Hoegeng Iman Santoso Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Teladan Polisi Jujur Penolak Suap
Inforiau – 11 November 2026 | Jakarta – Nama Hoegeng Iman Santoso kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Kapolri kelima itu. Penghargaan diserahkan dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Gelar tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, integritas, serta rekam jejak kepemimpinannya dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana, Hoegeng tercatat sebagai Pahlawan Nasional bidang reformasi birokrasi. Ia dinilai sebagai jenderal polisi yang berjasa besar dalam menjunjung tinggi prinsip persamaan di mata hukum, membangun profesionalisme Polri, serta menjadi teladan kejujuran dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa.
Jejak Hidup dan Pendidikan
Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia merupakan anak dari pasangan Soekario Kario Hatmodjo, seorang jaksa di Pekalongan, dan Oemi Kalsoem. Hoegeng memiliki dua adik perempuan, yakni Titi Soedjati dan Soedjatmi. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi polisi karena terinspirasi oleh R. Soeprapto, teman ayahnya yang juga berprofesi sebagai polisi.
Nama “Hoegeng” konon bermula dari panggilan “Bugel”, yang kemudian berubah menjadi “Bugeng” dan akhirnya “Hugeng”. Pada usia enam tahun, Hoegeng mulai bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Ia melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) pada 1934 dan Algemene Middelbare School (AMS) Westers Klassiek pada 1937. Pada 1940, Hoegeng masuk Rechtshoogeschool Batavia untuk menempuh pendidikan ilmu hukum. Pendidikannya sempat terhenti ketika kampus tersebut ditutup pada masa pendudukan Jepang. Pada 1942–1943, ia mengikuti latihan kemiliteran dan pendidikan kepolisian, termasuk Koto Keisatsu Ka I-Kai.
Karier dan Pembenahan di Tubuh Polri
Setelah Indonesia merdeka, Hoegeng meniti karier di kepolisian. Pada 1952, ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya. Empat tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan. Kariernya terus berkembang. Pada 1960, Hoegeng menjadi staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara sekaligus Kepala Jawatan Imigrasi. Ia juga pernah menjabat Menteri Iuran Negara pada 1965 dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada 1966.
Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara pada 5 Mei 1968. Selama memimpin kepolisian, ia melakukan sejumlah pembenahan dan perubahan. Salah satunya adalah membenahi struktur organisasi di Markas Besar Polri agar lebih dinamis dan komunikatif. Hoegeng juga melakukan perubahan nomenklatur kepolisian melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969. Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri), sementara Markas Besar Angkatan Kepolisian berubah menjadi Markas Besar Kepolisian.
Di masa jabatannya sebagai Kapolri pada 1968–1971, Hoegeng dikenal sebagai polisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan. Sikap itu tetap dipertahankannya meskipun saat itu budaya pemberian hadiah atau upeti kepada pejabat masih banyak ditemukan. Ia juga dikenal tegas memberantas korupsi, menolak suap, dan menjaga integritas selama bertugas. Bahkan ketika sudah menyandang pangkat jenderal berbintang empat, Hoegeng disebut masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan.
Teladan bagi Polri Masa Kini
Menanggapi penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menjadikan keteladanan Hoegeng sebagai salah satu landasan utama dalam menentukan arah kepemimpinan Polri periode 2026–2029. Menurut Isir, semangat Hoegeng harus terus diterapkan oleh setiap anggota kepolisian, terutama dalam membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat.
“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata,” tegas Isir di Jakarta, Selasa.
Pesan untuk Cicit Hoegeng
Momen penganugerahan juga diwarnai obrolan hangat antara Presiden Prabowo dan keluarga Hoegeng. Antasena Ramaputra Hoegeng, cicit almarhum, bersama ayahnya, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, hadir sebagai ahli waris. Saat itu, Presiden menanyakan nama dan usia Anta. Prabowo juga menanyakan cita-cita bocah tersebut.
Anta menjawab ingin menjadi Brimob. Mendengar jawaban itu, Prabowo langsung memanggil Kapolri Suyudi dan berpesan agar Anta kelak menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. “Setelah itu Pak Presiden memanggil Pak Kapolri Suyudi untuk menginfokan kalau mau jadi Brimob dan tadi terakhir harus masuk Taruna Nusantara,” ujar Rama. Anta pun yakin dapat bersekolah di Taruna Nusantara dan ingin menjadi seperti buyutnya, Jenderal (Purn) Hoegeng.
Hoegeng meninggal dunia di Jakarta pada 14 Juli 2004. Namanya terus dikenang sebagai sosok polisi berintegritas yang tidak mudah tergoda oleh pemberian mewah maupun upaya memengaruhi penegakan hukum. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini menjadi penegasan bahwa kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian melawan mafia serta praktik suap bukanlah nilai yang usang. Justru, nilai-nilai itu menjadi fondasi penting bagi reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang bersih di Indonesia. Dengan gelar tersebut, Hoegeng Iman Santoso tidak hanya dikenang sebagai mantan Kapolri, tetapi juga sebagai teladan moral bagi aparat negara dan masyarakat luas.
Editor: Apriyanto
About the Author
