BPJS Kesehatan Makin Mudah: Kini Bisa Dipakai di Klinik Koperasi Merah Putih hingga Apotek
Inforiau – 31 Oktober 2026 | Kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Peserta program bpjs kesehatan kini akan segera bisa menggunakan layanan kesehatan di Klinik Koperasi Merah Putih. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa klinik tersebut akan berstatus sebagai klinik pratama, sehingga dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana klinik swasta pada umumnya. Kepastian ini disampaikan Menkes saat ditemui awak media di Jakarta Utara, Jumat (30/10/2026).
“Sudah ada pembahasan memang salah satu unit bisnis dari koperasi selain logistik perdagangan itu ada juga apotek dan klinik,” jelas Menkes. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pilot project untuk melihat bagaimana model bisnis klinik tersebut akan berjalan. “Kita sudah melakukan beberapa pilot project untuk bisa melihat bisnis modelnya ini sama dengan klinik swasta sebenarnya, kalau yang Puskesmas kan tidak berbayar. Nah, ini kan sama modelnya dengan seperti model swasta gitu,” tambahnya.
Yang menarik, masyarakat yang berobat ke apotek atau klinik Koperasi Merah Putih nantinya dapat menggunakan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. “Iya, bisa (Jaminan Kesehatan Nasional) sama seperti semua klinik swasta pakai BPJS juga,” pungkas Menkes. Langkah ini tentu memperluas akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di berbagai daerah.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui berbagai upaya. Pada Jumat (30/10/2026), BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Satya JKN Awards kepada delapan pemerintah daerah dan 80 badan usaha yang dinilai teladan dalam kepatuhan dan mendukung keberlanjutan program JKN. Acara berlangsung di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel Jakarta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa keberhasilan program JKN tidak cukup diukur dari jumlah penduduk terdaftar. “Keberhasilan pelaksanaan program JKN juga perlu diukur dari kepesertaan aktif, kepatuhan seluruh pihak, dan kesinambungan perlindungan kesehatan,” ujarnya. Dengan demikian, jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) dapat terwujud.
Delapan pemerintah daerah peraih penghargaan adalah Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Surabaya. Sementara itu, 80 badan usaha terdiri atas 10 BUMN, 40 perusahaan swasta besar, 20 perusahaan swasta menengah, dan 10 perusahaan swasta kecil atau mikro.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat dalam sambutannya menyampaikan pantun yang disambut tepuk tangan hadirin. “Menanam melati di tepi taman, disiram pagi tumbuhlah subur. Pekerja terlindungi, keluarga pun aman, gotong royong membawa bangsa jadi makmur,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kepatuhan dalam mendukung program JKN.
Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga meluncurkan program Gebyar Pap Smear JKN di Kabupaten Bekasi pada Kamis (29/10/2026). Program ini bertujuan meningkatkan deteksi dini kanker serviks pada perempuan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 16,6 juta peserta JKN teridentifikasi memiliki risiko kanker serviks, namun baru 2,27 persen yang menindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menekankan pentingnya perubahan kebijakan dari kuratif menuju promotif dan preventif. “BPJS Kesehatan sangat konsen terhadap hal ini. Kita harus mulai melakukan perubahan kebijakan dari kuratif menuju promotif dan preventif, karena berapa pun anggaran yang disediakan negara tidak akan pernah cukup jika kita hanya berfokus pada pengobatan,” ujarnya. Program ini menggandeng Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk menjangkau lebih banyak perempuan.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, BPJS Kesehatan semakin menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan, meningkatkan kesadaran kesehatan, dan memperkuat perlindungan bagi seluruh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan program JKN menuju cakupan kesehatan semesta.
About the Author
