Sidak Pelabuhan Kalianget: Sumenep Perketat Pengawasan dan Layanan Publik
Inforiau – 18 November 2026 | SUMENEP, JAGAT BATARA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Sumenep Dadang Dedy Iskandar melakukan inspeksi mendadak ke UPTD Pelabuhan Kalianget, Selasa (17/11/2026). Langkah itu menyusul pengungkapan Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep yang mengamankan 13 unit sepeda motor yang hendak dikirim ke Pulau Kangean karena diduga dokumennya tidak lengkap. Bagi Sumenep, Pelabuhan Kalianget bukan sekadar simpul transportasi, melainkan pintu perlintasan utama masyarakat kepulauan sehingga pengawasan dan kualitas layanan menjadi perhatian serius.
Dalam sidak tersebut, Kadis Perkimhub menemukan dua unit sepeda motor diparkir di ruang tunggu Kantor UPTD Pelabuhan Kalianget. Kedua kendaraan itu disebut termasuk yang telah diamankan aparat kepolisian. Temuan tersebut memantik pertanyaan mengenai pengelolaan ruang publik dan pengawasan barang bawaan di area pelabuhan. “Kami pastikan ruang tunggu pelabuhan ini harus bersih, aman, nyaman, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” kata Dadang di depan Kantor UPTD.
Dadang menyatakan dukungan penuh terhadap Polresta Sumenep dalam memberantas pengiriman sepeda motor atau mobil tanpa dokumen lengkap, serta barang berbahaya seperti narkoba dan rokok ilegal. Ia meminta seluruh petugas di area pelabuhan menjaga sterilitas dan tidak terlibat pelanggaran. “Kalau ada oknum UPTD yang terbukti terlibat, saya tidak akan mentolerir. Tindakan tegas termasuk pemecatan akan dilakukan,” tegasnya.
Kepala UPTD Pelabuhan Kalianget Sahma membantah mengetahui adanya penitipan dua sepeda motor di ruang tunggu. Ia mengatakan tidak ada koordinasi dengan pemilik kendaraan dan menduga kendaraan masuk pada malam hari. “Kalau siang, mungkin tidak saya izinkan,” ujarnya. Sahma berharap kejadian ini menjadi pembelajaran dan meminta petugas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Isu keamanan pelabuhan sejalan dengan penguatan pencegahan narkoba. Pada Senin (16/11/2026), DPD GANNAS Sumenep bertemu Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu dan Kasatresnarkoba Kompol Syaiful di Mapolresta Sumenep. Ketua DPD GANNAS Sumenep RB Moh. Faisol Sadamih menekankan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. “Kita berkolaborasi untuk mencegah dan memutus mata rantai pendistribusian barang haram tersebut agar tidak masuk dan berkembang di Kabupaten Sumenep,” ujar Faisol. GANNAS siap mengambil peran melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kapolresta Sumenep menyambut baik inisiatif tersebut karena kolaborasi lintas elemen dinilai penting untuk memperkuat pencegahan.
Dari sisi layanan dasar, Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin mengunjungi Posyandu Mawar Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Selasa (17/11/2026). Ia mengapresiasi pendekatan jemput bola atau door to door yang membuat masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan. Menurut Arumi, posyandu tidak hanya melayani kesehatan dasar, tetapi juga edukasi, pemantauan kesehatan, pencegahan tengkes, dan pemberdayaan keluarga. Posyandu kini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai kader posyandu membantu pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih detail dan terkini.
Bagi Kalianget, denyut aktivitas pelabuhan dan pergudangan bukan hal baru. Jurnal Perkembangan Kota Sumenep pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1883-1926 mencatat kawasan itu tumbuh sebagai bagian dari pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan. Perusahaan Madoera Stoomtram Maatschappij (MSM) membangun jaringan rel kereta api mulai 1897 dengan modal 3 juta gulden. Jalur sepanjang 191 km menghubungkan Kamal hingga Kalianget Timur. Rel itu mengangkut garam dari tambak sekitar menuju pabrik, gudang, dan pelabuhan. Pemerintah kolonial juga membangun pabrik garam briket di Kalianget yang dilengkapi pembangkit listrik, tandon air, laboratorium, serta kapal pengangkut garam. Sejarah itu menegaskan posisi Kalianget sebagai kawasan strategis yang harus dikelola dengan tata kelola modern dan pengawasan ketat.
Di tengah berbagai agenda pelayanan dan penegakan aturan, dinamika politik lokal Sumenep juga menjadi perhatian. Nama Badrul Akhmadi kembali muncul dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPRD Sumenep pada November 2026. Sebelumnya, ia menjabat Ketua Komisi Informasi Sumenep periode 2019-2023 yang diperpanjang hingga 2025, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD melalui PDI Perjuangan dari Dapil III pada Pemilu 2024 dengan 2.405 suara, mengikuti seleksi Komisi Informasi 2025-2029, dan mendaftar sebagai calon Direktur Utama PT Sumekar (Perseroda) pada Mei 2026. Ia lolos seleksi administrasi bersama tiga kandidat lain dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Universitas Merdeka Malang pada 12-13 Mei 2026. Munculnya nama Badrul dalam pergantian antarwaktu menandakan kontestasi jabatan publik di Sumenep masih dinamis. Namun, bagi warga, yang paling utama adalah memastikan setiap jabatan dan kebijakan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar ambisi kekuasaan.
Rangkaian peristiwa di Sumenep menunjukkan bahwa persoalan pelabuhan, peredaran barang ilegal, narkoba, dan layanan kesehatan saling terkait. Pengawasan di Pelabuhan Kalianget tidak cukup dilakukan sesaat setelah ada temuan. Diperlukan evaluasi prosedur, pembenahan ruang tunggu, pencatatan barang bawaan, serta koordinasi rutin antara UPTD, kepolisian, dan masyarakat. Dengan begitu, Pelabuhan Kalianget dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai simpul transportasi yang aman, tertib, dan melayani. Sumenep juga perlu memastikan semangat pemberantasan pelanggaran berjalan seiring dengan peningkatan layanan dasar seperti Posyandu. Editor: Alwira Fanzary
