Pemkab Kepulauan Meranti Minta Pemprov Riau Prioritaskan 3T dalam Program Makan Bergizi Gratis

Inforiau – 06 November 2026 | Pemkab Kepulauan Meranti Desak Pemprov Riau Prioritaskan Wilayah 3T untuk Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil menegaskan bahwa karakteristik daerah kepulauan membuat pelaksanaan program nasional pengentasan stunting itu tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan.

Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti Ifwandi, Muzamil memaparkan sejumlah hambatan operasional. Ia menyebut keterbatasan infrastruktur jalan, pasokan air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi, hingga ketersediaan bahan pangan segar sebagai tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan spesifik.

Infrastruktur jalan dan konektivitas antarpulau belum merata.
Pasokan air bersih dan elektrifikasi belum sepenuhnya tersedia.
Jaringan komunikasi dan distribusi bahan pangan segar terbatas.

Pemkab juga meminta rencana makan prasmanan di sekolah dengan siswa padat dikaji ulang. Pengaturan antrean dan kebersihan dikhawatirkan memangkas waktu istirahat siswa. "Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah," tegasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menekankan kolaborasi lintas instansi, penguatan tata kelola, pengawasan, dan inspeksi rutin. Kepala KPPG Kelas I Riau Ranto menyatakan Badan Gizi Nasional telah mencabut moratorium pengembangan dapur gizi. Riau mendapat tambahan 87 unit SPPG yang difokuskan pada wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan angka stunting tinggi.

Pemkab Meranti mendukung penuh MBG asalkan skema yang diterapkan mengakomodasi keterbatasan infrastruktur pulau terluar. Dengan begitu, program tidak hanya menambah jumlah layanan, tetapi juga memastikan gizi anak di wilayah terdepan terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Editor: Alwira Fanzary