu, mahasiswa menuntut agar pemerintah daerah benar-benar hadir menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar melakukan pemadaman sesaat. Kekecewaan semakin memuncak karena Aspirasi Tidak di Dengar Ratusan Mahasiswa UNRI Kembali Unjuk Rasa di DPRD Riau diwarnai tuntutan tegas agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya.

Selain menuntut pergantian menteri, mahasiswa juga mempertanyakan transparansi anggaran penanganan bencana. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait bantuan dana karhutla sebesar Rp 30 miliar yang berasal dari pemerintah pusat. Pertanyaan mendasar pun dilontarkan: ke mana dana tersebut mengalir dan mengapa karhutla tak kunjung teratasi. “Mana pertanggungjawaban anggaran karhutla dari pemerintah pusat sebesar Rp 30 miliar? Kenapa karhutla belum bisa teratasi?” ujar koordinator lapangan dengan nada mendesak.

Setelah sekitar setengah jam berorasi di depan kantor DPRD Riau, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan bersama anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat untuk membahas tuntutan yang disampaikan. Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, orasi para mahasiswa UNRI dilaporkan masih terus berlangsung, menandakan bahwa aksi belum sepenuhnya usai dan massa masih menanti hasil pertemuan yang memuaskan.

Kembalinya mahasiswa ke jalan mencerminkan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Seruan agar Aspirasi Tidak di Dengar Ratusan Mahasiswa UNRI Kembali Unjuk Rasa di DPRD Riau menjadi peringatan bagi para pemangku kepentingan untuk tidak mengabaikan suara rakyat. Aksi ini juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu karhutla hingga ada solusi nyata dan berkelanjutan.

Pengamat menilai, tuntutan mahasiswa sejatinya menyentuh tiga hal mendasar, yakni akuntabilitas anggaran, efektivitas kebijakan, dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Tabel berikut merangkum poin-poin utama tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut:

Tuntutan	Penjelasan
Penuntasan karhutla	Pemerintah daerah diminta menyelesaikan akar masalah kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh
Pencopotan Menhut	Menhut Raja Juli Antoni dinilai gagal menangani karhutla yang terus berulang di Riau
Pertanggungjawaban anggaran	Transparansi dana karhutla Rp 30 miliar dari pemerintah pusat harus dijelaskan

Di sisi lain, aksi mahasiswa ini memperlihatkan dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif yang dituntut lebih responsif. DPRD Riau sebagai perwakilan rakyat diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Jika tuntutan tak kunjung dijawab, bukan tidak mungkin aksi serupa akan kembali mewarnai kota Pekanbaru di masa mendatang.

Pada akhirnya, kembalinya Aspirasi Tidak di Dengar Ratusan Mahasiswa UNRI Kembali Unjuk Rasa di DPRD Riau menjadi cermin bahwa dialog yang tulus dan tindakan nyata jauh lebih berharga daripada janji-janji retoris. Mahasiswa telah menunjukkan komitmennya untuk mengawal persoalan publik, dan kini bola berada di tangan pemerintah serta wakil rakyat untuk membuktikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Tanpa respons yang serius, gelombang protes akan terus bergulir seiring asap karhutla yang tak kunjung padam.