Pengangguran di Indonesia Masih 7,24 Juta, tapi Badung Justru Cetak Rekor Terendah
Inforiau – 21 Oktober 2026 | Persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pengangguran di Tanah Air mencapai 7,24 juta orang per Februari 2026. Angka itu terdiri atas 4,56 juta laki-laki dan 2,69 juta perempuan, dari total penduduk usia kerja yang mencapai 219,54 juta orang.
Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 147,67 juta orang tercatat bekerja, 16,86 juta orang bersekolah, 39,28 juta orang mengurus rumah tangga, dan 8,49 juta orang masuk kategori kegiatan lainnya. Komposisi pengangguran pun didominasi laki-laki, yakni sekitar 62,9 persen, sementara perempuan sekitar 37,1 persen. Para pengamat menilai angka absolut ini belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesulitan memperoleh pekerjaan pada masing-masing kelompok, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam.
Di tengah tekanan nasional itu, sejumlah daerah justru menunjukkan capaian menggembirakan. Kabupaten Badung, Bali, misalnya, berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 2,72 persen menjadi 1,57 persen pada 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, menyebut capaian tersebut sebagai buah dari pemulihan aktivitas ekonomi daerah yang sudah berjalan penuh.
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Disperinaker Badung mencatat 726 tenaga kerja telah disalurkan, terdiri atas 508 laki-laki dan 218 perempuan. Sebanyak 601 orang bekerja di luar negeri dan 125 orang ditempatkan di dalam negeri. Penyaluran tertinggi terjadi pada April 2026 dengan 210 orang. Sektor pariwisata, khususnya perhotelan, restoran, dan katering, masih menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja, disusul perdagangan, jasa transportasi, hiburan, serta industri kreatif dan pengolahan pangan.
Pemerintah Kota Makassar juga mengambil langkah konkret untuk menahan laju pengangguran. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperpanjang masa perjanjian kerja 6.472 dari 6.607 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Menurut Munafri, keputusan itu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jika ribuan pegawai kehilangan pekerjaan secara bersamaan.
“Pasti ini mengurangi pengangguran, bayangkan kalau tiba-tiba 6.472 orang langsung kehilangan pekerjaan. Dampaknya besar sekali. Sehingga perpanjangan SK PPPK ini, bentuk perhatian kita,” kata Munafri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menegaskan perpanjangan tidak diberikan secara otomatis. Terdapat 135 pegawai yang tidak masuk dalam usulan perpanjangan, meski alasan per individu belum dirinci. Evaluasi dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mempertimbangkan kinerja, perilaku, loyalitas, kedisiplinan, serta kualitas pelaksanaan tugas.
Di tingkat nasional, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong sinergi lintas lembaga untuk menekan angka pengangguran melalui penciptaan wirausaha mandiri. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak Syarikat Islam mengambil peran utama sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui pendekatan dakwah ekonomi berbasis teknologi tepat guna. Hal itu disampaikannya dalam Dialog Kebangsaan di Surabaya, Jawa Timur, yang juga dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Ketua Baznas Sodik Mudjahid.
Ferry Juliantono, yang juga Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam, menekankan pentingnya memperluas akses permodalan bagi pengusaha muslim dan pelaku usaha akar rumput. Lima pilar utama yang disasar adalah ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat. Ia berharap akses permodalan tidak hanya berputar pada korporasi besar, tetapi juga terbuka bagi pengusaha baru dari akar rumput.
Fenomena pengangguran juga memiliki dimensi sosial yang pelik. Di China, sejumlah orang memilih berpura-pura berangkat kerja demi menjaga gengsi dan menghindari kecemasan keluarga. Fenomena “pekerja semu” ini ramai di media sosial, dengan unggahan bertema tips menghabiskan hari meraih puluhan hingga ratusan juta penayangan. Analis menilai hal itu mencerminkan melemahnya pasar kerja di tengah otomatisasi dan adopsi kecerdasan buatan yang kian masif, sekaligus upaya menjaga stabilitas sosial.
Dari gambaran tersebut, persoalan pengangguran memang bukan sekadar angka statistik. Diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat, untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat kewirausahaan, dan melindungi pekerja dari kehilangan mata pencaharian. Keberhasilan Badung menurunkan pengangguran dan langkah Makassar mempertahankan ribuan pekerja bisa menjadi pelajaran bahwa kebijakan yang tepat sasaran mampu menekan angka pengangguran secara nyata.
About the Author
