Walhi Riau Desak Pemulihan Hak Rakyat Usai Pencabutan Izin Kehutanan
Inforiau – 21 November 2026 | Walhi Riau Minta Pemerintah Pulihkan Hak Ruang Hidup Masyarakat Pasca Pencabutan Izin Usaha Kehutanan menjadi seruan yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau bersama Perkumpulan Elang di Pekanbaru. Mereka mendesak pemerintah menempatkan pemulihan lingkungan dan pengembalian hak atas ruang hidup warga sebagai prioritas setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Kebijakan itu mencabut izin usaha pemanfaatan hasil hutan milik sebuah perusahaan hutan tanaman industri di Provinsi Riau. Pencabutan bukan akhir persoalan, melainkan titik awal bagi penyelesaian dampak ekologis dan sosial yang telah berlangsung lama.
Dokumen keputusan tertanggal Kamis (19/11/2026) itu menyebut sejumlah temuan sebagai dasar Pencabutan Izin Kehutanan. Pemerintah mencatat peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang di dalam areal konsesi. Selain itu, ditemukan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Temuan tersebut menunjukkan persoalan tata kelola konsesi tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga ekologis dan sosial.
| Temuan | Keterangan |
|---|---|
| Karhutla | Berulang di areal konsesi |
| Perkebunan kelapa sawit | Kurang lebih 18.362,74 hektare |
| Bukaan tambang tanpa izin | Sekitar 541,46 hektare |
| Kerusakan kawasan lindung | Kurang lebih 211,54 hektare |
Direktur Eksekutif Walhi Riau Eko Yunanda menegaskan bahwa pencabutan izin mesti dijalankan dengan dua agenda utama, yakni perbaikan kerusakan alam dan penyelesaian konflik lahan yang melibatkan warga sekitar, termasuk masyarakat adat dan para pekerja. Menurut Eko, pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan, baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat. Ia mendorong keterlibatan masyarakat yang menjadi korban langsung, seperti masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain, untuk menyusun serta menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil. “Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh,” ujar Eko, Jumat (20/11/2026).
Ketua Dewan Daerah Walhi Riau Jasmi mengingatkan agar lahan bekas wilayah kerja perusahaan tidak dipindahtangankan kembali kepada korporasi swasta maupun badan usaha milik negara. Menurutnya, pengalihan pengelolaan kepada entitas bisnis berisiko menjauhkan tujuan utama perbaikan ekosistem dan pemenuhan hak warga. Ia merujuk pada pencabutan 28 izin pada Januari lalu yang dikhawatirkan menjadi preseden pengalihan konsesi ke Agrinas dan Perhutani. “Izin tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” tegas Jasmi.
Direktur Perkumpulan Elang Besta Junandi menyoroti penyelesaian persoalan ruang hidup warga di wilayah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Ia mendorong percepatan pengakuan hak kelola masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar ketimpangan penguasaan lahan dapat segera teratasi. Menurut Besta, pemulihan hak rakyat yang selama ini terpinggirkan harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah diminta mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat dengan skema PS atau TORA. Tawaran itu juga dinilai dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau.
Selain menyoroti tindak lanjut pada satu konsesi tersebut, Walhi Riau turut mendorong Kementerian Kehutanan mengevaluasi izin usaha kehutanan maupun perkebunan lainnya di Riau. Evaluasi itu termasuk terhadap 38 pemegang izin yang wilayah kerjanya dilaporkan mengalami karhutla sepanjang tahun 2026. Bagi Walhi, evaluasi tidak cukup berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah perlu membuka data, melibatkan masyarakat, dan memastikan setiap keputusan tidak menciptakan persoalan baru bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan.
Pencabutan izin kehutanan pada akhirnya harus dimaknai sebagai pintu masuk reformasi tata kelola sumber daya alam di Riau. Pemulihan ekologis mesti berjalan seiring pengakuan hak ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat, petani, dan buruh. Pemerintah juga perlu menjaga agar lahan bekas konsesi tidak kembali dikelola dengan pola yang sama atau dialihkan kepada entitas bisnis tanpa dasar perlindungan rakyat. Tanpa langkah itu, pencabutan izin berisiko hanya menjadi simbol administratif tanpa perubahan nyata. Publik berhak memastikan bahwa keputusan ini menghasilkan lingkungan yang lebih sehat, konflik lahan yang mereda, dan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat Riau.
Editor: Sukri Mustakim
