Gaji PNS Kemenkeu Tak Lewat Koperasi, Suahasil Tegaskan Transfer Langsung ke Rekening
Inforiau – 24 Oktober 2026 | Polemik soal wacana penyaluran gaji aparatur negara melalui Koperasi Desa Merah Putih akhirnya mendapat jawaban tegas dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa gaji PNS Kemenkeu beserta seluruh aparatur negara tetap ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening bank masing-masing pegawai, tanpa melalui perantara apa pun. Penegasan ini sekaligus merespons usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang sempat menyebut gagasan penyaluran gaji ASN lewat jaringan koperasi desa.
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening,” ujar Suahasil usai acara pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat (23/10).
Menurutnya, mekanisme pembayaran langsung atau government-to-person (G2P) payment merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara. Skema ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penyaluran belanja pemerintah, tetapi juga memperluas inklusi keuangan masyarakat. Suahasil menambahkan, pemerintah bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, melainkan seluruh masyarakat Indonesia.
Efisiensi dan Akurasi Data Jadi Kunci
Dalam penerapannya, kelancaran sistem G2P Payment ditopang oleh kepemilikan basis data yang valid. Mulai dari kejelasan nama penerima, identitas orangnya, hingga kepastian nomor rekening bank yang dituju. Hal ini menjadi syarat mutlak agar pembayaran tepat sasaran dan tidak menimbulkan celah penyelewengan.
“Yang penting adalah kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri. Daftar namanya valid, orangnya jelas, dan nomor rekeningnya jelas di bank mana. Begitu juga dengan daftar guru, nama dan nomor rekeningnya harus jelas agar bisa ditransfer langsung,” tegasnya.
Selain gaji pokok, skema transfer langsung juga telah berjalan rutin untuk pembayaran tunjangan profesi guru daerah. Guru yang masih berstatus pegawai daerah pun menerima tunjangan langsung dari kas negara tanpa melalui perantara. Prinsip serupa diterapkan pada penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kementerian Sosial. Dalam mekanisme tersebut, Kementerian Sosial menyediakan data penerima beserta informasi rekening, sedangkan Kemenkeu menyalurkan dana berdasarkan data yang disampaikan.
Dorong Program Satu Orang Satu Rekening
Suahasil menjelaskan, modernisasi operasi perbendaharaan diarahkan untuk terus meminimalkan kendala sekaligus mendongkrak efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara. “Operasi perbendaharaan yang modern itu adalah operasi perbendaharaan yang meminimalkan kendala dan meningkatkan efisiensi dari perbendaharaan itu sendiri, jadi efisiensinya harus makin tinggi,” kata Suahasil di kantornya.
Upaya ini juga sejalan dengan rencana program Satu Orang Satu Rekening yang akan dijalankan pemerintah. Melalui program tersebut, warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1–4 direncanakan dibukakan rekening dengan saldo awal Rp50.000. Dengan demikian, penyaluran gaji PNS Kemenkeu dan berbagai bantuan pemerintah dapat tersalurkan lebih cepat, akurat, serta mendorong keberlanjutan manfaat perbankan bagi masyarakat luas.
Pemerintah saat ini terus mengupayakan integrasi pada satu-dua titik yang belum tersentuh transfer langsung agar seluruhnya dapat terlayani secara optimal melalui rekening bank. Bagi Kemenkeu, kepastian bahwa gaji PNS Kemenkeu masuk langsung ke rekening pribadi bukan sekadar soal administrasi, melainkan jaminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Penolakan atas Wacana Koperasi
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengemukakan wacana penyaluran gaji ASN melalui jaringan Kopdes Merah Putih. Namun, Ferry sendiri menegaskan gagasan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan pemerintah. Kemenkeu pun menegaskan sikapnya bahwa mekanisme transfer langsung merupakan sistem paling ideal yang telah berjalan dengan baik selama ini.
Dengan skema ini, dana disalurkan langsung ke rekening penerima tanpa melalui perantara, sehingga hak keuangan pegawai dapat dipastikan diterima utuh dan tepat waktu. Kebijakan ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran sekaligus memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri.
Ke depan, modernisasi sistem pembayaran negara diharapkan semakin memantapkan tata kelola perbendaharaan yang bersih dan akuntabel. Kepastian bahwa gaji PNS Kemenkeu ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mengutamakan transparansi, efisiensi, dan keakuratan data dalam setiap penyaluran belanja negara.
About the Author
