Dinkes Kabupaten Tambrauw Minta Nakes 7 Puskesmas Mengungsi, IMT Sorong Raya Desak Evaluasi

Inforiau – 11 November 2026 | Kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, yang meminta tenaga kesehatan (nakes) di tujuh puskesmas untuk sementara meninggalkan lokasi tugas menuai reaksi dari berbagai pihak. Surat imbauan bernomor 400.7.2.12/2026 tertanggal 8 November 2026 itu ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Tambrauw, Bernadus Nso. Kebijakan tersebut diambil menyusul insiden penyerangan terhadap pekerja proyek jalan dan pembakaran base camp perusahaan di Kampung Sikor, Distrik Fef, pada 4 November 2026.

Dalam surat yang bersifat penting itu, para kepala puskesmas yang namanya tercantum dalam lampiran diminta mengarahkan tenaga kesehatan untuk sementara mencari tempat aman di Manokwari atau Sorong. Mereka juga diminta memantau perkembangan situasi keamanan sebelum kembali ke tempat tugas masing-masing. Bernadus Nso menjelaskan, imbauan tersebut tidak hanya merespons insiden di Sikor, tetapi juga mempertimbangkan beredarnya video berisi pernyataan bernada ancaman yang diduga disampaikan oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok TPNPB-OPM Tambrauw.

‘Setelah penyerangan di Sikor, terdapat pernyataan dari OTK melalui video yang berisi pesan ancaman. Karena itu, petugas di tujuh puskesmas yang dianggap berada di wilayah rawan saya anjurkan untuk sementara mencari zona aman,’ kata Bernadus di Sorong, Senin (9/11/2026). Ia menambahkan, para nakes diminta meninggalkan tugas untuk sementara hingga satu sampai dua minggu ke depan, atau sampai situasi dinyatakan aman dan kondusif.

Adapun tujuh puskesmas yang terkena imbauan tersebut meliputi:

Puskesmas Miyah
Puskesmas Miyah Selatan
Puskesmas Wilhelm Roumbouts
Puskesmas Syujak
Puskesmas Yembun
Puskesmas Kebar Selatan
Puskesmas Ases

Kebijakan ini menuai kritik dari Ikatan Mahasiswa Tambrauw (IMT) se-Sorong Raya. Ketua IMT Sorong Raya, Yahya Yeblo, mendesak Kepala Dinkes Kabupaten Tambrauw mengevaluasi kembali surat imbauan penghentian sementara pelayanan kesehatan di tujuh puskesmas. Menurutnya, tidak semua daerah yang tercantum dalam surat berada dalam situasi keamanan yang sama. Penghentian layanan secara menyeluruh dikhawatirkan berdampak buruk bagi masyarakat di wilayah yang masih aman.

‘Jangan sampai masyarakat yang ada di wilayah aman menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan terhentinya pelayanan medis. Dinas Kesehatan harus melakukan evaluasi dan memastikan kondisi setiap wilayah sebelum mengambil keputusan,’ ujar Yahya. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Penghentian layanan puskesmas dapat berdampak langsung terhadap warga, terutama pasien yang membutuhkan pertolongan medis, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Selain mendesak evaluasi, Yahya juga meminta kepala Dinkes Kabupaten Tambrauw memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan diterbitkannya surat imbauan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan keresahan maupun kebingungan di tengah masyarakat. Ia berharap ada solusi yang menyeimbangkan keselamatan tenaga kesehatan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinkes Kabupaten Tambrauw terkait permintaan evaluasi tersebut. Namun, surat imbauan tersebut telah beredar luas dan menjadi perhatian publik, terutama di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat di tujuh distrik yang puskesmasnya terdampak. Situasi keamanan di Kabupaten Tambrauw memang menjadi perhatian serius pasca insiden di Fef. Aparat keamanan setempat masih terus melakukan penyelidikan dan pengamanan di wilayah rawan.

Pengamat kebijakan publik menilai, langkah Dinkes untuk melindungi nakes adalah hal yang wajar. Namun, kebijakan itu perlu disertai dengan solusi alternatif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan, misalnya dengan menempatkan nakes di lokasi yang lebih aman atau menyiapkan layanan kesehatan keliling. Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keamanan di masing-masing wilayah menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Dengan demikian, persoalan ini bukan sekadar soal pengungsian tenaga kesehatan, melainkan juga tentang bagaimana negara memastikan hak dasar masyarakat atas kesehatan tetap terpenuhi di tengah situasi yang tidak kondusif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Tambrauw.

Editor: Sukri Mustakim