Bahlil Ancam Stop Ekspor Gas, Jepang dan China Jadi Pembeli Terbesar RI

Inforiau – 24 Oktober 2026 | Kebijakan ekspor gas bumi Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah wacana pemerintah yang ingin mengevaluasi hingga menghentikan pengiriman gas ke negara mitra yang dinilai tidak kooperatif, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada lima negara pembeli utama. Jepang dan China menempati posisi teratas sebagai pembeli gas nasional terbesar sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026.

Berdasarkan laporan resmi BPS mengenai Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia, total nilai ekspor gas alam nasional pada periode tersebut telah menembus US$4,28 miliar. Angka itu menegaskan bahwa komoditas gas masih menjadi salah satu penyumbang devisa yang signifikan bagi negara. Namun, keterikatan kontrak jangka panjang dengan negara-negara pembeli terbesar kini menjadi perhatian serius di tengah rencana peninjauan ulang kontrak yang dilontarkan pemerintah.

Bahlil Beri Sinyal Keras

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan akan mengevaluasi hingga menghentikan ekspor gas bumi ke negara-negara mitra yang dinilai memandang sebelah mata kedaulatan serta tidak menghargai hubungan diplomasi dengan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” tegas Bahlil, dikutip dari sejumlah pemberitaan.

Langkah tegas penghentian pasokan gas akan disasar kepada negara mitra yang dinilai tidak menghargai hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan nasional.

Pangkas Pasokan ke Singapura

Kebijakan itu langsung dieksekusi. Indonesia resmi mengurangi volume ekspor gas bumi ke Singapura mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyebutkan pengurangan pasokan mencakup gas dari Natuna sebesar 15 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) dan dari Sumatra sebesar 16 BBTUD.

“Mulai besok, kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 di Jakarta.

Djoko menegaskan bahwa pengurangan tersebut hanya berlaku untuk penyaluran gas ke Singapura dan tidak berdampak pada negara tujuan lainnya. “Nggak ada negara lain. Pipanya kan ke Singapura aja,” katanya. Dengan pemangkasan ini, total volume gas yang dialihkan untuk kebutuhan domestik mencapai 31 BBTUD.

Ekspor Satu Pintu lewat Danantara

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah strategis lain untuk mengamankan kekayaan nasional, yakni penerapan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Pemerintah menilai pengelolaan ekspor perlu dilakukan secara lebih terkoordinasi agar manfaat dari sumber daya dan aktivitas ekonomi Indonesia dapat dirasakan lebih besar di dalam negeri. Dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menekankan pentingnya menjaga arah kebijakan agar tetap berfokus pada kepentingan nasional.

“Kita perlu selalu memelihara arah kompas kita. Tujuan kita adalah agar kita bisa mengkonsolidasikan, mengamankan, menjaga, mengelola, dan meyakinkan bahwa kekayaan kita berada di tangan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari aktivitas perdagangan, antara lain penyelundupan, transfer pricing, dan under-invoicing. Ketiga praktik tersebut dinilai perlu diantisipasi agar penerimaan negara tidak bocor.

Kinerja Sektor Lain Ikut Menguat

Meski kebijakan ekspor gas menjadi perhatian utama, sektor lain turut menunjukkan kinerja positif. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat lonjakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp2,208 triliun pada 2024 menjadi Rp2,405 triliun pada 2025, dengan capaian sementara hingga September 2026 menyentuh Rp1,645 triliun.

Volume produksi perikanan nasional juga merangkak naik dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025, serta membukukan 19,89 juta ton hingga triwulan III-2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya berupaya mengelola sektor ini seproduktif mungkin tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perikanan.

Dengan demikian, arah kebijakan ekspor Indonesia kini berada di persimpangan antara menjaga komitmen kontrak jangka panjang dengan negara pembeli utama dan memastikan kebutuhan domestik serta kedaulatan nasional tetap terpenuhi. Langkah pemangkasan pasokan ke Singapura dan wacana penghentian ekspor ke negara yang tidak kooperatif menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ragu mengambil kebijakan tegas demi kepentingan dalam negeri.