Desi Guswita Bantah Pindai Tanda Tangan Ketua DPRD Kuansing, Siap Tempuh Jalur Hukum
Inforiau – 21 November 2026 | Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita, membantah tudingan memindai tanda tangan Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, untuk penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas. Ia menegaskan Bantah Tuduhan Pindai Tanda Tangan Ketua DPRD Kuansing Desi Guswita Siap Tempuh Jalur Hukum, seraya menyatakan seluruh dokumen keberangkatannya diproses secara resmi melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) berdasarkan arahan pimpinan dewan. Menurut Desi, tuduhan tersebut tidak berdasar karena proses penerbitan SPT melibatkan mekanisme administrasi yang seharusnya dapat ditelusuri.
Persoalan bermula ketika Desi mengajukan permohonan perjalanan dinas dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bapemperda untuk menggali referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). Pengajuan resmi itu tidak diakomodasi, sementara pada tanggal yang sama anggota dewan lainnya mendapatkan fasilitas perjalanan. Desi menilai perbedaan perlakuan tersebut tidak mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan sebagai wakil rakyat.
Merasa memiliki hak yang sama, Desi menghubungi Juprizal melalui sambungan telepon untuk meminta kepastian. Setelah sempat terjadi perdebatan mengenai perbedaan perlakuan, pimpinan dewan akhirnya memberikan lampu hijau agar berkas permohonannya diproses. “Saya bertanya langsung kepada beliau, sebenarnya Bapak mau memfasilitasi saya atau tidak? Karena saya melihat anggota lain pada tanggal yang sama difasilitasi, sementara permohonan saya yang diajukan secara resmi justru tidak diakomodasi. Memang terjadi perdebatan saat itu. Namun, akhirnya beliau menyampaikan, mintalah kepada Sekwan, nanti saya tanda tangani,” ungkap Desi.
Berbekal arahan tersebut, Desi berkoordinasi dengan Sekwan hingga staf Sekretariat DPRD menerbitkan SPT secara resmi. Ia kemudian mempertanyakan munculnya tudingan pemindaian tanda tangan. Desi juga mengklaim biaya perjalanan yang menggunakan dana pribadinya belum diganti hingga kini. “Jadi, bagaimana mungkin sekarang muncul tuduhan bahwa saya men-scan tanda tangan beliau? Saya tidak pernah melakukan itu. Saya meminta melalui prosedur yang diarahkan oleh Ketua DPRD sendiri. Kalau sekarang beliau menyangkal atau tidak mengakui proses tersebut, silakan periksa seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan SPT. Jangan hanya membangun tuduhan terhadap saya,” tegasnya.
Desi menyatakan seluruh rangkaian agenda konsultasi di Malang telah ia rampungkan. Ia mengantongi sejumlah bukti pendukung, antara lain:
- SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- tiket pesawat;
- bukti pengeluaran; dan
- rekaman komunikasi.
Selain persoalan keberangkatan ke Malang, Desi menyoroti pembatalan sepihak atas undangan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2026 di Jakarta pada Senin, 23 November 2026. Padahal, sebelumnya pihak Sekwan menyatakan kesiapan memproses SPT dan tiket pesawat sudah terlanjur dibeli. Keberangkatan ke Jakarta itu mendadak dibatalkan atas instruksi pimpinan DPRD dengan alasan anggota Badan Anggaran (Banggar) wajib mengikuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya mempertanyakan, mengapa undangan resmi dari kementerian yang ditujukan kepada Ketua Bapemperda justru dibatalkan secara sepihak? Ini kegiatan terkait produk hukum daerah, yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Bapemperda. Mengapa tugas kelembagaan seperti ini justru tidak diberikan ruang?” keluhnya.
Menyikapi ancaman langkah hukum terkait tudingan pemindaian tanda tangan, Desi menyatakan tidak gentar. Ia siap membuka seluruh bukti di hadapan aparat penegak hukum. “Kalau Ketua DPRD merasa tuduhannya benar dan ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum, saya siap. Justru saya menantang agar semuanya dibuka. Periksa SPT-nya, periksa proses penerbitannya, periksa komunikasi kami, dan mintai keterangan pihak Sekretariat DPRD. Saya tidak pernah men-scan tanda tangan beliau,” tandasnya.
Lebih jauh, Desi mengingatkan bahwa jabatan pimpinan dewan tidak sepatutnya digunakan untuk membatasi ruang gerak anggota legislatif yang bersikap kritis. Menurutnya, setiap anggota dewan memiliki mandat yang setara dari pemilih untuk memperjuangkan regulasi demi kepentingan masyarakat Kuantan Singingi. “Jangan menggunakan kekuasaan untuk menekan orang yang berbeda pandangan. Saya melihat ada pola perlakuan yang tidak adil terhadap saya. Saya tidak akan diam ketika hak dan tugas kelembagaan saya diperlakukan seperti ini. Yang saya perjuangkan bukan kepentingan pribadi semata, tetapi juga produk hukum daerah yang nantinya dibutuhkan masyarakat Kuantan Singingi,” pungkasnya.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pemindaian tanda tangan, tetapi juga tata kelola administrasi perjalanan dinas, penggantian biaya, dan pembatalan undangan kelembagaan. Jika benar adanya tudingan, proses hukum seharusnya menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan SPT, bukan hanya menargetkan satu anggota dewan. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, mekanisme internal DPRD perlu menjelaskan dasar perlakuan berbeda dan memastikan hak setiap anggota legislatif terlindungi. Penyelesaian yang transparan akan menjadi ujian bagi akuntabilitas pimpinan dewan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses legislasi di Kuantan Singingi.
Editor: Ahmad Syafwan
