Mahfud MD: Mundurnya Gibran Jadi Preseden Baru Ketatanegaraan
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI sebagai preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, peristiwa tersebut menjadi momentum penting bagi perjalanan sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11/2026), di tengah polemik politik menyangkut keabsahan ijazah pendidikannya.
Preseden Pertama Sejak 1965
Mahfud menegaskan, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak 1965 belum pernah ada wakil presiden yang mengundurkan diri. Karena itu, ia menyebut langkah Gibran sebagai babak baru yang layak dicatat. “Ini akan menjadi preseden baru karena dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun ’65 memang tidak pernah ada wakil presiden itu mengundurkan diri,” ujar Mahfud dalam tayangan televisi, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menilai persiapan MPR dan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi pergantian wakil presiden sudah berjalan cukup baik. Mahfud berharap pengalaman ini menjadi acuan untuk mengantisipasi kemungkinan serupa pada masa mendatang. “Menurut saya, ini saatnya kita memulai membangun satu preseden yang nanti akan diikuti sebagai antisipasi untuk peristiwa-peristiwa berikutnya kalau akan terjadi lagi,” ungkapnya.
Menurut Mahfud, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk berbagai kemungkinan kekosongan jabatan. Ia membandingkannya dengan situasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ketika kekosongan jabatan wakil presiden dibiarkan tanpa mekanisme pengisian yang baku. “Sekarang sudah di Undang-Undang Dasar, presiden dan/atau wakil presiden sudah disebut begitu, kalau terjadi kekosongan sudah diatur,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Perkara Hukum Terkait Jokowi Kembali Mengemuka
Dalam kesempatan lain, Mahfud menilai sejumlah persoalan hukum yang selama ini dikaitkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo sangat mungkin kembali mengemuka setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat Kapolri. Menurutnya, laporan-laporan itu sudah masuk secara resmi dan semestinya ditindaklanjuti. Pernyataan itu ia sampaikan dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).
Mahfud menjawab terbuka soal kemungkinan perkara tersebut berkembang lagi. “Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” katanya. Sebagai contoh, ia menyebut laporan dari Ubedilah Badrun soal dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menurutnya telah lama diterima Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelapor, kata dia, sudah menyerahkan bukti-bukti dan menguraikannya di berbagai media. “Badrun sudah menyampaikan bukti-buktinya, bahkan bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga menyinggung laporan yang menyangkut sosok “Bobby” dan perkara “Blok Medan”, yang menurutnya pernah disebut seorang gubernur sebagai jatah tertentu, lalu dikaitkan dengan kasus di Maluku Utara. Meski gubernur yang dimaksud, Kasuba, telah meninggal, Mahfud menilai ucapannya tetap memiliki bobot hukum. “Almarhum sekarang, tapi ucapannya sudah dicatat menjadi bagian putusan pengadilan. Itu harus segera dilacak,” kata dia. “Selama ini kan banyak yang menutup-nutupi itu.”
Empat Jenderal dan Tudingan Makar
Sorotan Mahfud juga mengarah ke kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menjerat empat jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka. Dalam podcast Ruang Sahabat di kanal YouTube Mahfud MD Official yang dipandu Rizal Mustary, ia membedah konstruksi hukum perkara itu bersama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn.) Oegroseno, termasuk potensi permufakatan jahat dan dugaan keterlibatan aktor intelektual.
Oegroseno mengaku terkejut saat pertama kali menerima kabar penetapan tersangka tersebut. Ia merujuk Pasal 258 KUHP ayat 1 hingga 3 serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan penyadapan sebagai tindakan terlarang karena melanggar hak asasi manusia, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Penyadapan oleh aparat penegak hukum pun hanya sah bila memenuhi syarat ketat: laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, kronologi perkara yang jelas, persetujuan Kabareskrim, hingga kredensial resmi dari monitoring center.
Menurut Oegroseno, bila penyadapan ilegal dilakukan secara terorganisasi oleh sejumlah perwira tinggi dan menyasar kepala negara, konstruksi perkaranya masuk ke ranah makar. Ia mengaitkannya dengan Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 196 KUHP soal permufakatan jahat, serta Pasal 20 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Ia pun mendesak penyidik menelusuri siapa penerima manfaat utama di luar tubuh kepolisian, sambil mengingatkan agar marwah institusi Polri tetap dijaga dengan menempatkan perbuatan itu sebagai ulah oknum.
Mahfud sendiri sejak awal mengategorikan kasus ini sebagai tindakan makar. Secara substantif maupun kebahasaan, ia memaknai makar sebagai pemberontakan, siasat licik, dan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Penyadapan terhadap Presiden tanpa izin dan dasar hukum, tegasnya, tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Ia menduga aksi itu berkelindan dengan rangkaian kegaduhan politik yang diarahkan untuk menggagalkan program strategis pemerintah, seperti polemik seputar makan bergizi gratis, dengan hasil sadapan diduga dimanfaatkan memicu kekacauan publik agar Presiden dinilai gagal.
Nama Mahfud di Bursa Cawapres
Di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden, nama Mahfud MD kembali masuk dalam perbincangan publik sebagai salah satu kandidat. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR untuk selanjutnya diproses melalui sidang paripurna. Selain Mahfud, muncul nama Anies Baswedan, yang pernah menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, sementara Mahfud maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Meski begitu, masuknya kedua nama itu dalam perbincangan belum berarti keduanya menjadi kandidat resmi. Muncul pula analisis bahwa Prabowo kemungkinan mempertimbangkan kader internal Partai Gerindra. Hingga 15 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.
Bagi Mahfud, persoalan pengisian kekosongan jabatan bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi wakil presiden, melainkan soal bagaimana konstitusi bekerja ketika terjadi peristiwa yang belum pernah terekam dalam sejarah. Pengunduran diri Gibran, menurutnya, menjadi ujian pertama bagi mekanisme yang selama ini hanya tertulis di atas kertas.
