Kekeringan Melanda 13 Provinsi, Bupati PPU hingga Petani Lombok Berjuang Hadapi Krisis Air
Inforiau – 01 November 2026 | Gelombang kekeringan meteorologis yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada awal November 2026 memicu berbagai respons, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat akar rumput. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kekeringan untuk periode dasarian I November 2026 (1–10 November) yang mencakup 13 provinsi, dengan sejumlah daerah berstatus awas. Di sisi lain, dampak kekeringan mulai terasa nyata di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, hingga Lombok Selatan, Nusa Tenggara Barat, yang memaksa masyarakat beradaptasi dengan cara masing-masing.
BMKG: 13 Provinsi Terdampak, Sejumlah Wilayah Berstatus Awas
Berdasarkan data BMKG, tingkat kerawanan kekeringan dibagi menjadi tiga kategori: waspada, siaga, dan awas. Provinsi yang masuk dalam peringatan meliputi Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Wilayah dengan status waspada antara lain Kabupaten Bantul dan Gunungkidul di DIY, Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut di Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser di Kalimantan Timur. Status siaga diberikan kepada Kabupaten Serang dan Kota Serang di Banten, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondow, Minahasa, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, dan Kota Manado.
Perhatian lebih besar perlu diberikan kepada daerah berstatus awas. Di Banten, status tersebut berlaku untuk Kabupaten Tangerang. Di Jawa Timur, wilayah yang masuk kategori ini adalah Kabupaten Situbondo dan Sumenep. Di Maluku, wilayah berstatus awas meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon. Di Maluku Utara, peringatan berlaku untuk Kabupaten Kepulauan Sula. Di Nusa Tenggara, Kabupaten Bima di NTB serta Kabupaten Kupang, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang di NTT juga masuk kategori awas. Adapun di Papua Selatan, peringatan berlaku untuk Kabupaten Merauke. Di Sulawesi Selatan mencakup Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Sementara di Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah.
DIY: Bantul dan Gunungkidul Diminta Hemat Air
BMKG melalui Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta secara spesifik menempatkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul dalam status waspada kekeringan meteorologis untuk periode 1–10 November 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II D.I. Yogyakarta, Dr. Mamenun, S.Si., M.Si., mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak cuaca yang lebih kering dari biasanya. Sementara itu, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta dilaporkan relatif aman dari ancaman kekeringan meteorologis pada periode tersebut.
PPU: Bupati Gunakan Dana Pribadi untuk Bantuan Air Bersih
Di Penajam Paser Utara, musim kemarau panjang mulai mengganggu ketersediaan air bersih. Bupati PPU Mudyat Noor menyalurkan bantuan air bersih gratis secara bertahap ke sejumlah desa dan kelurahan. Seluruh bantuan tersebut merupakan sumbangan pribadinya. Sebelumnya, Mudyat menyalurkan 14 ribu liter air bersih kepada warga Perumahan Pamulang, RT 15, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, pada Rabu (28/10). Bantuan kembali disalurkan kepada masyarakat Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Sabtu (31/10), sebanyak 19 ribu liter.
“Alhamdulillah, pembagian air bersih bisa kami salurkan ke sejumlah desa dan kelurahan di PPU. Semoga lebih banyak lagi kawasan yang bisa dijangkau untuk mendapatkan air bersih secara gratis ini,” ujar Mudyat. Ia meminta masyarakat aktif melaporkan jika wilayahnya kesulitan air bersih, baik kepada dirinya, lurah, camat, maupun Pemkab PPU. Selain kesulitan air, warga juga menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Lombok Selatan: Tradisi Rangkep dan Teknologi Pertanian
Di Lombok Selatan, ancaman kekeringan agronomis menuntut respons cepat dari petani. Masyarakat Sasak memanfaatkan embung dan penampungan air hujan melalui tradisi yang disebut Rangkep. Peneliti Pertanian Tanaman Pangan BRIN, Dr. Ahmad Suriadi, menjelaskan bahwa pembuatan embung berakar dari kondisi geografis setempat yang memiliki curah hujan minim. “Praktik pembuatan embung merujuk pada curah hujan yang minim di Selatan Lombok. Berbeda dengan di Kawasan Utara Lombok yang lebih tinggi. Sehingga praktik pembangunan embung lebih familiar di masyarakat Sasak Lombok Selatan. Belakangan, tujuannya pembangunannya sebagai konservasi air,” ungkapnya.
Ahli Hidrologi Mataram, Surana, M.Sc., mencatat bahwa Pulau Lombok sempat dijuluki embung country sejak penanganan krisis pertanian era 1970-an. “Jika ditotal, ada 2.000 embung di Lombok, sejak dulu. Ada yang milik pemerintah, desa, kelompok, dan pribadi,” terangnya. Namun, riset BRIN menunjukkan kandungan organik lahan pertanian di Lombok berada di bawah satu persen, jauh dari ambang lahan sehat di atas empat persen. Untuk memulihkan kondisi tersebut, para ahli menyarankan penerapan smart climate agriculture, seperti pemilihan varietas padi tahan kering yang hemat air serta penggunaan pestisida alami.
Jawa Barat: BBWS Cimancis Tuntaskan Penanganan 15.851 Hektare Sawah
Di Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) berhasil menuntaskan penanganan kekeringan pada 15.851,47 hektare lahan pertanian dari total 18.898,2 hektare sawah terdampak hingga 29 Oktober 2026. Upaya dilakukan melalui pengaturan distribusi air, pompanisasi, hingga perbaikan jaringan irigasi. Plt Kepala BBWS Cimancis Zulyana Tandju mengatakan penyesuaian pola penanganan penting agar distribusi air menjangkau lahan yang kekurangan pasokan.
Selama periode tersebut, BBWS Cimancis mencatat 220 kejadian kekeringan dan dampak terkait, meliputi 147 kejadian pada lahan pertanian, 71 kejadian di kawasan permukiman, serta dua kejadian karhutla. Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 76 kejadian, disusul Indramayu, Brebes, dan Majalengka masing-masing 35 kejadian, Sumedang 22 kejadian, Kuningan 14 kejadian, serta Garut tiga kejadian. Di Indramayu, penanganan dilakukan melalui pompanisasi, pengaturan giliran air, pembersihan sedimen, dan penambahan suplai air. Sementara di Cirebon, fokus pada pompanisasi, pembersihan saluran, dan perbaikan pintu air.
Secara keseluruhan, kekeringan yang melanda berbagai wilayah Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Mulai dari peringatan dini BMKG, bantuan air bersih di PPU, kearifan lokal di Lombok, hingga penanganan irigasi di Jawa Barat, semuanya menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi menjadi kunci menghadapi musim kering yang semakin ekstrem. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca resmi dan menghemat penggunaan air demi mengurangi dampak kekeringan yang lebih luas.
About the Author
