Breaking News: Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo, KPK Tangkap 14 Orang di BNPB
Inforiau – 12 November 2026 | Dalam perkembangan breaking news yang mengguncang panggung politik nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan saat keduanya bertemu pagi hari pada Selasa (10/11/2026) di Istana Negara.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengkonfirmasi langsung pengunduran diri Gibran dalam jumpa pers singkat yang digelar di Istana Negara. “Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” ujar Prasetyo Hadi kepada media massa yang hadir.
Pengunduran diri Wakil Presiden ini datang di tengat bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menekankan bahwa Istana menghormati hak-hak yang dimiliki oleh DPR dan anggota DPR sebagai bagian dari proses politik yang sah. “Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” jelasnya.
Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung dari mantan Presiden Joko Widodo, telah menjabat sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo. Keputusan pengunduran dirinya ini menandai babak baru dalam dinamika kepemimpinan nasional dan menjadi sorotan utama bagi berbagai kalangan politisi dan pengamat.
Bersamaan dengan peristiwa politiknya, dunia penegakan hukum juga mencatat peristiwa penting lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berskala besar di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026).
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB. Para penyidik KPK melakukan penangkapan di wilayah Jabodetabek dengan koordinasi yang ketat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di institusi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana.
Hasil perolehan dalam OTT BNPB sangat signifikan. KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp1,4 miliar serta logam mulia emas. Penemuan ini menunjukkan adanya aktivitas keuangan yang mencurigakan dalam operasional BNPB.
Dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi fokus penyelidikan KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB. Proses investigasi menunjukkan indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pengadaan yang seharusnya mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel.
Para tersangka yang ditangkap dalam OTT ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan setiap bukti diperiksa dengan teliti dan profesional.
Kedua peristiwa ini mencerminkan dinamika kompleks dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di satu sisi, terjadi perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan tertinggi negara dengan pengunduran diri Wakil Presiden. Di sisi lain, upaya penegakan hukum terus dilakukan untuk menjaga integritas institusi pemerintah dari praktik korupsi.
Masyarakat dan berbagai stakeholder terus memantau perkembangan kedua situasi ini dengan cermat. Proses konstitusional yang sedang berjalan di DPR terkait hak menyatakan pendapat menambah kompleksitas situasi politik saat ini. Sementara itu, operasi KPK di BNPB menunjukkan komitmen lembaga anti-korupsi dalam mengusut dugaan penyimpangan di tingkat institusi strategis.
Perkembangan ini akan terus menjadi perhatian publik mengingat dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Transparansi dan keterlibatan semua pihak dalam proses hukum dan konstitusional akan menjadi kunci untuk menyelesaikan situasi dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia.
About the Author
