Integritas Jadi Taruhan: 21 Ribu ASN Kabupaten Malang hingga Sulteng Dituntut Berbenah, Karier Kini Berbasis Kompetensi
Inforiau – 29 Oktober 2026 | Penguatan integritas aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan utama di berbagai daerah. Dari Kabupaten Malang hingga Sulawesi Tengah, para pemimpin daerah menekankan bahwa aparatur sipil negara bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan ujung tombak pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Komitmen ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, menegaskan pentingnya penguatan integritas sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam kegiatan sosialisasi bertema “Membangun Kesalehan Diri, Menguatkan Kesalehan Sosial, Mewujudkan Kesalehan Organisasi” di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (29/10/2026), ia menekankan bahwa integritas bukan sekadar nilai yang tercantum dalam dokumen administratif, melainkan prinsip yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Menurut Lathifah, setiap aparatur sipil negara telah mengucapkan sumpah dan menandatangani pakta integritas. Karena itu, komitmen tersebut harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk menjauhi praktik penyimpangan, menolak gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan, serta menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab. Pembinaan pun dinilai tidak boleh berhenti pada sosialisasi semata, tetapi harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku aparatur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto, M.P., menambahkan bahwa pembentukan budaya organisasi berintegritas harus dimulai dari kesadaran setiap individu. “Dimulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah baik secara pribadi, harapannya akan berdampak pada kehidupan sosial, lingkungan kerja, hingga organisasi,” ujarnya. Kegiatan tersebut menyasar hampir 21 ribu aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Malang, terdiri atas PNS dan PPPK, dengan sekitar 250 peserta hadir langsung dan sisanya mengikuti secara daring.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memperkuat manajemen talenta berbasis kompetensi bagi 18.491 aparatur sipil negara di provinsinya. Dalam ekspose di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Jakarta, Rabu (28/10/2026), ia menegaskan bahwa manajemen talenta harus menjadi instrumen untuk memastikan pengembangan karier berjalan objektif berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas.
“Manajemen talenta harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap ASN memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Kita ingin membangun birokrasi yang profesional, menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat,” ujar Anwar. Kepala BKD Sulteng, Sitti Asma Ul Husna Syah, menjelaskan bahwa jumlah aparatur sipil negara di provinsi itu terdiri atas 9.778 PNS dan 8.713 PPPK. Sebanyak 783 menduduki jabatan struktural, 11.549 jabatan fungsional, dan 6.159 pejabat pelaksana.
| Daerah | Jumlah ASN | Fokus Pembinaan |
|---|---|---|
| Kabupaten Malang | Sekitar 21.000 | Integritas dan kesalehan organisasi |
| Sulawesi Tengah | 18.491 | Manajemen talenta berbasis kompetensi |
Senada dengan itu, Wakil Bupati Barito Kuala H Herman Susilo mengingatkan aparatur sipil negara agar menjaga amanah dan menjalankan tugas penuh tanggung jawab demi tercapainya visi pembangunan daerah. “Saya mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk senantiasa berbuat kebaikan, terutama di tengah kondisi bencana yang masih berlanjut,” ujarnya. Ia juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pejabat tinggi pratama yang menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, termasuk Hery Sasmita yang meraih peringkat pertama dengan predikat istimewa pada PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.
Penguatan karakter aparatur sipil negara juga dilakukan melalui Latihan Kader Bela Negara di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro, Magelang, 27–29 Oktober 2026. Sebanyak 320 peserta dari berbagai profesi, termasuk ASN, PPPK, kepala desa, hingga karyawan swasta, mengikuti kegiatan bertema “Internalisasi Nilai Dasar Bela Negara sebagai Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045”. Nilai bela negara diwujudkan melalui disiplin, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian sosial.
Sementara itu, di tengah penantian masyarakat, beredar kabar seleksi CPNS 2026 ditiadakan dan dialihkan ke 2027 dengan klaim kuota 526.689 formasi. Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi pembukaan seleksi harus diverifikasi melalui kanal resmi pemerintah dan portal SSCASN. Klaim penundaan maupun jumlah formasi belum dapat dipastikan tanpa pengumuman resmi dari Kementerian PANRB dan BKN.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat benang merah yang jelas: pembenahan aparatur sipil negara tidak cukup dilakukan melalui regulasi dan dokumen administratif. Diperlukan keteladanan pribadi, sistem karier yang objektif, serta pembinaan karakter yang berkelanjutan. Ketika integritas menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan, pelayanan publik yang profesional dan terpercaya dapat benar-benar terwujud. Inilah prasyarat menuju birokrasi yang bersih dan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab.
About the Author
