Inforiau – 06 November 2026 | Penurunan Foto Gibran di DPRD DIY Politikus PDIP Sebut Wujud Kemarahan Rakyat menjadi sorotan setelah massa Forum Kebangsaan Yogyakarta melepas bingkai foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (4/11/2026). Aksi itu berlangsung sesaat sebelum audiensi dan langsung memicu respons politik dari berbagai pihak.
Politikus PDIP Guntur Romli menilai insiden tersebut bukan sekadar protes simbolik. Menurutnya, aksi itu mencerminkan kemarahan publik terhadap rangkaian polemik pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dinilai memperlihatkan dugaan manipulasi kekuasaan untuk meloloskan status pencalonan Gibran.
Guntur menyoroti tidak adanya bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran dalam pertimbangan putusan MK. Hal itu sejalan dengan putusan kasasi MA yang menyatakan surat keterangan pengganti ijazah terkait tidak sah secara hukum. Polemik juga mencakup Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 serta Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon. Putusan tersebut turut memicu pemecatan Anwar Usman dari kursi Ketua MK karena pelanggaran etik berat.
Dalam aksi di Ruang Badan Anggaran DPRD DIY, peserta menurunkan foto Gibran yang tergantung di sisi kanan mimbar, lalu meletakkannya di lantai untuk diabadikan bersama. Mereka tetap menjaga agar bingkai tidak dirusak. Salah seorang peserta berseru, “Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!”
Forum Kebangsaan Yogyakarta dikoordinasikan oleh sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Syukri Fadholi bertindak sebagai pelindung dan Muhammad Chirzin sebagai pembina. Chirzin menegaskan bahwa pelepasan foto itu mengandung pesan politik yang jelas. “Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” ujarnya.
Insiden ini memperlihatkan bahwa polemik pencalonan Gibran pada 2024 masih menyisakan ketegangan publik. Pemerintah dan lembaga politik perlu merespons tuntutan transparansi agar kepercayaan terhadap proses demokrasi tidak terus tergerus. Di sisi lain, aksi simbolik di DPRD DIY menegaskan bahwa isu integritas pencalonan masih menjadi perhatian warga.
Editor: Apriyanto
About the Author
