BGN Resmikan 87 Dapur MBG di Riau, 13 SPPG Masih Disuspend
Inforiau – 21 Oktober 2026 | Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau terus menunjukkan geliat positif. Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (14/10/2026) meresmikan 87 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Riau, sebagai bagian dari peresmian serentak 980 dapur di 16 provinsi se-Indonesia. Momen penting ini menandai komitmen pemerintah dalam memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, meskipun di sisi lain masih terdapat sejumlah catatan terkait kepatuhan operasional. Dalam peresmian tersebut, terungkap bahwa BGN Resmikan 87 Dapur MBG di Riau 13 SPPG Masih Disuspend, sebuah kondisi yang menjadi perhatian serius bagi pengelola program di daerah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 683 SPPG yang telah beroperasi di Riau. Namun, sebanyak 13 dapur lainnya masih dihentikan sementara atau disuspend karena belum memenuhi sejumlah ketentuan, terutama persyaratan administrasi dan sanitasi. “Untuk Riau sampai hari ini yang operasional sebanyak 683, kemudian yang disuspend sementara masih ada 13,” kata Harjito saat peresmian dapur SPPG di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Persoalan yang ditemukan pada dapur-dapur yang disuspend antara lain belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta dokumen persyaratan lain yang masih dalam proses penerbitan. Harjito menegaskan bahwa dapur yang terkena penghentian sementara harus segera menuntaskan kekurangan dokumen tersebut sebelum kembali melayani penerima manfaat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Meskipun demikian, Harjito menekankan bahwa perluasan layanan harus dibarengi dengan pengelolaan yang tertib dan pengawasan yang konsisten. Kesiapan dapur, kelengkapan administrasi, sanitasi, serta mutu pelayanan menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar program berjalan sesuai ketentuan. Peresmian ratusan dapur tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas layanan MBG hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah menargetkan program MBG menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat di Provinsi Riau. Penambahan dapur SPPG diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan di berbagai wilayah. Salah satu dapur yang diresmikan di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, tercatat melayani 1.011 penerima manfaat. Angka ini menunjukkan bahwa kehadiran dapur SPPG memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, BGN juga mendorong agar program MBG turut menggerakkan perekonomian masyarakat daerah. Harjito mendorong pemerintah daerah memperkuat keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG. “Kita mau bahwa uang yang masuk ke Provinsi Riau ini tidak keluar lagi,” ujarnya. Pesan tersebut menekankan perlunya membangun rantai pasok yang memanfaatkan potensi daerah, sehingga kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat menjadi peluang pasar bagi produsen lokal.
Harjito meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komunikasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, terutama instansi yang menangani ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dapur dengan kemampuan produksi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM setempat. Dengan demikian, belanja program tidak hanya mengalir untuk penyediaan makanan, tetapi juga berpeluang menciptakan perputaran ekonomi di lingkungan masyarakat Riau.
Pengawasan operasional SPPG juga menjadi perhatian BGN. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya diminta ikut mengawal pelaksanaan program, mulai dari pengelolaan dapur hingga rantai pasok bahan pangan. BGN turut mengharapkan dukungan Polda Riau dan jajaran TNI untuk mendampingi serta membina pelaksana program di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai dapat membantu menemukan persoalan lebih dini, termasuk kekurangan yang perlu diperbaiki agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
Harjito mengatakan, BGN terbuka terhadap kritik dan masukan dari pemerintah daerah maupun pihak eksternal lainnya. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pengelola SPPG, terutama dalam memenuhi persyaratan operasional dan menjaga kualitas pelayanan. Dengan bertambahnya dapur yang diresmikan, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap fasilitas bekerja sesuai standar, menjangkau penerima manfaat secara tepat, serta membuka ruang yang lebih luas bagi pemasok pangan lokal.
Perluasan program MBG di Riau diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Meski masih ada 13 SPPG yang disuspend, langkah peresmian 87 dapur baru menjadi sinyal positif bahwa program ini terus bergerak maju. Ke depan, penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan program MBG di Bumi Lancang Kuning. Sebagaimana disampaikan dalam peresmian tersebut, BGN Resmikan 87 Dapur MBG di Riau 13 SPPG Masih Disuspend menjadi pengingat bahwa kualitas dan kepatuhan tetap harus diutamakan demi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, BGN Resmikan 87 Dapur MBG di Riau 13 SPPG Masih Disuspend bukan sekadar catatan jumlah, melainkan cermin dinamika pengelolaan program yang perlu terus dievaluasi bersama.
About the Author
