Dana APBN Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, ICW Soroti Urgensi dan Transparansi

Inforiau – 10 November 2026 | Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap aliran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14,69 miliar ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengannya. ICW mencatat 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia, sementara Raffi Ahmad memegang sekitar 0,9 persen saham dan menjabat komisaris. Temuan itu merujuk pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 di portal INAPROC milik LKPP.

ICW mencatat ada delapan paket pekerjaan dari dua kementerian. Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya mengontrak lima paket pada 2024 dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya mencakup kehadiran fisik Raffi Ahmad dalam acara kedinasan Rp2,52 miliar, Instagram Story @raffinagita1717 Rp575,65 juta, video YouTube RANS Entertainment Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, dan TikTok Rp144,42 juta.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket sepanjang 2025-2026 dengan total sekitar Rp10,79 miliar. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk kegiatan pembangunan BINS. Pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

Total nilai kontrak kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002. ICW menilai pengadaan ini janggal karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran, termasuk target penghematan Rp306,69 triliun melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Organisasi antikorupsi itu juga mempertanyakan urgensi jasa influencer ketika kementerian memiliki biro hubungan masyarakat, situs resmi, dan kanal media sosial sendiri. Selain itu, empat paket di Kemendikbudristek menggunakan e-purchasing, tetapi spesifikasi pekerjaannya telah menyebut langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Sorotan terhadap Raffi Ahmad tidak berhenti pada pengadaan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK menunjukkan kekayaan bersihnya naik dari Rp1,033 triliun per 27 Desember 2024 menjadi Rp1,146 triliun pada laporan periodik 30 Maret 2026, atau bertambah sekitar Rp112 miliar. Kenaikan itu terjadi saat ia menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menjelaskan dasar, urgensi, dan mekanisme pengadaan jasa influencer yang dibiayai uang rakyat. Tanpa keterbukaan yang memadai, polemik APBN dan Raffi Ahmad berpotensi terus melemahkan kepercayaan publik terhadap belanja negara.

Editor: Abuzar Samad