Setelah TKD Dipangkas Rp231 Miliar, Kuansing Naikkan PAD Rp274 Miliar
Inforiau – 18 November 2026 | Teluk Kuantan – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, bersama DPRD Kuansing menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 senilai Rp1,2 triliun. Dalam rapat paripurna Rabu (18/11/2026), isu Setelah TKD Dipangkas Rp231 Miliar Kuansing Naikkan PAD Rp274 Miliar menjadi sorotan utama karena daerah dituntut menutup ruang fiskal yang menyempit. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kuansing Juprizal dan dihadiri 23 anggota dewan, sementara Plt Bupati Kuansing Muklisin hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Juru bicara DPRD Kuansing, Solehudin, memaparkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Awalnya TAPD mengajukan KUA-PPAS Rp1,1 triliun lebih, angka yang sudah disesuaikan dengan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Namun, TKD Kuansing dipangkas hingga Rp231 miliar dari asumsi sebelumnya. Pemangkasan itu memaksa pemerintah daerah dan dewan mencari sumber pendapatan lain agar belanja pembangunan tidak ikut terpuruk.
| Komponen | Sebelum | Setelah kesepakatan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp1,135 triliun | Rp1,191 triliun | Bertambah Rp56 miliar |
| Pendapatan asli daerah (PAD) | Rp218 miliar | Rp274 miliar | Bertambah Rp56 miliar |
| Pendapatan transfer | Rp917 miliar | Rp917 miliar | Transfer pusat Rp794 miliar lebih; antardaerah Rp122 miliar lebih |
| Belanja daerah | Rp1,176 triliun | Rp1,231 triliun | Bertambah Rp56 miliar |
| Defisit | – | Rp40,5 miliar | Perlu dikelola hati-hati |
Dengan perubahan itu, pendapatan daerah yang semula Rp1,135 triliun naik menjadi Rp1,191 triliun, bertambah sekitar Rp56 miliar. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari PAD yang diproyeksikan melonjak dari Rp218 miliar menjadi Rp274 miliar. Sementara pendapatan transfer tetap berada di kisaran Rp917 miliar, terdiri atas transfer pemerintah pusat lebih dari Rp794 miliar dan transfer antardaerah lebih dari Rp122 miliar. Di sisi belanja, alokasi naik dari Rp1,176 triliun menjadi Rp1,231 triliun, sehingga masih terdapat defisit Rp40,5 miliar yang perlu dikelola secara hati-hati.
Plt Bupati Kuansing Muklisin menegaskan bahwa pemangkasan TKD membuat pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain menggenjot PAD. Menurutnya, sektor-sektor yang berpotensi dinaikkan harus digarap lebih serius agar OPD bekerja keras dan target pendapatan tercapai. ‘Mau tidak mau, kita harus menggenjot PAD. Sektor-sektor yang berpotensi untuk kita naikkan, kita naikkan, supaya OPD ini juga bekerja keras, supaya PAD kita tercukupi,’ ujarnya seperti disampaikan dalam rapat. Ia optimistis target PAD 2027 bisa dicapai, bahkan terlampaui, jika seluruh potensi daerah dioptimalkan.
Optimisme itu dinilai beralasan karena DPRD Kuansing telah membentuk panitia khusus (pansus) optimalisasi PAD. Pansus diharapkan tidak hanya mengejar kenaikan angka, tetapi juga memastikan sumber-sumber pendapatan baru memiliki dasar hukum, potensi riil, dan tata kelola yang transparan. Optimalisasi PAD dapat diarahkan pada penguatan pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, serta peningkatan investasi di sektor-sektor produktif. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga iklim usaha agar kenaikan pendapatan tidak justru membebani masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam perspektif fiskal, kenaikan PAD Rp56 miliar memang membantu menambal sebagian dampak pemangkasan TKD Rp231 miliar, tetapi belum sepenuhnya menutup selisih yang besar. Karena itu, strategi penguatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan efisiensi belanja, prioritisasi program, dan disiplin anggaran. Defisit Rp40,5 miliar juga menuntut kejelasan skema pembiayaan yang tidak menambah beban fiskal jangka panjang. Pemerintah Kuansing perlu memastikan setiap rupiah belanja memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Bagi Kuansing, APBD 2027 akan menjadi ujian kemampuan daerah dalam mengelola keterbatasan anggaran. Jika PAD benar-benar terealisasi sesuai target, ruang fiskal dapat lebih leluasa untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, bila target hanya berhenti di atas kertas, tekanan terhadap belanja publik bisa membesar. Karena itu, pengawasan DPRD, keterbukaan informasi, dan evaluasi berkala atas kinerja OPD menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berakhir sebagai janji politik semata.
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 senilai Rp1,2 triliun memperlihatkan upaya Kuansing menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan realitas transfer pusat yang menurun. Langkah menaikkan PAD dari Rp218 miliar menjadi Rp274 miliar menjadi jawaban awal, tetapi keberhasilannya bergantung pada eksekusi di lapangan, kerja keras OPD, dan pengawasan yang konsisten. Dengan strategi yang terukur, pemangkasan TKD tidak harus menghentikan laju pembangunan; sebaliknya, momentum ini dapat mendorong Kuansing lebih mandiri secara fiskal.
Editor: Sukri Mustakim
