Dasco Sebut DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Tunggu Paripurna dan Putusan MA

Inforiau – 10 November 2026 | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR belum membahas secara resmi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dasco mengatakan, DPR masih menunggu pembukaan masa sidang dan keputusan lengkap Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah politik maupun konstitusional. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), sehari sebelum masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 dibuka pada Selasa (10/11/2026).

Dalam keterangannya, Dasco menuturkan DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait desakan pemakzulan Gibran. Namun, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi. Karena itu, kata dia, DPR belum dapat menyampaikan langkah apa pun secara resmi sebelum forum-forum internal itu dibuka.

DPR Belum Gelar Rapat Pimpinan dan Bamus

Dasco menekankan bahwa mekanisme DPR berjalan melalui tahapan yang jelas. Selama masa reses atau sebelum masa sidang dibuka, pembahasan lintas fraksi mengenai usulan pemakzulan Gibran masih bersifat informal. Ia menyebut banyak anggota dewan dan organisasi masyarakat ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia di DPR, tetapi keputusan resmi tetap harus menunggu struktur kelembagaan bekerja.

“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujar Dasco.

Ia menambahkan, pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 akan menjadi titik awal untuk melihat perkembangan sikap para anggota dewan. Menurut Dasco, dinamika yang muncul menjelang paripurna akan menjadi bahan bagi DPR untuk menyikapi aspirasi publik dan dorongan lintas fraksi secara proporsional.

Paripurna Jadi Titik Tunggu

Dasco menyatakan DPR akan menunggu dinamika dan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi usai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah SMA Gibran. Ia belum dapat memastikan apakah usulan pemakzulan akan langsung dibahas dalam sidang paripurna atau justru melewati proses internal yang lebih panjang.

“Kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.

Menurut Dasco, forum paripurna pembukaan masa sidang menjadi kesempatan bagi masing-masing anggota untuk menyampaikan sikap. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap harus mengikuti mekanisme, termasuk kemungkinan pembahasan di tingkat pimpinan dan Bamus. DPR, lanjutnya, tidak akan mendahului proses hukum dan konstitusional yang masih berjalan.

Aspirasi Lintas Fraksi dan Dorongan PKS

Wacana pemakzulan Gibran mengemuka setelah polemik legitimasi ijazah SMA Wakil Presiden menjadi perhatian publik. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, sebelumnya menyatakan partainya sedang mengkaji penggunaan Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Menurut Kholid, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti secara konstitusional oleh DPR.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa dorongan politik tidak hanya datang dari satu fraksi. Beberapa anggota DPR lintas fraksi disebut telah membahas persoalan ini secara informal. Namun, Dasco memilih menahan diri untuk tidak berspekulasi mengenai arah akhir pembahasan. Ia meminta publik menunggu pembukaan masa sidang agar DPR dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Isu Penyadapan dan Pertemuan Prabowo dengan Mantan Kapolri

Di luar persoalan pemakzulan, Dasco juga menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Menurut Dasco, isu dugaan penyadapan ilegal turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut persoalan itu saat ini sudah ditangani aparat penegak hukum.

Dasco mengaku tidak menghadiri langsung pertemuan itu sehingga tidak mengetahui secara rinci apakah Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus penyadapan. Selain membahas persoalan tersebut, pertemuan itu disebut membahas visi dan misi pembangunan nasional serta upaya menggerakkan perekonomian. Para mantan Kapolri yang hadir antara lain Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Peran Dasco di Organisasi Alumni

Dasco juga dikenal aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan alumni. Ia pernah memimpin Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila periode 2022-2026. Dalam sambutannya, Dasco menegaskan komitmen untuk menjadikan KAUP lebih aktif dalam pemberdayaan alumni, pengembangan jejaring, serta pengabdian kepada masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan.

“KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antar alumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas,” ujar Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/12/2024). Pernyataan itu menegaskan bahwa selain menjalankan tugas politik di Senayan, Dasco juga mendorong penguatan organisasi alumni sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Dengan posisi DPR yang masih menunggu pembukaan masa sidang, dinamika usulan pemakzulan Gibran belum menemukan titik final. Dasco menempatkan paripurna, rapat pimpinan, Bamus, dan keputusan lengkap Mahkamah Agung sebagai rangkaian proses yang harus dilalui sebelum DPR mengambil sikap resmi. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa DPR ingin bergerak melalui jalur mekanisme kelembagaan, bukan tekanan sesaat di ruang publik.

Editor: Sukri Mustakim